Gagasan untuk Maritim Indonesia: kebijakkan

Perwujudan pembangunan maritim indonesia seharusnya mampu dilaksanakan oleh seluruh stekholder yang berkaitan dengan maritim. Menuju kearah tersebut perlunya pemerintah mendorong tumbuhnya pengusaha dibidang maritim. Pembangunan maritim akan sangat sulit jika ditumpukan hanya kepada pemerintah, untuk itu perlunya sektor swasta dalam menyokong pembangunan tersebut.

Di tengah kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi sebuah momentum untuk pemerintah mengalakan program kewirausahaan khsususnya dalam bidang maritim. Ditengah banyaknya PHK sejumlah perusahaan baik nasional maupun multinasional, pemerintah harus segera mencanangkan program kewirausahaan maritim. Program kewirausahaan maritim bukan hanya membuka harapan baru bagi masyarakat melainkan juga sebagai upaya mendorong sektor swasta berperan dalam membangun maritim Indonesia.

Jika kita melihat saat ini jumlah pengusaha indonesia hanya berjumlah 1,65 persen dari jumlah penduduk saat ini. Kita bisa melihat bagaimana dengan jumlah mereka yang mempunyai usaha dalam bidang maritim. Tentunya sangat kurang sekali, padahal idealnya paling tidak jumlah pengusaha sebesar 2% dari jumlah penduduk yang ada. Inilah yang seharusnya dapat dijadikan momentum oleh pemerintah ditengah kondisi rupiah yang terus merosot terhdap dolar.

Sebuah fenomena yang kita lihat bagaimana efek besar dari ojek online dan taksi online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian menegah di sejumlah kota besar. Walaupun tidak mampu menangani permasalahan kemacetan langsung, namun mampu menjadi solusi bagi mereka yang memiliki permasalahan ekonomi, khsususnya bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Inilah fenomena yang terjadi ketika swasta dapat berperan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada negara.

Tugas pemerintah dalam hal ini tentunya sebagai fasilitator sekaligus memberikan kebijakan untuk menumbuhkan minat dari masyarakat untuk melakukan wirausaha, khsusunya dalam bidang maritim. Kita melihat bahwa banyak karya universitas maupun pemuda yang memberikan inovasi wirausaha dalam bidang kemaritiman. Inilah yang seharusnya mampu didukung oleh pemerintah agar karya-karya inovatif tersebut dapat menjadi salah satu pendukung visi maritim pemerintah yang digalakan.

Mengalakan maritimepreneurship kepada masyarakat khsususnya para pemuda untuk mampu membuka star up bisnis dibidang maritim adalah sebuah solusi yang tepat saat ini. Berbagai pelatihan dan lomba inovasi harapannya mampu di tumbuhkan oleh pemerintahan. Selain itu peran para komunitas bisnis seperti HIPMI dan KADIN sangat di buthkan sebagai patner pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam mengeluti usaha khususnya dibidang kemaritiman.

gagasan - 23.55

Maritimepreneurship Perlu Digalakan untuk Wujudkan Visi Maritim

Perwujudan pembangunan maritim indonesia seharusnya mampu dilaksanakan oleh seluruh stekholder yang berkaitan dengan maritim. Menuju kearah...

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan salah satu faktor bahwa pertumbuhan semakin cepat. Teknologi hadir menjadi sebuah cara unutk mempermudah manusia dalam melakukan sebuah hal. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya indonesia pun harus mampu mengambil sikap dalam menangapi hal tersebut. Khususnya dalam bidang kemaritiman. Pasalnya ketika saat ini melihat inovasi mahasiswa dalam bidang maritim sangat banyak. Namun sayangnya semua itu hanya berhenti dalam tataran penelitian tugas kahir atau kompetisi karya ilmiah.

Mengapi hal tersebut tentunya dengan diangkatnya isu poros maritim menjadi hal penting pemerintah harus mampu mengakomodir karya mahasiswa maritim yang tersebar diseluruh indonesia untuk bisa dijadikan sebuah karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Memang kelemahan indonesia saat ini adalah hilangnya sebuah tahapan dari penelitian menjadi sebuah produk hampir di semua sektor tidak terkecuali maritim. Perlunya pemahaman yang kompleks dalam mengeluarkan sebuah produk mulai dari ongkos produksi, sebaran pasar dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya mampu dilihat oleh pemerintah jika memang isu poros maritim ingin segera diwujudkan.

Perkembangan teknologi dalam bidang maritim sebenarnya mampu didorong jika ada political will dari pemerintah yang berpihak terhadap perkembangan teknologi khususnya maritim. Jika kita melihat dalam bidang perkapalan saja saat ini hampir ada sekitar 3 event besar tingkat dunia yang hampir setiap tahun diikuti oleh mahasiswa dari universitas ternama di Insonesia seperti UI, UNDIP dan ITS yakni Maritime Challenge (Eropa), Roboboat (USA), dan yang terayar adalah Solar Boat (belanda). Belum lagi bidang lain seperti perikanan, ilmu kelautan, bangunan lepas pantai dan lain sebagainya. Masing-masing event tersebut tentunya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mampu diakomodir oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Alhasil masing-masing univesitas berlomba sampai pada tataran event tanpa roadmap dan arahan implementasi dalam tataran produk kedepannya.

Ketika kita melihat bahwa tujuan dari penyelengaraan lomba dari negara-negara luar tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas generasi muda, sekaligus menjadi ajang curi teknologi negara lain. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang akan dijadikan bisnis kedepan bagi negara-negara produsen untuk negara-negara konsumen. Inilah yang seharusnya mampu dilihat pemerintah bahwa sebenarnya pemerintah harus mampu mengakomodir gagasan tersebut dalam bentuk event untuk mempu mengeluarkan bakat dan skill generasi penerus yang sebenarnya cukup mumpuni. Pasalnya para perwakilan indonesia tersebut bukan hanya menjadi peserta dalam event-event internasional tersebut tidak jarang dari mereka yang menjadi juara mengalahkan negara lainnya.

Selain itu kerjasama swastapun menjadi penting sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi diindonesia. Belajar dari para penyelengara event internasional tersebut bahwa ternyata sponsor mereka adalah perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah guna meningkatkan berbagai teknologi yang mereka sedang kembangkan. Salah satu contohnya adalah perlombaan Solar Boat yang akan diikuti UI dan ITS tahun ini. Panitia penyelengara merupakan perusahaan Energi yakni Bouwe de Boer yang sedang berupaya mencari energy alternatif bagi sarana transportasi. Solarcell mereka pilih menjadi sebuah topik yang mereka angkat untuk mendapatkan nilai efisiensi jika digunakan dalam jarak dan waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang panitia sudah terapkan. Dari sinilah mereka akan mendapatkan masukkan serta gagasan sederhana dari mahasiswa dunia sekaligus untuk mengetahui sudah sampai mana teknologi solarcell dinegara lain. Dengan hal ini tentunya mereka tidak harus repot melakukan riset bertahun-tahun. Dengan jurnal atau pun proposal yang di berikan perserta maka dengan cepat mereka dapat menarik kesimpulan mengenai kemampuan negara lain dalam perkembangan teknologi solarcell, kemudian yang kedua dapat dengan mudah mengadopsi teknologi sederhana yang digunakan oleh negara lain untuk mereka kembangkan. Jika dilihat dari besaran hadiah yang digelontorkan pun hitungannya tidak besar ketika mereka mampu mempu menjadi produsen untuk teknologi solar cell ke negara-negara lain.

Konsep pengembangan melaui kerjasama pemerintah, swasta dan instansi pendidikan menjadi sangat penting jika kita melihat paparan tersebut. Belum lagi jika kita melihat konsep yang di gunakan oleh AUVSI (Association for Unmannaed Vehicle System International) merupakan asosiasi kendtaan tanpa awak dunia yang bermasrkas di amerika, berasal dari sebuah yayasan dan saat ini sudah berkembang menajadi industry besar dunia. Ternyata mereka sudah mulai mengembangkan teknologi robotik mulai dari usia SD sampai Mahasiswa. Tidak heran jika teknologi tanpa awak di amerika bukan sebuah hal baru. Pada 2012 mereka sudah mengadakan pameran kendaraan tanpa awak mulai dari Unmanned Ground Combat Vehicle, Unmanned Aircraft Systems, Unmanned Surface Vehicle, dan Unmanned Underwater Vehicle. Artinya teknologi yang mereka ciptakan sudah mulai dimengerti oleh para generasi penerus untuk mampu menyempurnakan apa yang telah mereka buat. Tentunya hal tersebut didukung oleh pihak pemerintah dan swasta yang menjadi sponsor utama. Maka tidak heran jika saat ini mereka sudah mulai memasuki tahap produksi masal dalam teknologi unmanned (tanpa awak).

Kita memang tidak bisa menutup mata tentang perkembangan teknologi yang begitu pesatnya terutama jika kita ingin menjadi poros maritim dunia. Tentunya kita harus mampu bicara mengenai teknologi yang mumpuni, selain itu kita juga dituntut mampu mengunakan teknologi tersebut disemua lapisan kalangan masyarakat indonesia agar produk tersebut bermanfaat dimasyarakat. Disinilah orientasi gagasan yang harus dibentuk bahwasannya keterbutuhan teknologi di Indonesia harus mampu disesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia jangan sampai berhenti pada tataran kalangan intelektual. Dari event tersebut knowledge mampu dibangun dengan memperhatikan keterbutuhan masyarakat indonesia. Konsep bottom up menjadi ideal jika pengembangan teknologi akan diterapkan kedepannya.

Sebuah harapan besar bahwa pemerintah maupun swasta dapat menangkap signal inovasi dari para generasi muda indonesia yang setiap tahunnya mengeluarkan ribuan karya. Meskipun sampai saat ini karya tersebut hanya berhenti dalam tataran penelitian. Pemanfaatan BPPT sebagai badan penelitian dan penerapan teknologi mampu dioptimalkan sebagai pusat dari inovasi teknologi indonesia. Harapannya dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa indonesia mampu bicara banyak dalam bidang pengembangan teknologi khususnya kemaritiman sebagaimana visi dari pimpinan negara.

gagasan - 17.49

Event Maritim Tingkatkan Kemampuan Anak Bangsa

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan salah satu faktor bahwa pertumbuhan semakin cepat. Teknologi hadir menjadi sebuah ca...

Dilantiknya plt Bakamla (Badan Keamanan Laut) Laksamana Madya Desi Albert mamahit oleh presiden jokowi rabu kemarin menjadi sebuah tindakan positif bagi kemanan laut indonesia. Tentunya hal tersebut menjadi harapan besar keamanan laut bangsa indonesia mampu menjadi katalisator untuk menjaga laut indonesia dengan optimal. Terbentuknya bakamla merupakan perjalanan panjang. Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Tentunya dengan perjalanan panjang sejarah bakamlah hal tersebut menunjukan bahwa ada niatan kuat dari pemerintah untuk dapat segera membenahi keamanan laut indonesia. Jika kita melihat tumpang tindihnya keamanan laut indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelangaran batas territorial Negara lain terhadap indonesia.

Pasalnya jika kita melihat kebelakang bahwa terdapat 13 instansi yang seluruhnya berfungsi sebagai pengaman laut indonesia, instansi tersebut adalah

TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga keamanan teritorial kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing;
POLRI (Polisi Perairan), yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia;
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut;
Kementrian Kelautan dan Perikanan (DKP), bertugas sebagai pengaman kekayaan laut dan perikanan.
Kementrian ESDM, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan.
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan kelestarian dan mutu lingkungan.
Kementrian Hukum, HAM, dan Perudang-Undangan, bertugas pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Kementrian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Kementrian Lingkungan Hidup bertugas dibidang lingkungan hidup.
Kementrian Kehutanan, bertugas pengamanan terhadap illegal logging.
Kementrian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/ pemerikasaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.
Kementrian Dalam Negeri (Pemda) berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Tentunya hal ini menjadi latar belakang tumpang tindihnya kebijakan keamanan laut yang pada akhirnya membuat permasalahan kemanan dilaut tidak mampu diselesaikan dengan tuntas. Setiap instansi akhirnya memiliki ego sentris karena seluruhnya berhubungan dengan angaran operasional. Sistem ini membuat angaran membengkak tanpa ada hasil yang maksimal dalam proses penjagaan keamanan laut indonesia.

Harapanya Bakamla mampu membentuknya sistem keamanan laut satu pintu dan terintegrasi. Dengan fungsi yang dimilki oleh bakamla sebuah harapan besar bahwa keamanan laut indonesia mampu bekerja dengan optimal. Adapun fungsi bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

melakukan pengejaran seketika;
memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla menjadi harapan baru indonesia untuk mewujudkan Single Multi Task, untuk itu perlu seluruh elemen Negara baik pemerintah dan swasta untuk mendukung dan memperkuat fungsi Bakamla sebagai satu-satunya badan yang berwenang menjalankan tugas dalam mengawal keamanan laut indonesia.

gagasan - 17.54

Akhirnya Indonesia Punya Single Multi Task untuk Amankan Laut

Dilantiknya plt Bakamla (Badan Keamanan Laut) Laksamana Madya Desi Albert mamahit oleh presiden jokowi rabu kemarin menjadi sebuah tindak...

Hampir dua dekade reformasi berjalan diindonesia. Tepat 17 tahun perayaan sebuah perjuangan yang dipelopori oleh mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim 32 tahun. Para orator jalanan yang dulu berteriak dengan lantang saat ini sudah berpindah kedalam gedung yang dulu mereka duduki. Perjuangan panjang yang dimulai semenjak anjloknya rupiah, mahalnya harga bahan pokok dan hutang Negara yang tak kunjung usai. Reformasi tadinya menjadi sebuah harapan baru dengan sistem demokrasinya yang melibatkan rakyat dalam kebijakkan penentuan kepala pemerintahan baik tingkat kota sampai tingkat Negara. Namun, apakah demokrasi membuka lembaran baru bagi kesejahteraan indonesia? Sebuah pertanyaan besar yang sampai saat ini ternyata masih jauh dari kata sejahtera.

Mereka yang dulu berteriak lantang dengan balutan warna warni almamater saat ini berubah menjadi ciut seolah lupa dengan apa yang mereka teriakkan 17 tahun lalu. Duduk dikursi nyaman dan mobil mewah menjadikan mereka tak lebih dari sekedar preman-preman berdasi yang engan turun berpeluh keringat bersama masyarakat seperti 17 tahun lalu. Inikah buah aksi 17 tahun lalu? Demokrasi yang menjadi tujuan hanya membuka pintu kebebasan berekspresi politik secara formalitas, bukan secara substansial. Seolah demokrasi hanya menajadi tameng melangengkan kekuasaan secara kolektif dengan cara-cara yang jauh dari kata beradab.

Mahasiswa sebagai aktor jalanan memang mempunyai peran cukup signifikan dalam mengiring opini public dengan aksi masanya. Menjadi cadangan kekuatan masa depan, kontrol sosial dan agen perubahan menjadi fungsi mahasiswa seutuhnya. Momentum reformasi dirayakan setiap tahun bak pagelaran, yang siap mengevaluasi setiap pemimpin yang sedang berkuasa. Tidak lebih dari sekedar formalitas semata mahasiswa turun aksi untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya terhadap pemerintah saat ini. Reformasi merupakan refleksi perjuangan masa lalu karena sampai saat ini mahasiswa belum lagi menemukan momentumnya untuk membuat sejarah.

Melihat kebelakang 1905-1928 merupakan momentum yang diciptakan oleh para penggagas bangsa ini dan mengeluarkan sebuah gagasan dengan sumpah pemudanya. Setelah itu dilanjutkan dengan 1945 ketika pada masa tersebut lahir momentum kemerdekaan untuk indonesia. Rentetan sejarah panjang pembangunan bangsa indonesia memiliki momentumnya sendiri untuk membuat sejarah dizamannya. Inilah yang menjadikan indonesia terus berkembang dari masa kemasa. Kemudian masuk di tahun 1960 tidak asing nama So Hok Gie menjadi ujung tombak mahasiswa untuk mengkritik soekarno karena dianggap telah melakukan penyelewengan dalam beberapa kebijakkan. Nama dan semangatnya masih terdengar sampai saat ini meskipun jasadnya telah hilang di mahameru pada 1969 silam. Inilah yang dinamankan dengan periode sejarah disetiap zaman ketika mampu mengeluarkan sosok-sosok yang jiwanya patut dikenang walau jasad telah tiada.

Beralih ke era 1974 saat meletusnya peristiwa malari (Malapetaka Limabelas Januari) sebagai momentum pertama terhadap perlawanan orde baru. Sosok Hariman Siregar muncul dan dituduh sebagai dalang peristiwa malari yang meghadang kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) lembaga pemodal asing bentukan Amerika Serikat, Jan P Pronk. Perjuangan itu menunjukkan bahwa turunnya orde baru merupakkan perjuangan panjang sampai akhirnya momentum tersebut jatuh pada aksi reformasi 1998. Sebuah momentum merupakan perjalanan panjang yang akan mencapai tujuannya pada masa akan datang inilah yang dinamakan perjuangan. Munculnya sejumlah tokoh muda 1998 seperti Fadlizon, Budiman Sudjadmiko, Fahri Hamzah dan yang lainnya harapannya mampu membawa perubahan ketika saat ini duduk menjadi wakil rakyat di DPR. Namun, sayangnya situasi seolah tidak jauh berbeda hanya kemasan demokrasi saja yang saat ini menjadi lapisan wajah politik yang katanya dari rakyat untuk rakyat dan bebas berpendapat.

Hal ini tentunya menjadi sangat memprihatinkan melihat wajah indonesia yang diperjuangkan beberapa tahun lalu tidak membuka ruang kesejahteraan, namun hanya sekedar membuka sebuah sistem yang dulunya tertutup saat ini menjadi terbuka. Memang setiap fase zaman memiliki perubahan yang signifikan, namun sayangnya Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Inilah yang seharusnya mampu dilihat dan diperjuangkan oleh mahasiswa saat ini ketika kita melakukan refleksi Reformasi memikirkan bagaimana membangun sistem yang bukan hanya sebagai tindakan separatis namun, mampu membangun sistem ideal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jalanan memang identik dengan mahasiswa, masa besar orasi yang begitu mengebu menjadikan sebagai identitas mahasiswa, terutama bagi para ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang merupakan perwakilan suara mahasiswa disetiap kampus. Amat disayangkan jika aksi yang dilaukan hanya sebatas pagelaran dan triatrial semata tanpa tau esensi suara mahasiswa yang dibawa.

Terbukanya era demokrasi secara utuh terjadi ketika kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang saat itu mutlak dipilih oleh rakyat hingga dua periode. Disinilah sebenarnya timbul sebuah fase dan tantangan baru dimana ternyata muncul sebuah era baru yakni politik pencitraan. Komunikasi politik yang cukup apik mampu mengubah persepsi masyarakat dalam menentukan pilihan. Disinilah ternyata awal mula tantangan baru ketika sistem demokrasi menjadi gerbang terbukanya sebuah sistem yakni politik pencitraan. Masuknya faktor baru dalam pilar demokrasi yakni media menjadi tantangan tersendiri pada fase ini. Media hadir sebagai sebuah sarana bagi berbagai aksi dan mampu mengubah persepsi dan kemudian menjadi pertimbangan bagi rakyat untuk menentukan pilihan, mulai dari pemilihan tingkat kota sampai pemilihan tingkat Negara sekelas presiden. Sebuah persepsi muncul bahwa siapa yang menguasai media dia yang akan menguasai opini, dan dia yang menguasai opini maka bebas menetukan opini apa yang dibuat tanpa memikirkan etika jurnalistik dan norma-norma pemberitaan. Tantangan inilah yang seharusnya mampu ditangkap oleh mahasiswa mengingat refleksi 17 tahun reformasi.

Kekuatan media dan politik pencitraan makin menjadi kuat ketika muncul saat ini sosok “Ksatria Piningit” Jokowi yang berhasil mengalahkan rivalnya yakni Prabowo. Sangat kental dengan berbagai pencitraan yang dibentuk namun, strategi yang digunakan lebih substantive yakni dengan melibatkan para relawan untuk bekerja membangun pencitraan public. Media sosial untuk saat ini mengambil alih semua persepsi masyarakat. Seiring berkembangnya gadget yang mampu memfasilitasi berbagai aktifitas media sosial tidak heran jika saat ini masing-masing orang bebas berpendapat dan mengeluarkan opininya. Inilah tantangan baru di era millennium yang melibatkan media kedalam salah satu pilar demokrasi. Tentunya dalam hal ini mahasiswa diharapkan mampu membaca situasi sebagai sebuah referensi sebelum melakukan aksi bahwasannya, saat ini sudah menjadi rahasia umum media dipertanyakan tentang independensinya.

Realita yang terjadi tentang kondisi politik dan refleksi gerakan mahasiswa membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwasannya tantangan mahasiswa saat ini dituntut bukan hanya mampu turun dijalan namun, menyiapkan kajian dan gagasan strategis yang substansial dalam melakukan kritik membangun terhadap pemerintahan. Diundangnya para presiden BEM beberapa hari lalu menajdi sebuah wajah bahwa pemerintah tau apa yang seharusnya mereka lakukan melihat gelombang besar akan terjadi pada peringatan 17 tahun reformasi. Komunikasi ini pernah dilangsungkan ketika pemindahan pasar disolo. Politik diatas meja makan, meskipun diklaim bahwa mahasiswa tetap melakukan aksinya untuk memperingati reformasi. Walaupun, memang menurunkan presiden bukan opsi yang dipilih namun, sebuah harapan besar masyarakat bahwa harapan perubahan sistem saat ini ada ditangan mahasiswa untuk berinovasi menyuarakan pendapat. Jika dulu aksi masa menjadi andalan mahasiswa dengan tujuan menurunkan pemimpin, namun saat ini pola tersebut harus mampu diubah tanpa menghilangkan esesi dan karakter mahasiswa. Subatansi gerakkan sangat diperlukan saat ini bukan hanya pegelaran dan prosedural semata yang mampu mengubah kebijakan pemimpin Negara saat ini.

gagasan - 17.59

Refleksi 17 Tahun Reformasi dan Gerakan Mahasiswa

Hampir dua dekade reformasi berjalan diindonesia. Tepat 17 tahun perayaan sebuah perjuangan yang dipelopori oleh mahasiswa yang berhasil ...

SEBAGAI sebuah Negara yang memilki potensi kemaritiman yang besar, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. Jika kita berbicara tentang kemampuan Indonesia untuk membangun kemaritiman, kapasitas yang saat ini dimilki belum sampai kepada tingkatan optimal.

Keuntungan geografis merupakan sebuah kekuatan dasar yang dimilki oleh Indonesia. Namun, sayangnya dalam beberapa hal, Indonesia memilki kekuatan yang selama ini belum mampu di optimalkan secara maksimal. Jika kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah selama hampir lima dekade tanpa kementerian khusus yang berbicara tentang maritim, ini merupakan kesalahan fatal bagi sebuah struktur pemerintahan yang mempunyai luas wilayah laut sebesar kurang lebih 3.257.483 km2.

Kementerian Maritim merupakan sebuah elemen penting bagi pengambil kebijakan negara yang berhubungan dengan kemaritiman. Pasalnya, persepsi maritim saat ini masih diterjemahkan ke dalam perspektif masing-masing bidang. Alhasil, penyampaian gagasan dan opini beberapa pihak masih dalam perspektif latar belakang keilmuan. Inilah tantangan yang seharusnya mampu diakomodir oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim, meluruskan perspektif tentang maritim.

Pemahaman dan latar belakang perspektif maritim merupakan sebuah permasalahan yang sangat krusial. Hal itu dikarenakan akan berimbas ke berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim. Membangun maritim Indonesia bukan perkara mudah, hal ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Persepsi tentang maritim masih berupa puzzle yang belum mampu tersusun secara baik. Berawal dari sini lah Kementerian Koordinator bidang Maritim mempunyai peran yang sangat signifikan.

Hadir seluruh stakeholder kemaritiman diharapkan mampu menjadi kekuatan penyangga kebijakan maritim. Stakeholder maritim merupakkan seluruh elemen yang berhubungan dengan isu kemaritiman. Mulai dari pengusaha, pemerintah, sampai institusi pendidikan. Ini merupakan hal penting mengingat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan saat ini belum mampu berkolaborasi secara optimal.

Jika kita melihat perencanaan tol laut yang membutuhkan 75 Kapal Perintis dengan 100 rute perintis, kemudian 59 pelabuhan, didukung dengan 24 pelabuhan strategis, dan dua hub port, merupakan perencanaan yang sangat kompleks. Hal ini baru berbicara tentang infrastuktur ke pelabuhan dan pelayaran. Belum ditambah dengan industri jasa maritim yang saat ini masih berjumlah 250 unit, namun belum berjalan optimal seluruhnya. Selain itu sektor keamanan laut yang berkutat dengan keadaulatan sampai illegal fishing.

Pembangunan maritim Indonesia sudah sangat mendesak dan dibaratkan sebuah tubuh berpenyakit maritim Indonesia berada pada titik kronis, akibatnya dibutuhkan operasi besar pada tubuh tersebut. Inilah yang diharapkan menjadi titik balik kebangkitan maritim Indonesia. Selain itu ketika kita berbicara maritim bukan hanya kebutuhan pelayaran, ke pelabuhan dan kedaulatan.

Migas, kesejahteraan masyarakat pesisir, budidaya ikan, dan potensi energi laut masih dalam cakupan kemaritiman. Hal inilah yang membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk dapat membangun maritim Indonesia. Peran dari masing-masing stakeholder seharusnya dapat ditentukan oleh Kemenko Maritim sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam pembangunan kemaritiman.

Pelibatan seluruh kementerian yang berhubungan dengan kemaritiman seharusnya dapat dilibatkan secara intensif. Lima tahun nampaknya bukan waktu yang cukup untuk memperbaiki keadaan kronis maritim Indonesia. Namun, secara perencanaan tentang maritim, bisa kita berikan apresiasi kepada pemerintah dalam upaya membangun kejayaan maritim.

Upaya menuju kepada kebangkitan maritim seharusnya mampu melibatkan institusi pendidikan secara intensif dengan integrasi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Pelibatan tersebut menempatkan institusi pendidikan sebagai subjek dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya menjadi objek dalam hal ini.

Inilah tindakkan yang mampu mendorong Kemenko Maritim untuk dapat bekerja dengan cepat. Pelibatan institusi pendidikan melalui konsep kajian kluster merupakan sebuah upaya mendorong institusi pendidikan untuk tumbuh dan berkembang bersama kebijakkan kemaritiman yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sebuah kunci untuk membentuk generasi maritim yang tangguh di kemudian hari.

Penelitian dan gagasan tentang kemaritiman seharusnya menjadi sebuah salah satu alternatif untuk memberikan masukkan dan inovasi bagi kebijkkan pemerintah. Pasalnya, jika kita berkaca kepada penelitian dan kajian yang berada di institusi pendidikan seolah berdiri sendiri tanpa ada tujuan dan arahan yang secara global. Alhasil masing-masing institusi pendidikan seolah berlomba melakukan hal yang sama tanpa tujuan jelas untuk membangun maritim Indonesia.

Kebijakan global pemerintah sehrusnya mampu didiferensiasikan kepada sebuah proses kajian intensif bagi seluruh institusi pendidikan yang berhubungan dengan maritim. Inilah yang menjadikan maritim Indonesia mampu mempunyai integrasi yang jelas satu sama lain. Jadi, tidak ada persaigan internal di dalam negeri. Hal ini sempat dilakukan oleh Korea Selatan ketika meminimalisir persaingan bisnis antar internal Negara.

Banyak perusahaan yang akhirnya di merger untuk bersama membangun Korea Selatan. Alhasil, saat ini Negeri Gingseng itu bukan hanya menjadi Negara yang mampu bicara banyak di industri maritim. Namun, juga mampu berbicara di industri elektronik dunia. Sebuah satu kesatuan antara kebijakan dan seluruh stakeholderyang akan mendukung kemajuan maritim Indonesia.

Sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa pemerintah, khususnya Kemenko Maritim diharapkan mampu melibatkan seluruh stakeholder maritim di Indonesia. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah institusi pendidikan sebagai ujung tombak sekaligus, sarana pembentukkan generasi maritim yang tangguh dikemudian hari.

Pembagian ranah kerja atau sistem kajian kluster menjadi sebuah satu kesatuan antara institusi pemerintah dengan instritusi pendidikan. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini perbandingan usia produktif dan pendidikan tidak berjalan secara seimbang, data komposisi usia produktif, dan kualitas angkatan kerja Indonesia 2013 KP3I memaparkan penduduk 317,27 juta jiwa (2045), dan 67 persen berusia produktif, namun kurang 32 persen yang menempuh pendidikan menengah tinggi (PT=7,2 persen).

Inilah tantangan secara keseluruhan tentang kependudukan indonesia yang harus dihadapi. Kemudian bagaimana dengan kesiapan SDM yang akan menyokong pembangunan maritim indonesia. Sebuah harapan besar kebijakan secara integral dan menyeluruh mampu mendorong angka tersebut untuk dapat menjadi penyokong kebijakan kemaritiman Indonesia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/31/352258/kebijakan-maritim-baiknya-libatkan-seluruh-stakeholder

gagasan - 18.36

Kebijakan Maritim Baiknya Libatkan Seluruh Stakeholder

SEBAGAI sebuah Negara yang memilki potensi kemaritiman yang besar, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. ...

Pages

Maritimepreneurship Perlu Digalakan untuk Wujudkan Visi Maritim

Event Maritim Tingkatkan Kemampuan Anak Bangsa

Akhirnya Indonesia Punya Single Multi Task untuk Amankan Laut

Refleksi 17 Tahun Reformasi dan Gerakan Mahasiswa

Kebijakan Maritim Baiknya Libatkan Seluruh Stakeholder

Labels

Profil Ahlan Zulfakhri

Karya

recent posts

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Popular Posts