Gagasan untuk Maritim Indonesia: pemuda

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah geliat poros maritim yang sedang digalakkan oleh presiden, kapal yang menjadi simbol kekuatan maritim kerap tenggelam di perairan yurisdiksi kita.

Kapal KW Wihan Sejahtera yang beroperasi dengan rute Surabaya-Labuan Bajo-Ende (NTT) tenggelam di perairan dekat Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang yang memiliki berat 9.786 GT itu memiliki panjang 120,6 meter dan lebar 23,12 meter.

Kapal yang dioperasikan oleh PT Trimitra Samudera itu merupakan buatan tahun 1995 dengan tipe Ro-ro/ Passenger ship. Kapal ini dapat memuat penumpang sebanyak 153 orang dengan muatan terdiri dari Truk besar 43 unit, Truk kecil 8 unit, Mobil 7 unit dan Sepeda Motor 2 unit.

Tentunya dengan tenggelamnya kapal KM Wihana Sejahtera menjadi sebuah perhatian bagi masyarakat bahwa maritim Indonesia perlu masih banyak pembenahan. Jika kita lihat dari teori yang berlaku bahwa kapal memiliki dua perizinan secara umum yakni dari segi kelaikan kapal dan dari segi kelayakan kapal, maka ironis bila masih kerap terjadi kapal kandas di tengah laut. Kordinator Bidang Penelitian Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa dua syarat itu mutlak harus dilakukan secara benar agar meminimalisir kecelakaan di laut.

“Kelaikan kapal biasanya mengacu terhadap kelengkapan dokumen yang ada di atas kapal mulai dari muatan sampai sertifikasi ABK kapal, yang memiliki tangung jawab penuh terhadap kelaikan kapal adalah pihak Syahbandar Pelabuhan,” ujar Iqbal biasa akrab disapa.

Hal itu sebagaimana diatur dalam PM 34 tahun 2012 Pasal 3, yang menyebutkan fungsi Syahbandar salah satunya sebagai pelaksanaan, pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

Selanjutnya sambung Iqbal, untuk kelayakan kapal biasanya dilakukan oleh pihak klasifikasi yang berhubungan dengan teknis kondisi kapal mulai dari konstruksi, plat, sampai permesinan. “Jika melihat klasifikasi kapal KM Wihan Sejahtera tertulis BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) artinya klasifikasi yang melakukan pengecekan secara teknis kapal adalah BKI,”, tambah Iqbal.

Di samping itu pihak operator kapal terutama leashing perlu dilihat bagaimana kronologis pemasangannya, karena jika melihat kejadian kapal tenggelam dari mulai benturan sampai tenggelam memakan waktu yang cukup singkat. Artinya ketika kapal bocor dan kemudian terjadi kemiringan, leashing tidak diikat dengan baik secara otomatis menjadi pemicu kapal cepat tenggelam.

Karena beban muatan kapal yang yang secara ekstrem akan sangat mempengaruhi gaya tekan kapal untuk bisa segera tenggelam. Memang masih asumsi, namun perlu kita kaji lebh dalam mengenai proses tenggelamnya kapal yang begitu singkat pasca terjadi benturan. Kami berharap manifest bisa menjawab penyebab tenggelamnya kapal baik teknis maupun non teknis,” tandasnya.

Masih menurut APMI, melalui Sekjen-nya, Ahlan Zulfakhri, satu-satunya organisasi pemuda maritim yang eksis ini menyampaikan upaya pembangunan poros maritim dunia tidak lepas dengan perbaikan internal yang ada pada pemerintahan kita sendiri. Tenggelamnya kapal KM Wihana tentunya menjadi pelajaran bagi semua stakeholder maritim bahwa ternyata sampai saat ini maritim Indonesia memang perlu pembenahan yang cukup signifikan.

“Untuk itu perlunya keseriusan pemerintah secara kebijakan maupun teknis di lapangan, karena pembangunan maritim Indonesia tidak akan mampu berjalan optimal jika hanya sampai tataran kebijakan,” ulas Ahlan.

Peninjauan teknis inilah yang membutuhkan perhatian lebih terutama di tataran pelaksana, karena hal tersebut mengartikan sudah sejauh mana visi maritim presiden dapat diintegrasikan oleh masyarakat.

“Dari sini kita dapat melihat duduk permasalahan pihak-pihak mana saja yang secara hukum bertangung jawab terhadap tenggelamnya KM Wihan Sejahtera,” selorohnya.

Tentunya kecelakaan laut seperti ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar ke depan pemerintah mampu mengintegrasikan visi presiden sekalipun dalam tataran teknis, karena kecelakaan kapal merupakan peristiwa besar yang mampu mencoreng nama indonesia di tingkat organisasi maritim dunia.

”Harapannya ini dapat menjadi perhatian pemerintah secara serius jika visi poros maritim dunia benar-benar ingin terwujud,” tutup Ahlan.

Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.53

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di t...

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan negara untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal itulah yang disoroti oleh organisasi maritim seperti Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dalam memandang media maritim.
Selama lebih dari setahun organisasi ini eksis dalam belantika kemaritiman Indonesia dengan menggunakan peranan media massa. Baik melalui website internal maupun kepada berbagai media online, gagasan organisasi yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan ini menyebar luas ke seantero penjuru negeri.
Tentunya, gagasan itu merupakan langkah-langkah bagaimana membangun kemaritiman Indonesia sesuai visi presiden sekaligus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan.
Dalam kesempatan itu, Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri saat ditemui maritimnews.com di daerah Jakarta Selatan menuturkan bahwa dalam konteks maritim, pers maritim jangan hanya mengangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saja, tetapi peran swasta sebagai pilar dalam membangun maritim Indonesia juga perlu diapresiasi.
“Kebangkitan maritim merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang dicanangkan dalam visi presiden. untuk itu maritim perlu dibangun dan diangkat secara substansial. Media harus mampu men-drive isu-isu maritim mengenai teknologi perkembangan sains dan lain sebagainya,” ulasnya.
Lulusan Perkapalan Undip ini mencontohkan isu-isu seperti pembangunan kapal, energi ombak sebagai energi alternatif, dan pemeliharaan terumbu karang juga harus kerap disuarakan ke publik agar mereka mengenal maritim itu bukan hanya isu politik ketika Pilpres saja.
Oleh karena itu besar harapannya dalam momentum Hari Pers Nasional ini, peran media dalam mem-blow up agenda-agenda maritim dapat berjalan dengan maksimal.
“Isu-isu dari sains hingga kesejahteraan masyarakat pesisir harus terangkum semua oleh media maritim ke depannya,” pungkasnya.
Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.42

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan ...

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan, maka ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendorong agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal diprioritaskan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak banyak oknum yang bermain sehingga, kapal justru tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Pasalnya proyek yang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 trilun itu harus menguntungkan para pengusaha mikro agar lebih merata dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebaliknya jangan menguntungkan oknum yang tidak ahli di bidangnya.

“Beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” ungkap Anggawira.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Opus Maritim Nusantara itu mewanti-wanti agar KKP melakukan pengawasan ekstra ketat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga visi besar presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diukur dari kesejahteraan nelayan menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar: Javaneseboat
Gambar: Rancangan Kapal ikan Javaneseboat
Selanjutnya, Anggawira juga menegaskan bahwa proyek ini sebagai ajang pembuktian produksi lokal, yang menurutnya tidak kalah baik dengan produk impor. Di mana dalam pembelian produk impor tentu pihak yang diuntungkan hanyalah para importir dan calo saja.

“Momentum ini harus dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” tegasnya.

Senada dengan Ketua BPP HIPMI, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri turut angkat bicara mengenai usulan pengusaha lokal sebagai prioritas dalam proyek ini. Menurutnya, proyek ini akan menumbuhkan dan mempersiapkan pengusaha muda menjadi lebih matang yang ke depannya akan menjadi pengusaha besar.

“Kita harus ingat prosentase pengusaha di Indonesia hanya 2 %, lalu bagaimana dengan jumlah pengusaha maritim? Sehingga momentum ini harus mampu kita manfaatkan seoptimal mungkin bukan malah membuka peluang untuk bermain api dari para oknum,” ujar Ahlan yang kini aktif berkarya dalam perusahaan galangan kapal Korea Selatan itu.

Harapannya, HIPMI mampu mendorong upaya tersebut sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mewujudkan visi poros maritim dunia. Dirinya juga menilai bahwa di HIPMI lah tempat penggodokan para pengusaha muda.

“HIPMI merupakan incubator dari pengusaha muda untuk dapat bersaing pada kancah yang tinggi lagi seperti keterlibatan Indonesia dalam MEA,” tandas Ahlan.

Dari upaya itu paling tidak prosentase jumlah pengusaha dapat mencapai 2 % termasuk yang bergerak di bidang maritim. Sehingga besar kemungkinannya jika pertumbuhan itu meningkat maka akan berjalan simultan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyek ini hanya merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang diukur dari pengembangan usaha lokalnya dan kesejahteraan para nelayannya,” pungkasnya.

sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.39

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untu...

Oleh: Ahlan Zulfakhri
Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentunya dalam upaya mewujudakan visi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh stekholder kemaritiman yang ada. Konsepsi negara maritim mengacu kepada empat hal yakni a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasional dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Negara yang merdeka seutuhnya merupakan negara yang berdaulat atas seluruh pengelolaan dan pengolahan sumberdaya yang dimiliki, inilah sebuah konsepsi dasar pembangunan maritim. Maka dari itu diperlukan sebuah konsep dan platform yang jelas dalam pembangunan maritim jadi bagian paling mendasar guna mewujudkan upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi domestik Indonesia yang cukup besar menjadi kekuatan internal yang seharusnya mampu menjadi ujung tombak pembangunan maritim Indonesia.

Pelibatan stakeholder kemaritiman menjadi elemen penting sebagai upaya pembangunan maritim Indonesia. Salah satunya adalah universitas sebagai sebuah basis sekaligus incubator gagasan keilmuan yang ada di sebuah negara. Universitas memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan maritim Indonesia. Dengan latar belakang akademisi dan kajian yang cukup kuat, menjadikan universitas sebagai ujung tombak yang mampu mengakomodir dua kepentingan. Pertama, adalah kepentingan gagasan dan inovasi pembangunan maritim. Kedua adalah kepentingan regenerasi gagasan pembangunan maritim Indonesia.

Sebagai kawah candradimuka, universitas memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan maritim Indonesia. Kita coba lihat berapa jumlah fakultas, jurusan, program studi yang mempunyai latar belakang kemaritiman. Lebih dari ribuan nampaknya yang saat ini ada di Indonesia, mulai dari PTN, PTS, Sekolah Tinggi dan Akademi, dan mulai dari keilmuan nautika, perkapalan, pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan jumlah guru besar dan ahli kemaritiman dari berbagai bidang tersebut. Tidak jarang para ahli kemaritiman Indonesia memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kemaritiman dunia internasional. Inilah potensi SDM terbesar yang dimiliki Indonesia dan seharusnya mampu dioptimalkan.

Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi menjadi sebuah acuan untuk civitas akamdemi mengambil peran mampu mengembangkan konsepsi maritim. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi acuan untuk civitas akademi mampu bergerak untuk membangun kemaritiman. Sebagai sebuah incubator, universitas memiliki peran untuk mampu mendukung pemerintah dalam pembangunan maritim.

Setiap tahunnya, gagasan dan inovasi mengenai maritim datang dari universitas mulai dari tugas akhir, tesis, dan disertasi. Sayangnya terkadang semua hasil karya tersebut berhenti dalam tataran penelitian tanpa follow up yang jelas. Ini yang menjadi kelemahan pembangunan maritim. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan antara penelitian dengan keterbutuhan sektor riil kemaritiman. Sebuah harapan besar bahwa peran signifikan universitas dalam pembangunan maritim menjadi kekuatan utama Indonesia untuk mampu menjadi negara maritim yang berdaulat.

Nawacita sebagai landasan sekaligus gagasan besar pembangunan maritim didukung dengan sembilan agenda prioritas yang menjadi arahan pembangunan maritim Indonesia. Pembangunan maritim yang sangat kompleks membuat pemerintah perlu menentukan peran pembangunan maritim. Sehingga, sebagai pemangku kebijakan, pemerintah perlu menentukan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang sistemik agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan secara simultan.

Sistem cluster dalam melibatkan seluruh universitas menjadi salah satu gagasan yang relevan untuk melibatkan semua stakeholder terutama elemen akademisi dalam membangun maritim Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah upaya pembangunan maritim yang terintegrasi. Bukan hanya mengacu kepada hasil dari sebuah pembangunan melainkan juga upaya mempersiapkan generasi penerus dalam mengonsep maritim.

Latar belakang potensi alam didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang cukup mumpuni menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi kemaritimannya. Permodalan memang menjadi kendala dengan adanya utang yang dimiliki oleh Indonesia, namun posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi alam yang cukup besar nampaknya menjadi pertimbangan asing untuk memberikan bantuan modal. Peminjaman modal asing tentunya harus juga didukung dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan menjadi ujung tombak pembangunan maritim di kemudian hari.

Sudah sepatutnya, Perguruan Tinggi sebagai think tank konsep maritim harus digalakan kembali. Baik secara dunia akademisi maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tumbuh subur dalam lingkungan kampus. Ribuan konsep dan ribuan pemikir maritim akan terlahir dalam wadah sakral yang bernama Perguruan Tinggi tersebut.

*Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI),
sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.35

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

Oleh: Ahlan Zulfakhri Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentu...

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan. Salah satunya, tanggapan datang dari Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). Berdasarkan hasil kajian internalnya, organisasi yang dimotori oleh ketua umumnya Reynaldi Bahri Tambunan dan Sekjen Ahlan Zulfakhri itu mempertanyakan mana yang jadi prioritas berdasarkan janji kampanye pemerintah.

“Mengapa harus dibangun kembali kereta cepat, bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas? Saya ingin menanyakan kembali janji kampanye Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ahlan ketika ditemui Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Selanjutnya lulusan Perkapalan Undip itu juga mempersoalkan bagaimana nasib pembangunan pelabuhan dan galangan kapal di timur Indonesia. “Apakah kereta cepat lebih urgent dibanding pembangunan infrastruktur di daerah timur? Saya rasa tidak,” tandasnya.

Pasalnya proyek pembangunan kereta cepat itu telah menghabiskan dana sebesar Rp70 triliyun. Anggaran itu merupakan hasil pinjaman dari China yang kemudian akan menjadi beban bangsa Indonesia di kemudian hari. Sontak dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat merealisasikan tol laut yang merupakan janji kampanyenya.

Padahal, tambah Ahlan keterbutuhan sudah cukup untuk transportasi di Pulau Jawa. “Jakarta-Bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang dan juga jalan tol. Sudah tidak terlalu urgent kemudian ditambah biaya pembangunan meminjam dari China, apa kata dunia jika Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki utang cukup besar untuk bangun kereta cepat,” selorohnya.

Masih kata Ahlan, hal itu perlu sekali untuk adanya evaluasi bagi perjalanan pemerintahannya. Tentunya untuk benar-benar dalam rangka perwujudan poros maritim dunia.

“Ini evaluasi besar bagi visi poros maritim dunia, dilihat dari berbagai sisi. Perlu kita ingat sekali lagi poros maritim dunia membutuhkan pelabuhan, kapal, dan galangan kapal secara infrastruktur. Kemudian secara kesejahteraan nelayan yang menjadi ujung tombak sekaligus parameter keberhasilan visi itu juga harus dilakukan,” tegasnya.

“Pak Jokowi musti diingatkan jangan sampai maritim hanya menjadi bualan kampanye. Saya yakin di tim Pak Jokowi banyak orang-orang hebat dan ahli, coba kembali kita buka bagaimana program Nawacita itu jadi prioritas,” tambahnya.

Meskipun dalam peresmian proyek itu, Jokowi menyangkal tidak menggunakan APBN, tetapi lebih kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China tetap saja itu bukan hal yang prioritas. Karena APBN tahun-tahun yang akan datang harus digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Ahlan berasumsi bahwa dana APBN yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur luar Jawa dan tol laut tetap akan berkurang karena harus membayar cicilan utang plus bunganya.

“Bisa jadi dana APBN untuk membangun infrastruktur maritim masih belum cukup, seharusnya kalau ingin meminjam lebih baik digunakan untuk back up pembangunan tol laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan dengan membangun kereta cepat,” pungkasnya.

berita - 18.32

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan...

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat diperlukan pengawasan ketat dari seluruh stakeholder dalam berjalannya proyek tersebut. Pasalnya beberapa oknum sudah memanfaatkan momentum ini hanya untuk keuntungan pribadi semata.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri sudah mengingatkan agar kita semua harus mengawal proyek tersebut. Dengan tegas lulusan Perkapalan Undip itu menyerukan agar jangan jadikan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas dan merugikan pihak lainnya.

“Sangat wajar bila ada pihak yang mengharapkan keuntungan dari proyek itu. Namun yang harus diperhatikan agar jangan merugikan banyak pihak, termasuk terbengkalainya program ini di kemudian hari,” tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan dana mencapai Rp2 triliun dalam proyek itu. Lebih parahnya lagi menurut Ahlan, dikhawatirkan orang-orang yang memainkan proyek itu justru bukan orang-orang yang expert di bidangnya.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Kalau itu terjadi, menurut saya itu sangat fatal,” tegasnya.

Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Karena banyaknya orang-orang yang bermental demikian sehingga pembangunan kapal tidak memenuhi beberapa persyaratan, yang kahirnya justru mengancam keselamatan para penggunanya.

Dirinya mengusulkan agar pembangunan kapal itu dipegang oleh satu lembaga, seperti Nasdec (National Ship Design and Engineering Center-red) misalnya.”Nasdec sebagai lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang perkapalan harus dilibatkan agar pengawasannya semakin mudah,” ulasnya.

Hal itu dimaksudkan agar tidak banyak oknum pengejar rente dan tanpa kemampuan berkeliaran di sekitar hulu hilir proyek tersebut.

Fenomena itu pun dibenarkan pula oleh Direktur Utama SSBoatyard Satria Patriosiando mengenai pembangunan tersebut. Baru-baru ini dirinya telah didatangi orang yang mengaku-ngaku internal KKP terkait proyek tersebut.

“Anggota galangan kapal fiber banyak didatangi oleh calo-calo proyek yang mengaku atas nama internal KKP, menurut saya itu disebabkan karena ketidak jelasan info dan sosialisasi program ini. Saya berharap pada pemerintah mohon ditertibkan yang seperti itu,” ungkap Rio biasa disapa.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Industri Galangan Kapal Fiberglas itu mengutarakan kalau kondisinya demikian maka banyak pengusaha yang mengeluh dan mengadu akan hal tersebut. Bahkan ada yang sudah mengucurkan ratusan juta rupiah untuk realisasi program tersebut.

“Saya harus sampaikan pengaduan ini agar pihak terkait harus tegas dalam menertibkan yang demikian, demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Pembangunan 3540 kapal ikan itu menjadi proyek pemerintah tahun 2016 dalam hal ini KKP. Perlu diketahui, bentuk desain kapal yang akan dibuat harus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Indonesia agar mudah dikenali dengan kapal ikan negara tetangga. Nantinya kapal itu pun akan membantu operasi keamanan sebagai mata dan telinga aparat dalam menjaga perairan NKRI.

berita - 18.29

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat dipe...

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak menyedot anggaran sehingga visi poros maritim terabaikan membuat beberapa kalangan dari para penggiat maritim memberikan simpati. Pasalnya masih banyak agenda kemaritiman yang belum dijalankan oleh pemerintah namun pembangunan di sektor lain yang kurang prioritas dilakukan.

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri salah satu aktivis yang mendukung penuh kritikan Fahri Hamzah itu dalam sebuah diskusi publik di Operation Room Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Ahlan, setelah sekian lama DPR bisu terhadap masalah maritim, baru kali ini ada gebrakan yang langsung dilontarkan oleh wakil ketuanya. Kendati demikian, Ahlan juga mengingatkan agar statement itu jangan dinilai sebagai sebuah statement politis dari kubu oposisi, melainkan lebih kepada ranah positif untuk membangun kemaritiman Indonesia berdasarkan visi poros maritim dunia.

“Hal ini patut diapresiasi, karena selama ini nampaknya jarang DPR memberikan pandangan langsung terhadap pembangunan maritim,” ujar Ahlan.

Lebih lanjut, menurut lulusan Perkapalan Undip itu bahwa dengan adanya teguran dari legislator itu sebenarnya untuk kebaikan bagi Presiden Jokowi juga mengingat janji kampanyenya yang akan memprioritaskan maritim dalam setiap lini pembangunannya. “Sudah jelas visi maritim Jokowi sekaligus nawacita menunjukan bahwa maritim menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia,” tambahnya.

Di beberapa kesempatan, sebelum Fahri Hamzah melakukan kritikan ini, Ahlan bersama APMI berdasarkan kajian internalnya juga sudah kerap melontarkan kritikan ini. Dirinya menganggap pembangunan kereta cepat menjadi 2 mata koin yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, yaitu banyak pihak yang menyadari pembangunan maritim sangat penting dan mengacu kepada perbandingan yang dilakukan terhadap pembangunan kereta cepat. Kedua, kereta cepat mampu menyedot perhatian publik bahwa pembangunan infrastruktur itu haruslah berbasis keterbutuhan. “Kembali lagi di sini kereta cepat menjadi momentum membuka mata para petinggi untuk menjadikan maritim sebagai prioritas dalam upaya mensejahterakan Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, belum lagi dikaitkan dengan utang luar negeri yang akan menjadi beban kepada generasi mendatang. Meskipun di lain sisi, pemerintah menyangkal tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.

Pernyataan Fahri Hamzah mengenai kritikan itu pun kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai jejaring sosial. Memang sudah menjadi hal biasa bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS itu ketika pernyataannya selalu mendapat rating tinggi dalam pembahasan di Media sosial.

Tentunya bagi para pejuang maritim, pernyataan itu harus dipandang sebagai suatu yang objektif dan dalam skala prioritas percepatan program yang dicanangkan. “Poros maritim merupakan visi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan dari segenap rakyat Indonesia yang merindukan akan kejayaan maritimnya,” pungkas Ahlan.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.27

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ...

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai ukuran yang akan dilaksanakan di tahun 2016 ini. Desain Kapal Pelat Datar ini dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kapal nelayan menggunakan material pelat baja. Pelat baja banyak tersedia di pasaran dan sudah diproduksi didalam negeri, tidak perlu import.

Bentuk haluan kapal seperti “Mata Kampak“ dapat berfungsi memecah gelombang secara effektif, bentuk dasar kapal yang “Semi Trimaran“ direncanakan untuk menghadapi cuaca yang “menantang“ pada waktu musim tertentu di Indonesia.

Bentuk desain kapal seperti ini akan menjadi identitas kapal Indonesia yang dengan mudah dapat dibedakan dari kapal Negara Tetangga. Bangunan atas kapal dapat disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing dan alat tangkap yang akan digunakan. Tidak kalah penting adalah koordinasi dengan TNI, dimana kapal nelayan bantuan pemerintah ini dapat ikut menjaga keamanan NKRI.

Namun di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menegaskan pembangunan itu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Nelayan tersebut menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Itu tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan terlibat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat tindakan beberapa pihak,” ungkap Ahlan.

Selain itu, tambahnya, pihak KKP dan Kementerian terkait perlu menjalankan program tersebut dengan rasa tangung jawab dan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah menungganginya untuk kepentingan sesaat.

”isu maritim adalah momentum untuk membangun Indonesia, jangan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas, jangan bermain api dalam pembangunan 3540 kapal,” tandas Ahlan.

Sarjana Perkapalan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap galangan kapal dan tenaga ahlinya.

“Menteri KKP harus memberikan pengawasan ekstra ketat, baik secara kementerian ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan. Verifikasi terhadap galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal tentunya harus memenuhi standar dan pastinya terdata dengan jelas,” ujarnya.

Sambung Ahlan, asosiasi menaungi galangan kapal seperti Iperindo harus mau membantu KKP dalam proses verifikasi terhadap galangan kapal. Hal itu dikarenakan program ini membutuhkan banyak sumbangsih dari berbagai kalangan.

“Semangat membangun Indonesia melalui maritim harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan. Ini adalah momentum kebangkitan, mengambil keuntungan dari momentum hal yang wajar, namun jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri KKP dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” pungkasnya.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.20

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai u...

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut ternak sapi menuai berbagai pandangan dari para ahli perkapalan lantaran mengalami kekosongan muatan yang berdampak justru pada tingginya cost. Salah satunya, lulusan Perkapalan Undip yang saat ini bekerja di Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Ahlan Zulfakhri.

Ditemui maritimnews.com di Jakarta beberapa hari lalu, Ahlan mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan kapal sapi. Mulai dari aspek bisnis sampai aspek teknisnya.

Menurutnya, proses hulu hilir itu harus clear terlebih dahulu apabila ingin membuat suatu kebijakan, seperti misalnya kapal angkut sapi ini.

“Aspek bisnis tentunya bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut agar jangan sampai merugi,” kata Ahlan.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) itu menjelaskan tidak mudah jika seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil.

“Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas itu berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” ujar Ahlan menambahkan.

“Ini menjadi penting, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi namun secara bisnis ternyata tidak masuk. Alhasil ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Saat diresmikan dan tiba pertama kali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kapal tidak terisi penuh, hanya membawa 353 sapi atau setara hampir 70% dari total kapasitas. Kapasitas kapal ternak mampu membawa 500 ekor.

Namun, pada pelayaran kedua, kondisi berbalik. Kapal ternak pertama di Indonesia tidak membawa muatan sapi alias kosong. Kapal ternak ini berlayar membawa ternak dari sentra sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke pusat konsumsi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta selama 2 kali dalam 1 bulan.

Meski kosong, kapal tetap berangkat sesuai jadwal. Kini, kapal bersandar di Cirebon dan tidak berlanjut ke Jakarta karena tak ada muatan. Kapal masih bersandar menunggu jadwal keberangkatan kembali ke NTT dan NTB.

Biarpun kosong, Pelni tetap berangkat karena telah memperoleh subsidi dari pemerintah Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak Rp 930juta. Kemenhub menanggung biaya 1 kali perjalanan (voyage) Rp770 juta, sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak.

“Kalau dari tinjauan teknis tentunya akan mengikuti aspek bisnis bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin serta daya angkut karena sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat,” tuturnya

Di akhir pemaparannya, Ahlan mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama memikirkan kondisi itu agar tidak ada kemacetan pengiriman yang berdampak pada naiknya harga daging.

“Ini menjadi evaluasi bersama agar kedepan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.18

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut te...

Sumpah pemuda merupakan sebuah momentum yang sangat berharga bagi bangsa indonesia. Dari sumpah pemuda lahir pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Sumpah pemuda menunjukan hadirnya sebuah gagasan besar pemuda untuk bersatu dan menjadikan indonesia yang seutuhnya. Dengan ikrar yang sampai saat ini menjadi pengikat
Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.
Gagasan merupakan sebuah ide sekaligus trobosan yang bukan hanya mampu mendobrak sebuah kebiasaan, melainkan juga sebagai sebuah warisan bagi masa depan. Terlihat aneh ketika saat ini kita bicara mengenai gagasan, pasca pecahnya reformasi 98 sangat jarang kita temukan mereka yang memiliki gagasan. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa banyak buku bacaan yang beredar saat ini yang bicara mengenai gagasan.
Saat ini buku terlaris dan populer adalah buku-buku motivasi dan biografi, seolah bangsa ini tidak lagi memiliki semangat sehingga perlu banyak hadir motivator yang memberikan semangat. Perkembangan kapitalisme yang terus mengeliat menciptakan manusia-manusia materialis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Alhasil tidak ada lagi yang bicara mengenai gagasan kebangsaan, melainkan sangat banyak yang bicara megenai kesuksesan yang diukur dengan parameter secara material.
Kondisi politik yang selalu ramai dengan hiruk pikuk kebusukan membuat kaum muda takut untuk bicara mengenai politik. Gerakan sosial menjadi pilihan untuk merubah masyarakat sebagai sebuah aksi nyata. Namun, sadarkah jika ternyata regulasi dan kebijakan yang akan berdampak lebih signifikan dibandingkan dengan gerakan sosial. Meskipun perjalanan berlumpur dan penuh dengan kotoran ternyata politiklah yang mampu melakukan perubahan dengan signifikan. Inilah yang seharusnya mulai disadari oleh kaum muda, membuka mata karena tidak bisa memisahkan pembangunan negara antara ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kaderisasi.
Pembangunan tatanan masyarakat tidak mampu hanya berhenti pada satu aspek diantara lima aspek terpenting dalam pembangunan masyarakat. Tidak bisa memilih satu diantara kelimanya karena konsepsi negara sangat erat kaitanya dengan lima hal tersebut. Meskipun secara rasional sangat sulit menjalankan kelimanya secara seimbang. Namun, upaya perjalanan kearah perbaikan masyarakat harus dilakukan.
Mengapa Pancasila akhirnya menjadi salah satu alasan indonesia sampai saat ini masih bersatu. Bukan karena agama, bukan karena suku, dan bukan juga karena keturunan. Sebenarnya permasalahan persatuan sudah selesai dengan Pancasila. Namun, sayangnya ada oknum yang mempertajam perbedaan untuk kemudian memecah NKRI. Jika kita coba bertanya kepada negara-negara lain bahkan sebesar amerika punyakah mereka sebuah alasan untuk bersatu? Apakah mereka memiliki gagasan besar mengenai konsep persatuan? Inilah yang membedakan indonesia mengapa akhirnya indonesia diera kepemimpinan soekarno pantas mendapatkan tempat yang strategis di depan negara-negara dunia.
Pancasila merupakan sebuah gagasan yang lahir dari pemikiran dan karakteristik bangsa indonesia. Sampai saat ini pasca dibacakan Pancasila di depan PBB, pancasila masih menjadi alasan untuk masyarakat Indonesia tetap bertahan dengan NKRI. Dari latar belakang tersebut terlihat bagaimana sebuah gagasan yang mampu di implementasikan secara optimal mampu menjadi pengikat bangsa. Gagagasan menjadi latar belakang mengapa sebuah bangsa mampu bertahan.
Saat ini ditengah permasalahan bangsa yang sangat kompleks karena terbukanya ruang informasi yang sangat luas. Perlunya sebuah gagasan dari pemuda untuk mampu mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Pemuda harus mampu mengambil peran dalam lokus-lokus diskusi yang sudah mulai hilang. Kesempatan menjadi seorang pelopor di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Hal tersebut dapat dilihat dengan bagaimana munculnya Anies Baswedan dengan gagasan pendidikannya, kemudian hadirnya Nadiem Kariem dengan Sosial ekonominya. Itulah bentuk gagasan-gagasan yang saat ini dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Peran Inisiator gagasan di Indonesia sangat dinanti oleh masyrakat untuk mampu mengubah tatanan sosial masyarakat yang cukup kompleks. Mereka yang memiliki latar bekalang kesenian mampu menggunakannya sebagai sebuah dasar untuk menciptakan gagasan melalui karyanya, seperti Wahyu Aditya menuangkan gagasannya melalui karya yang kreatif. Bukan hanya mereka yang turun kejalan aktif dalam lokus-lokus diskusi yang mampu membangun bangsa meskipun budaya diskusi harus tetap dihidupkan.
Perubahan zaman memaksa pemuda untuk mampu bergerak sesuai dengan kultur dan gaya komunitas yang digelutinya. Namun, jangan sampai menjadi pemuda apatis hanya bergerak sesuai dengan komunitas yang digelutinya tanpa peduli dengan pengembangan masyarakat. Inilah tantangan pemuda yang harus lebih kreatif diera gerakan patriotisme mulai ditinggalkan kemudian gerakan pop mulai digemari. Sebagai pemuda, yang pasti perlu mengambil andil dalam pembangunan bangsa, mengambil satu bagian yang menjadi fokus untuk bergerak. Wilayah indonesia yang sangat luas terbentang dari sabang sampai merauke sangat sulit jika hanya terdiri dari satu warna untuk membangunnya.

Salam Pemuda Indonesia

pemuda - 02.33

Refleksi 87 Tahun Sumpah Pemuda: Bangun Gagasan Pemuda Indonesia

Sumpah pemuda merupakan sebuah momentum yang sangat berharga bagi bangsa indonesia. Dari sumpah pemuda lahir pemimpin-pemimpin bangsa masa...

Kapal merupakan ujung tombak identitas maritim. Di saat visi maritim menjadi ujung tombak kesejahteraan bangsa seharusnya alat transportasi laut yakni kapal mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan visi kemaritiman sampai saat ini terletak pada sulitnya mendefinisikan substansi poros maritim. Konsepsi Tol laut yang menjadi ujung tombak perwujudan poros maritim memang sedang digalakan namun kenyataan lapangan masih jauh pangang dari api jika belum mampu menemukan format yang tepat bagi implementasi visi maritim.

Kapal merupakan nadi dari poros maritim, hal tersebut disampaikan oleh pakar maritim rodhial huda dalam sebuah seminar. Laut itu tidak terbatas mereka yang menguasasi laut adalah mereka yng memiliki armada. Ini konsepsi poros maritim seutuhnya. Artinya konsep penguasaan laut tergantung dari siapa yang menguasai laut baik secara the facto maupun the jure. Mustahil kita mampu menguasai laut, jika sampai saat ini kita belum mampu mempunyai armada kapal laut yang mumpuni.

Jika saat ini kita melihat kapal-kapal nelayan yang berlayar di Indonesia sampai saat ini bisa dipastikan hampir seluruhnya jauh dari kata layak dan laik layar. Potret tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya standarisasi model kapal nelayan untuk setiap lokasi pelayaran. Padahal yang perlu kita cermati tidak semua kapal dapat digunkan untuk lokasi pelayaran. Perlu ada beberapa pertimbangan penggunaan kapal sebelum menentukan design dan ukuran kapal. Sayangnya hal ini belum menjadi prioritas pemerintah untuk menyiapkan standarisasi kapal nelayan yang akan digunakan. Alhasil setiap tender kapal pemerintah hanya mengacu terhadap kondisi kapal yang sudah digunakan. Ini yang terkadang membuat kapal-kapal bantuan pemerintah jarang yang akhirnya digunakan oleh nelayan.

Jika kita melihat standarisasi IMO maka hanya kapal nelayan yang berukuran lebih dari 24 m yang ada. Artinya untuk kapal nelayan yang berada dibawah itu belum ada standart yang jelas. Ini menjadi pertanyaan bagaimana selama ini standarisasi keselamatan para nelayan indonesia. Padahal dalam peraturan IMO untuk kapal ikan diharuskan untuk disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Standarisasi kapal sangat berkaitan dengan faktor keselamatan inilah yag seharusnya menjadi konsen bagi para pengabil kebijakan.

Disamping itu kita juga melihat bagaimana kondisi pengadaan kapal diwilayah indonesia timur. Perlu diketahui bahwa kondisi geografis indonesia timur tidak bisa disamakan dengan kondisi indonesia barat. Ini yang menjadi koreksi besar jika ternyata ketika tender dilakukan pemerintah menerapkan sistem sister ship, atau kapal dengan satu design di gunakan di tempat berbeda. Padahal kita indonesia memiliki banyak pakar dan ahli teknologi perkapalan yang seharusnya mampu mengoreksi hal ini.

Dalam melakukan perancangan kapal perlunya sebuah parameter mulai dari fungsi kapal, keadaan ombak diwilayah pelayaran, kondisi pelabuhan sandar pendukung dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini menjadi ironi ditengah hingar bingar visi poros maritim indonesia, pemangku kebijakan tidak mampu mengambil tindakan mendasar yakni melakukan standarisasi kapal. Ini menjadi sebuah evaluasi besar bagi kita semua terutama para stekholder maritim khususnya dibidang perkapalan.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret terhadap kondisi ini. Pertama perlunya pemerintah menentukan standarisasi design kapal untuk nelayan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan, jangan hanya fokus hanya kepada penggunaan alat tangkap. Kedua dalam perancangan kapal perintis pemerintah perlu melakukan standariasasi kapal terutama untuk wilayah pelayaran indonesia timur karena kondisi geografis wilayah indonesia timur sangat berbeda dengan kondisi indonesia barat.

Sebuah harapan besar visi poros maritim indonesia menjadi upaya seluruh stekholder maritim mampu mengambil peran untuk berbagai perbaikan maritim yang signifikan bagi kebijakan maritim indonesia. Jangan sampai poros maritim hanya menjadi kampanye dan gagasan bagi dunia luar namun, kita masih kropos di dalam terutama dalam berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

gagasan - 23.49

Indonesia Butuh Standarisasi Kapal Non Klas

Kapal merupakan ujung tombak identitas maritim. Di saat visi maritim menjadi ujung tombak kesejahteraan bangsa seharusnya alat transporta...

Pergerakan pemuda membubuhkan sejarah dalam pembangunan bangsa indonesia. Dimulai semenjak Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi pelopor lahirnya organisasi Boedi Oetomo. Pada 1905 ketika perlawanan SI (Serikat Islam) yang kemudian diubah menjadi SDI (Serikat Dagang Islam) pada 1912. Diprakarsai oleh H Samanhudi kemudian H.O.S Tjokroaminoto menjadikan indonesia melakukan perlawanan secara sistematis terhadap penjajah. Kolonialisme dan imperialisme yang berkuasa saat itu menjadi musuh utam. Para tokoh pendahulu membuat kita sadar bahwa sebuah perjuangan dimulai dan prakarsai oleh kaum muda.

Dari SDI kita belajar bahwa pergerakan pemuda pada waktu itu mampu menjadi ujung tombak kebangkitan Indonesia. Kemampuan analisa yang tajam di dukung oleh penyampaian argumen yang sistematis, membuat serangan terhadap penjajah bukan hanya melalui perang fisik melainkan juga perang secara ideologi, pemikiran dan gagasan. Dibentuknya beberapa media sebagai corong berpendapat mampu mengeser opini masyarakat indonesia yang tadinya merasa terjajah menjadi masyarakat yang memiliki jiwa merdeka.

Perlawanan SDI menjadi wadah lahirnya pergerakan besar indonesia. Sebut saja nama besar Muso, Soekarno, Agus Salim, Semaun, Tan Malaka dll. Menjadi awal peletak ideologi dasar negara indonesia. Berbagai paham yang digulirkan dari para tokoh pendahulu bangsa menjadi acuan sistem tata pemerintah, dan kebijakan indonesia sampai saat ini.

Perjuangan dilanjutkan dengan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 bertempat di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia. Lagi-lagi pemuda mengambil peran yang cukup berpengaruh bagi perkembangan kemerdekaan indonesia. Sampai akhirnya pada masa kemerdekaan Indonesia 1945 juga diprakarsai oleh pemuda. Sejarah mencatat bahwa pemuda mempunyai peran cukup signifikan dalam melakukan perlawanan dan memerdekakan bangsa indonesia.

Pasca kemerdekaan ketika pelbagai konflik terjadi mengahampiri para pemimpin bangsa. Lahirnya gerakan mahasiswa menjadi awal perlawanan kepada pemimpin yang diangap menyimpang dari cita-cita awal bangsa. Perlawanan pasca kemerdekaan dimulai pada periode 1966 yang melibatkan gerakan kepemudaan pada waktu itu. Alhasil pemuda mendukung pemerintahan orde baru untuk memipin Indonesia dengan diangkatkatnya presiden Soeharto.

Terbentuknya KNPI pada tahun 1973 menjadi awal masuknya kontrol pemerintah terhadap gerakan kepemudaan. Ditanda tanganinya kebijakan NKK-BKK oleh Mentri Pendidikan Daoed Joesoef pada tahun 1978 yang membatasi kegiatan mahasiswa hanya pada kegiatan akademis kampus, menjadi awal perlawanan pemerintah terhadap gerakan kepemudaan. Sulitnya bergerak membuat konsolidasi gerakan pemuda semakin tersandera akibat peraturan pemerintah yang mengekang segala aktivitas yang berhubungan dengan politik.

Krisi moneter 98 menjadi puncak orde baru menguasai Indonesia. Setelah 32 tahun akhirnya

kepemimpinan soeharto turun dan indonesia membuka era baru yakni demokrasi. Demokrasi yang diharapkan mampu menjadi sebuah solusi kemerosotan bangsa menjadi awal dibukanya era baru pertarungan politik terbuka. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural bukan substansial. Alhasil ongkos politik semakin mahal dan membuat pragmatisme mengampiri pada generasi penerus.

Sejarah mencatat bahwa peran aktivis mempunyai fungsi signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasca peristiwa 98 seolah menjadi akhir dari gerakan mahasiswa secara substansial. Hal tersebut bisa terlihat dengan hilangnya berbagai gagasan dan pemikiran tentang bangsa para generasi muda. Konsep kebangsaan yang ada hanyalah symbol Pancasila yang menjadi pemersatu indonesia sebagai sebuah bangsa. Amat disayangkan ketika konsepsi negara sistem pemerintahan gagasan kebangsaan hilang dari para pemuda.

Munculnya harapan baru terhadap kapitalisme membuat aktivis mati tanpa gagasan dan pemikiran mengenai bangsa. Menjadi ironi tersendiri ditengah kondisi negara yang semakin terpuruk akibat belum selesainya perjuangan demokrasi. Perjuangan demokrasi hanya mengahancurkan pintu rejim pada saat itu. Namun, setelah itu substansinya diharapkan mampu dijalankan pasca reformasi, sayangnya hegemoni politik demokrasi membuat para aktivis tercebur kedalam sistem yang dibentuknya sendiri. Alhasil pengusaha gerakan dan aksi menjadi subur karena berbagai kepentingan yang dibutuhkan.

Hilangnya substansi aktivis dan gerakan karbitan membuat bangsa ini jauh melenceng dalam menyampaikan gagasanya. Aktivis yang identik dengan para pemuda, gagasan kebangsaan dan pemikiran baru mengenai konsep pelengkap demokrasi, akhirnya berguguran satu persatu. Merasa aktivis ketika turun kejalan, menyampaikan gagasan di berbagai media tanpa tau substansi dan latar belakan sebuah gagasan. Yang tersisa hanyalah symbol aktivis yang menempel pada jaket mahasiswa yang kadang dilengkapi dengan lambang bendera indonesia.

Pukulan telak sebuah sistem membuat subatansi aktivis hilang tanpa tersisa. Sistem yang sangat sitemastis membuat ruang diskusi dimatikan secara terstruktur bukan dengan cara pelarangan undang-undang melainkan dengan hegemoni kapitalisme yang mengeluti kehidupan sehari-hari. Munculnya agenda-agenda kewirausahaan menjadi awal terbentuknya pandangan kapitalisme terstruktur. Munculnya pengusaha muda membuat orientasi terhadap kebangsaan hilang dan digantikan dengan rupiah yang menjadi parameter. Strategi jitu memang entah siapa yang sedang melakukan operasi terstruktur bangsa ini. Bukan lagi besi panas yang menembus dada para aktivis melainkan jamuan makan yang menjadi kebangaan para pemakai symbol gerakan mahasiswa.

Hasilnya dapat dilihat lokus diskusi hilang digantikan dengan bisnis coaching. Esensi gerakan yang senang jika ada pemikiran dan ideologi bersebrangan, bukan malah takut hilang kekuasaan akibat hegemoni sistem terstruktur. Alhasil tidak ada lagi esensi aktivis dengan perdebatan substansial mengenai gagasan kebangsan, tidak ada lagi tulisan-tulisan pedas bagi pemerintah yang sudah salah jalan. Entah sebuah kemunduran atau memang negara ini sedang mengalami transformasi yang cukup besar mengenai esensi kebangsaan dan dan negara.

Matinya negara karena aktivisnya hilang substansi tidak ada lagi diskusi massif mengenai pembangunan bangsa. Hilangnya karya besar dari gagasan para pemuda membuat substansi aktivis memudar. Jika kita melihat karya-karya besar Isalam dan Sosialisme, Madilog Tan Malaka, Di Bawah bendera Revolusi, tulisan Pramoedya Ananta Toerdan, Wiji Tukul masih banyak lagi membuat kita sadar bahwa esensi sebuah bagsa merupakan sebuah perjuagan yang sangat penting. Perjuangan heroic memerdekakan negara dan perjungan memepertahankan gagasan dan nilai kebangsaan bukan sebuah hal mudah. Karya tersebut digantikan dengan hadirnya banyak buku motivasi, pengembangan diri dan bisnis menjadikan para pemuda mati secara substansi gerakan.

Inilah yang harus segera diselamatkan oleh para generasi penerus sebelum gerbong lokomotif demokrasi membawa arus kapitalisme membumi hanguskan jiwa-jiwa aktivis yang resah dan merdeka. Kembalikan lokus-lokus diskusi kebangsaan, keluarkanlah gagasan dan ide kebangsaan. Jadikan semua itu tulisan-tulisan yang menandakan masih hidupnya sisa-sisa aktivis pasca 98. Tulisan yang menandakan bahwa puing-puing tersebut menandakan aktivis belum mati. Sekaligus sebagai informasi bagi kaum kapitalis bahwa sistem mereka tidak akan lama lagi runtuh dari bumi indonesia.

gagasan - 21.06

Matinya Negara Karena Aktivis Hilang Substansi

Pergerakan pemuda membubuhkan sejarah dalam pembangunan bangsa indonesia. Dimulai semenjak Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tang...

Pages

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Refleksi 87 Tahun Sumpah Pemuda: Bangun Gagasan Pemuda Indonesia

Indonesia Butuh Standarisasi Kapal Non Klas

Matinya Negara Karena Aktivis Hilang Substansi

Labels

Profil Ahlan Zulfakhri

Karya

recent posts

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Popular Posts