Gagasan untuk Maritim Indonesia: gagasan

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, menuju Pelabuhan Siwa, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan manifes, jumlah penumpang sebanyak 118 orang, yang terdiri 106 penumpang umum, 10 anak buah kapal, dan dua penjaga kantin kapal.

KM Marina Baru 2B adalah jenis kapal cepat berbahan fiber. Kapal tenggelam pada posisi 12 mil dari Pelabuhan Lasusua setelah mengalami cuaca buruk dengan tinggi gelombang mencapai lima meter. Menurut informasi sementara yang berhasil dihimpun Redaksi, kapal mengalami kebocoran pada lambung.

Tanpa bermaksud mendahului investigasi oleh KNKT, Redaksi mewawancarai beberapa pihak untuk memprediksi apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang menewaskan puluhan orang tersebut.

Bahan Fiber, Cuaca dan Syahbandar

Dalam sebuah kecelakaan kapal, syahbandar dan nakhoda adalah dua pihak yang paling bertanggungjawab. Faktor penting lainnya adalah cuaca.

Kesesuaian material atau bahan kapal (dalam kasus ini bahan Fiber) dengan batasan pengoperasiannya sebenarnya sudah diatur oleh IMO dalam HSC Code dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota IMO.

Bahkan BKI, klas milik Indonesia sudah memiliki regulasi yang disebut Rules Fibreglass Reinforced Plastic Vessels. Aturan tersebut meliputi masalah konstruksi, seperti material, cara penyambungan, konstruksi sekat kedap, tangki, geladak, kekuatan kapal, permesinan, kelistrikan, dan lain-lain.

Siswanto Rusdi dari NAMARIN berpendapat kapal cepat dengan material fiber seharusnya mengikuti HSC Code. Jenis High Speed Craft seperti KM Marina Baru 2B yang karam tersebut seharusnya dilarang beroperasi di laut lepas atau laut dengan karakteristik gelombang tinggi seperti Teluk Bone.

“Selain itu, sesuai HSC Code, kapal cepat fiber hanya diperbolehkan melaut paling lama empat jam, ini karena bahan fiber tidak sekuat baja”. jelas Rusdi.

Sementara Achmad Fadjar dari PORMAR-ITS, lebih mencurigai faktor cuaca menjadi penyebab utama. Menurut Fadjar, KM Marina Baru 2B sebenarnya cuma menyeberang Teluk Bone, tidak melalui laut terbuka seperti Laut Jawa.

Fadjar mengakui bahwa cuaca di Teluk Bone tergolong ekstrim. Perubahan cuaca bisa berlangsung dengan cepat. Selain itu, nampaknya tidak ada data yang memadai tentang arus dan ombak di Teluk Bone.

“Jika benar saat itu gelombang setinggi lima meter, saya kira kapal dengan jenis material apapun akan bermasalah”. ungkap Fadjar.

Namun menurut Fadjar, syahbandar setempat dan Nahkoda seharusnya memahami karakteristik alur pelayaran di Teluk Bone, sehingga dapat membuat prediksi dan mengambil keputusan yang tepat.

Konstruksi atas kapal juga berpengaruh pada saat terjadi kecelakaan. Namun menurut Fadjar, jika alat keselamatan lengkap dan disosialisasikan sesuai standar SOLAS, seharusnya korban jiwa tidak sebanyak ini.

“Saya menduga ada masalah pada akses keluar dari kabin penumpang sehingga menyebabkan banyak penumpang terjebak pada saat kapal mulai tenggelam”. jelas Fadjar.

Ahlan Zulfakhri, sekjen APMI menjelaskan bahwa pertimbangan pemilihan bahan sebuah kapal umumnya dilatarbelakangi oleh fungsi kapal tersebut.

“Saya kira syahbandar dan Hubla (Ditjen Perhubungan Laut – Kemenhub) sudah mengetahui tentang itu. Pada SOLAS atau Peraturan BKI Volume II tentang konstruksi kapal juga diterangkan soal hal tersebut”, jelas Ahlan.

Untuk itu, Ahlan mendesak pemerintah, cq Kemenhub untuk menegaskan implementasi peraturan mengenai penggunaan bahan kapal sesuai dengan fungsi kapal dan alur pelayaran yang diperbolehkan untuk jenis kapal tersebut.

Walau masih menunggu hasil investigasi KNKT, ketiga narasumber sependapat bahwa syahbandar sepatutnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas karamnya KM Marina Baru 2B tersebut.

Tidak sedikit kapal cepat penumpang (high speed passenger vessel) berbahan non ferros (bukan baja) yang kini beroperasi di perairan Indonesia. Sudah saatnya Kemenhub sebagai otoritas keselamatan pelayaran untuk memastikan terpenuhinya HSC Code secara menyeluruh, dari hulu (desain dan pembangunan) hingga pengoperasian.

Ingatlah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.56

Menduga Sebab KM Marina Baru 2B Karam

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebu...

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah geliat poros maritim yang sedang digalakkan oleh presiden, kapal yang menjadi simbol kekuatan maritim kerap tenggelam di perairan yurisdiksi kita.

Kapal KW Wihan Sejahtera yang beroperasi dengan rute Surabaya-Labuan Bajo-Ende (NTT) tenggelam di perairan dekat Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang yang memiliki berat 9.786 GT itu memiliki panjang 120,6 meter dan lebar 23,12 meter.

Kapal yang dioperasikan oleh PT Trimitra Samudera itu merupakan buatan tahun 1995 dengan tipe Ro-ro/ Passenger ship. Kapal ini dapat memuat penumpang sebanyak 153 orang dengan muatan terdiri dari Truk besar 43 unit, Truk kecil 8 unit, Mobil 7 unit dan Sepeda Motor 2 unit.

Tentunya dengan tenggelamnya kapal KM Wihana Sejahtera menjadi sebuah perhatian bagi masyarakat bahwa maritim Indonesia perlu masih banyak pembenahan. Jika kita lihat dari teori yang berlaku bahwa kapal memiliki dua perizinan secara umum yakni dari segi kelaikan kapal dan dari segi kelayakan kapal, maka ironis bila masih kerap terjadi kapal kandas di tengah laut. Kordinator Bidang Penelitian Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa dua syarat itu mutlak harus dilakukan secara benar agar meminimalisir kecelakaan di laut.

“Kelaikan kapal biasanya mengacu terhadap kelengkapan dokumen yang ada di atas kapal mulai dari muatan sampai sertifikasi ABK kapal, yang memiliki tangung jawab penuh terhadap kelaikan kapal adalah pihak Syahbandar Pelabuhan,” ujar Iqbal biasa akrab disapa.

Hal itu sebagaimana diatur dalam PM 34 tahun 2012 Pasal 3, yang menyebutkan fungsi Syahbandar salah satunya sebagai pelaksanaan, pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

Selanjutnya sambung Iqbal, untuk kelayakan kapal biasanya dilakukan oleh pihak klasifikasi yang berhubungan dengan teknis kondisi kapal mulai dari konstruksi, plat, sampai permesinan. “Jika melihat klasifikasi kapal KM Wihan Sejahtera tertulis BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) artinya klasifikasi yang melakukan pengecekan secara teknis kapal adalah BKI,”, tambah Iqbal.

Di samping itu pihak operator kapal terutama leashing perlu dilihat bagaimana kronologis pemasangannya, karena jika melihat kejadian kapal tenggelam dari mulai benturan sampai tenggelam memakan waktu yang cukup singkat. Artinya ketika kapal bocor dan kemudian terjadi kemiringan, leashing tidak diikat dengan baik secara otomatis menjadi pemicu kapal cepat tenggelam.

Karena beban muatan kapal yang yang secara ekstrem akan sangat mempengaruhi gaya tekan kapal untuk bisa segera tenggelam. Memang masih asumsi, namun perlu kita kaji lebh dalam mengenai proses tenggelamnya kapal yang begitu singkat pasca terjadi benturan. Kami berharap manifest bisa menjawab penyebab tenggelamnya kapal baik teknis maupun non teknis,” tandasnya.

Masih menurut APMI, melalui Sekjen-nya, Ahlan Zulfakhri, satu-satunya organisasi pemuda maritim yang eksis ini menyampaikan upaya pembangunan poros maritim dunia tidak lepas dengan perbaikan internal yang ada pada pemerintahan kita sendiri. Tenggelamnya kapal KM Wihana tentunya menjadi pelajaran bagi semua stakeholder maritim bahwa ternyata sampai saat ini maritim Indonesia memang perlu pembenahan yang cukup signifikan.

“Untuk itu perlunya keseriusan pemerintah secara kebijakan maupun teknis di lapangan, karena pembangunan maritim Indonesia tidak akan mampu berjalan optimal jika hanya sampai tataran kebijakan,” ulas Ahlan.

Peninjauan teknis inilah yang membutuhkan perhatian lebih terutama di tataran pelaksana, karena hal tersebut mengartikan sudah sejauh mana visi maritim presiden dapat diintegrasikan oleh masyarakat.

“Dari sini kita dapat melihat duduk permasalahan pihak-pihak mana saja yang secara hukum bertangung jawab terhadap tenggelamnya KM Wihan Sejahtera,” selorohnya.

Tentunya kecelakaan laut seperti ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar ke depan pemerintah mampu mengintegrasikan visi presiden sekalipun dalam tataran teknis, karena kecelakaan kapal merupakan peristiwa besar yang mampu mencoreng nama indonesia di tingkat organisasi maritim dunia.

”Harapannya ini dapat menjadi perhatian pemerintah secara serius jika visi poros maritim dunia benar-benar ingin terwujud,” tutup Ahlan.

Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.53

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di t...

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan negara untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal itulah yang disoroti oleh organisasi maritim seperti Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dalam memandang media maritim.
Selama lebih dari setahun organisasi ini eksis dalam belantika kemaritiman Indonesia dengan menggunakan peranan media massa. Baik melalui website internal maupun kepada berbagai media online, gagasan organisasi yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan ini menyebar luas ke seantero penjuru negeri.
Tentunya, gagasan itu merupakan langkah-langkah bagaimana membangun kemaritiman Indonesia sesuai visi presiden sekaligus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan.
Dalam kesempatan itu, Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri saat ditemui maritimnews.com di daerah Jakarta Selatan menuturkan bahwa dalam konteks maritim, pers maritim jangan hanya mengangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saja, tetapi peran swasta sebagai pilar dalam membangun maritim Indonesia juga perlu diapresiasi.
“Kebangkitan maritim merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang dicanangkan dalam visi presiden. untuk itu maritim perlu dibangun dan diangkat secara substansial. Media harus mampu men-drive isu-isu maritim mengenai teknologi perkembangan sains dan lain sebagainya,” ulasnya.
Lulusan Perkapalan Undip ini mencontohkan isu-isu seperti pembangunan kapal, energi ombak sebagai energi alternatif, dan pemeliharaan terumbu karang juga harus kerap disuarakan ke publik agar mereka mengenal maritim itu bukan hanya isu politik ketika Pilpres saja.
Oleh karena itu besar harapannya dalam momentum Hari Pers Nasional ini, peran media dalam mem-blow up agenda-agenda maritim dapat berjalan dengan maksimal.
“Isu-isu dari sains hingga kesejahteraan masyarakat pesisir harus terangkum semua oleh media maritim ke depannya,” pungkasnya.
Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.42

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan ...

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan, maka ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendorong agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal diprioritaskan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak banyak oknum yang bermain sehingga, kapal justru tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Pasalnya proyek yang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 trilun itu harus menguntungkan para pengusaha mikro agar lebih merata dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebaliknya jangan menguntungkan oknum yang tidak ahli di bidangnya.

“Beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” ungkap Anggawira.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Opus Maritim Nusantara itu mewanti-wanti agar KKP melakukan pengawasan ekstra ketat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga visi besar presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diukur dari kesejahteraan nelayan menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar: Javaneseboat
Gambar: Rancangan Kapal ikan Javaneseboat
Selanjutnya, Anggawira juga menegaskan bahwa proyek ini sebagai ajang pembuktian produksi lokal, yang menurutnya tidak kalah baik dengan produk impor. Di mana dalam pembelian produk impor tentu pihak yang diuntungkan hanyalah para importir dan calo saja.

“Momentum ini harus dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” tegasnya.

Senada dengan Ketua BPP HIPMI, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri turut angkat bicara mengenai usulan pengusaha lokal sebagai prioritas dalam proyek ini. Menurutnya, proyek ini akan menumbuhkan dan mempersiapkan pengusaha muda menjadi lebih matang yang ke depannya akan menjadi pengusaha besar.

“Kita harus ingat prosentase pengusaha di Indonesia hanya 2 %, lalu bagaimana dengan jumlah pengusaha maritim? Sehingga momentum ini harus mampu kita manfaatkan seoptimal mungkin bukan malah membuka peluang untuk bermain api dari para oknum,” ujar Ahlan yang kini aktif berkarya dalam perusahaan galangan kapal Korea Selatan itu.

Harapannya, HIPMI mampu mendorong upaya tersebut sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mewujudkan visi poros maritim dunia. Dirinya juga menilai bahwa di HIPMI lah tempat penggodokan para pengusaha muda.

“HIPMI merupakan incubator dari pengusaha muda untuk dapat bersaing pada kancah yang tinggi lagi seperti keterlibatan Indonesia dalam MEA,” tandas Ahlan.

Dari upaya itu paling tidak prosentase jumlah pengusaha dapat mencapai 2 % termasuk yang bergerak di bidang maritim. Sehingga besar kemungkinannya jika pertumbuhan itu meningkat maka akan berjalan simultan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyek ini hanya merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang diukur dari pengembangan usaha lokalnya dan kesejahteraan para nelayannya,” pungkasnya.

sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.39

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untu...

Oleh: Ahlan Zulfakhri
Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentunya dalam upaya mewujudakan visi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh stekholder kemaritiman yang ada. Konsepsi negara maritim mengacu kepada empat hal yakni a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasional dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Negara yang merdeka seutuhnya merupakan negara yang berdaulat atas seluruh pengelolaan dan pengolahan sumberdaya yang dimiliki, inilah sebuah konsepsi dasar pembangunan maritim. Maka dari itu diperlukan sebuah konsep dan platform yang jelas dalam pembangunan maritim jadi bagian paling mendasar guna mewujudkan upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi domestik Indonesia yang cukup besar menjadi kekuatan internal yang seharusnya mampu menjadi ujung tombak pembangunan maritim Indonesia.

Pelibatan stakeholder kemaritiman menjadi elemen penting sebagai upaya pembangunan maritim Indonesia. Salah satunya adalah universitas sebagai sebuah basis sekaligus incubator gagasan keilmuan yang ada di sebuah negara. Universitas memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan maritim Indonesia. Dengan latar belakang akademisi dan kajian yang cukup kuat, menjadikan universitas sebagai ujung tombak yang mampu mengakomodir dua kepentingan. Pertama, adalah kepentingan gagasan dan inovasi pembangunan maritim. Kedua adalah kepentingan regenerasi gagasan pembangunan maritim Indonesia.

Sebagai kawah candradimuka, universitas memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan maritim Indonesia. Kita coba lihat berapa jumlah fakultas, jurusan, program studi yang mempunyai latar belakang kemaritiman. Lebih dari ribuan nampaknya yang saat ini ada di Indonesia, mulai dari PTN, PTS, Sekolah Tinggi dan Akademi, dan mulai dari keilmuan nautika, perkapalan, pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan jumlah guru besar dan ahli kemaritiman dari berbagai bidang tersebut. Tidak jarang para ahli kemaritiman Indonesia memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kemaritiman dunia internasional. Inilah potensi SDM terbesar yang dimiliki Indonesia dan seharusnya mampu dioptimalkan.

Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi menjadi sebuah acuan untuk civitas akamdemi mengambil peran mampu mengembangkan konsepsi maritim. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi acuan untuk civitas akademi mampu bergerak untuk membangun kemaritiman. Sebagai sebuah incubator, universitas memiliki peran untuk mampu mendukung pemerintah dalam pembangunan maritim.

Setiap tahunnya, gagasan dan inovasi mengenai maritim datang dari universitas mulai dari tugas akhir, tesis, dan disertasi. Sayangnya terkadang semua hasil karya tersebut berhenti dalam tataran penelitian tanpa follow up yang jelas. Ini yang menjadi kelemahan pembangunan maritim. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan antara penelitian dengan keterbutuhan sektor riil kemaritiman. Sebuah harapan besar bahwa peran signifikan universitas dalam pembangunan maritim menjadi kekuatan utama Indonesia untuk mampu menjadi negara maritim yang berdaulat.

Nawacita sebagai landasan sekaligus gagasan besar pembangunan maritim didukung dengan sembilan agenda prioritas yang menjadi arahan pembangunan maritim Indonesia. Pembangunan maritim yang sangat kompleks membuat pemerintah perlu menentukan peran pembangunan maritim. Sehingga, sebagai pemangku kebijakan, pemerintah perlu menentukan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang sistemik agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan secara simultan.

Sistem cluster dalam melibatkan seluruh universitas menjadi salah satu gagasan yang relevan untuk melibatkan semua stakeholder terutama elemen akademisi dalam membangun maritim Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah upaya pembangunan maritim yang terintegrasi. Bukan hanya mengacu kepada hasil dari sebuah pembangunan melainkan juga upaya mempersiapkan generasi penerus dalam mengonsep maritim.

Latar belakang potensi alam didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang cukup mumpuni menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi kemaritimannya. Permodalan memang menjadi kendala dengan adanya utang yang dimiliki oleh Indonesia, namun posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi alam yang cukup besar nampaknya menjadi pertimbangan asing untuk memberikan bantuan modal. Peminjaman modal asing tentunya harus juga didukung dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan menjadi ujung tombak pembangunan maritim di kemudian hari.

Sudah sepatutnya, Perguruan Tinggi sebagai think tank konsep maritim harus digalakan kembali. Baik secara dunia akademisi maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tumbuh subur dalam lingkungan kampus. Ribuan konsep dan ribuan pemikir maritim akan terlahir dalam wadah sakral yang bernama Perguruan Tinggi tersebut.

*Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI),
sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.35

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

Oleh: Ahlan Zulfakhri Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentu...

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan. Salah satunya, tanggapan datang dari Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). Berdasarkan hasil kajian internalnya, organisasi yang dimotori oleh ketua umumnya Reynaldi Bahri Tambunan dan Sekjen Ahlan Zulfakhri itu mempertanyakan mana yang jadi prioritas berdasarkan janji kampanye pemerintah.

“Mengapa harus dibangun kembali kereta cepat, bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas? Saya ingin menanyakan kembali janji kampanye Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ahlan ketika ditemui Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Selanjutnya lulusan Perkapalan Undip itu juga mempersoalkan bagaimana nasib pembangunan pelabuhan dan galangan kapal di timur Indonesia. “Apakah kereta cepat lebih urgent dibanding pembangunan infrastruktur di daerah timur? Saya rasa tidak,” tandasnya.

Pasalnya proyek pembangunan kereta cepat itu telah menghabiskan dana sebesar Rp70 triliyun. Anggaran itu merupakan hasil pinjaman dari China yang kemudian akan menjadi beban bangsa Indonesia di kemudian hari. Sontak dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat merealisasikan tol laut yang merupakan janji kampanyenya.

Padahal, tambah Ahlan keterbutuhan sudah cukup untuk transportasi di Pulau Jawa. “Jakarta-Bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang dan juga jalan tol. Sudah tidak terlalu urgent kemudian ditambah biaya pembangunan meminjam dari China, apa kata dunia jika Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki utang cukup besar untuk bangun kereta cepat,” selorohnya.

Masih kata Ahlan, hal itu perlu sekali untuk adanya evaluasi bagi perjalanan pemerintahannya. Tentunya untuk benar-benar dalam rangka perwujudan poros maritim dunia.

“Ini evaluasi besar bagi visi poros maritim dunia, dilihat dari berbagai sisi. Perlu kita ingat sekali lagi poros maritim dunia membutuhkan pelabuhan, kapal, dan galangan kapal secara infrastruktur. Kemudian secara kesejahteraan nelayan yang menjadi ujung tombak sekaligus parameter keberhasilan visi itu juga harus dilakukan,” tegasnya.

“Pak Jokowi musti diingatkan jangan sampai maritim hanya menjadi bualan kampanye. Saya yakin di tim Pak Jokowi banyak orang-orang hebat dan ahli, coba kembali kita buka bagaimana program Nawacita itu jadi prioritas,” tambahnya.

Meskipun dalam peresmian proyek itu, Jokowi menyangkal tidak menggunakan APBN, tetapi lebih kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China tetap saja itu bukan hal yang prioritas. Karena APBN tahun-tahun yang akan datang harus digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Ahlan berasumsi bahwa dana APBN yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur luar Jawa dan tol laut tetap akan berkurang karena harus membayar cicilan utang plus bunganya.

“Bisa jadi dana APBN untuk membangun infrastruktur maritim masih belum cukup, seharusnya kalau ingin meminjam lebih baik digunakan untuk back up pembangunan tol laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan dengan membangun kereta cepat,” pungkasnya.

berita - 18.32

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan...

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat diperlukan pengawasan ketat dari seluruh stakeholder dalam berjalannya proyek tersebut. Pasalnya beberapa oknum sudah memanfaatkan momentum ini hanya untuk keuntungan pribadi semata.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri sudah mengingatkan agar kita semua harus mengawal proyek tersebut. Dengan tegas lulusan Perkapalan Undip itu menyerukan agar jangan jadikan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas dan merugikan pihak lainnya.

“Sangat wajar bila ada pihak yang mengharapkan keuntungan dari proyek itu. Namun yang harus diperhatikan agar jangan merugikan banyak pihak, termasuk terbengkalainya program ini di kemudian hari,” tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan dana mencapai Rp2 triliun dalam proyek itu. Lebih parahnya lagi menurut Ahlan, dikhawatirkan orang-orang yang memainkan proyek itu justru bukan orang-orang yang expert di bidangnya.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Kalau itu terjadi, menurut saya itu sangat fatal,” tegasnya.

Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Karena banyaknya orang-orang yang bermental demikian sehingga pembangunan kapal tidak memenuhi beberapa persyaratan, yang kahirnya justru mengancam keselamatan para penggunanya.

Dirinya mengusulkan agar pembangunan kapal itu dipegang oleh satu lembaga, seperti Nasdec (National Ship Design and Engineering Center-red) misalnya.”Nasdec sebagai lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang perkapalan harus dilibatkan agar pengawasannya semakin mudah,” ulasnya.

Hal itu dimaksudkan agar tidak banyak oknum pengejar rente dan tanpa kemampuan berkeliaran di sekitar hulu hilir proyek tersebut.

Fenomena itu pun dibenarkan pula oleh Direktur Utama SSBoatyard Satria Patriosiando mengenai pembangunan tersebut. Baru-baru ini dirinya telah didatangi orang yang mengaku-ngaku internal KKP terkait proyek tersebut.

“Anggota galangan kapal fiber banyak didatangi oleh calo-calo proyek yang mengaku atas nama internal KKP, menurut saya itu disebabkan karena ketidak jelasan info dan sosialisasi program ini. Saya berharap pada pemerintah mohon ditertibkan yang seperti itu,” ungkap Rio biasa disapa.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Industri Galangan Kapal Fiberglas itu mengutarakan kalau kondisinya demikian maka banyak pengusaha yang mengeluh dan mengadu akan hal tersebut. Bahkan ada yang sudah mengucurkan ratusan juta rupiah untuk realisasi program tersebut.

“Saya harus sampaikan pengaduan ini agar pihak terkait harus tegas dalam menertibkan yang demikian, demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Pembangunan 3540 kapal ikan itu menjadi proyek pemerintah tahun 2016 dalam hal ini KKP. Perlu diketahui, bentuk desain kapal yang akan dibuat harus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Indonesia agar mudah dikenali dengan kapal ikan negara tetangga. Nantinya kapal itu pun akan membantu operasi keamanan sebagai mata dan telinga aparat dalam menjaga perairan NKRI.

berita - 18.29

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat dipe...

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak menyedot anggaran sehingga visi poros maritim terabaikan membuat beberapa kalangan dari para penggiat maritim memberikan simpati. Pasalnya masih banyak agenda kemaritiman yang belum dijalankan oleh pemerintah namun pembangunan di sektor lain yang kurang prioritas dilakukan.

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri salah satu aktivis yang mendukung penuh kritikan Fahri Hamzah itu dalam sebuah diskusi publik di Operation Room Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Ahlan, setelah sekian lama DPR bisu terhadap masalah maritim, baru kali ini ada gebrakan yang langsung dilontarkan oleh wakil ketuanya. Kendati demikian, Ahlan juga mengingatkan agar statement itu jangan dinilai sebagai sebuah statement politis dari kubu oposisi, melainkan lebih kepada ranah positif untuk membangun kemaritiman Indonesia berdasarkan visi poros maritim dunia.

“Hal ini patut diapresiasi, karena selama ini nampaknya jarang DPR memberikan pandangan langsung terhadap pembangunan maritim,” ujar Ahlan.

Lebih lanjut, menurut lulusan Perkapalan Undip itu bahwa dengan adanya teguran dari legislator itu sebenarnya untuk kebaikan bagi Presiden Jokowi juga mengingat janji kampanyenya yang akan memprioritaskan maritim dalam setiap lini pembangunannya. “Sudah jelas visi maritim Jokowi sekaligus nawacita menunjukan bahwa maritim menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia,” tambahnya.

Di beberapa kesempatan, sebelum Fahri Hamzah melakukan kritikan ini, Ahlan bersama APMI berdasarkan kajian internalnya juga sudah kerap melontarkan kritikan ini. Dirinya menganggap pembangunan kereta cepat menjadi 2 mata koin yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, yaitu banyak pihak yang menyadari pembangunan maritim sangat penting dan mengacu kepada perbandingan yang dilakukan terhadap pembangunan kereta cepat. Kedua, kereta cepat mampu menyedot perhatian publik bahwa pembangunan infrastruktur itu haruslah berbasis keterbutuhan. “Kembali lagi di sini kereta cepat menjadi momentum membuka mata para petinggi untuk menjadikan maritim sebagai prioritas dalam upaya mensejahterakan Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, belum lagi dikaitkan dengan utang luar negeri yang akan menjadi beban kepada generasi mendatang. Meskipun di lain sisi, pemerintah menyangkal tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.

Pernyataan Fahri Hamzah mengenai kritikan itu pun kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai jejaring sosial. Memang sudah menjadi hal biasa bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS itu ketika pernyataannya selalu mendapat rating tinggi dalam pembahasan di Media sosial.

Tentunya bagi para pejuang maritim, pernyataan itu harus dipandang sebagai suatu yang objektif dan dalam skala prioritas percepatan program yang dicanangkan. “Poros maritim merupakan visi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan dari segenap rakyat Indonesia yang merindukan akan kejayaan maritimnya,” pungkas Ahlan.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.27

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ...

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai ukuran yang akan dilaksanakan di tahun 2016 ini. Desain Kapal Pelat Datar ini dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kapal nelayan menggunakan material pelat baja. Pelat baja banyak tersedia di pasaran dan sudah diproduksi didalam negeri, tidak perlu import.

Bentuk haluan kapal seperti “Mata Kampak“ dapat berfungsi memecah gelombang secara effektif, bentuk dasar kapal yang “Semi Trimaran“ direncanakan untuk menghadapi cuaca yang “menantang“ pada waktu musim tertentu di Indonesia.

Bentuk desain kapal seperti ini akan menjadi identitas kapal Indonesia yang dengan mudah dapat dibedakan dari kapal Negara Tetangga. Bangunan atas kapal dapat disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing dan alat tangkap yang akan digunakan. Tidak kalah penting adalah koordinasi dengan TNI, dimana kapal nelayan bantuan pemerintah ini dapat ikut menjaga keamanan NKRI.

Namun di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menegaskan pembangunan itu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Nelayan tersebut menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Itu tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan terlibat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat tindakan beberapa pihak,” ungkap Ahlan.

Selain itu, tambahnya, pihak KKP dan Kementerian terkait perlu menjalankan program tersebut dengan rasa tangung jawab dan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah menungganginya untuk kepentingan sesaat.

”isu maritim adalah momentum untuk membangun Indonesia, jangan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas, jangan bermain api dalam pembangunan 3540 kapal,” tandas Ahlan.

Sarjana Perkapalan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap galangan kapal dan tenaga ahlinya.

“Menteri KKP harus memberikan pengawasan ekstra ketat, baik secara kementerian ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan. Verifikasi terhadap galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal tentunya harus memenuhi standar dan pastinya terdata dengan jelas,” ujarnya.

Sambung Ahlan, asosiasi menaungi galangan kapal seperti Iperindo harus mau membantu KKP dalam proses verifikasi terhadap galangan kapal. Hal itu dikarenakan program ini membutuhkan banyak sumbangsih dari berbagai kalangan.

“Semangat membangun Indonesia melalui maritim harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan. Ini adalah momentum kebangkitan, mengambil keuntungan dari momentum hal yang wajar, namun jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri KKP dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” pungkasnya.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.20

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai u...

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut ternak sapi menuai berbagai pandangan dari para ahli perkapalan lantaran mengalami kekosongan muatan yang berdampak justru pada tingginya cost. Salah satunya, lulusan Perkapalan Undip yang saat ini bekerja di Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Ahlan Zulfakhri.

Ditemui maritimnews.com di Jakarta beberapa hari lalu, Ahlan mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan kapal sapi. Mulai dari aspek bisnis sampai aspek teknisnya.

Menurutnya, proses hulu hilir itu harus clear terlebih dahulu apabila ingin membuat suatu kebijakan, seperti misalnya kapal angkut sapi ini.

“Aspek bisnis tentunya bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut agar jangan sampai merugi,” kata Ahlan.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) itu menjelaskan tidak mudah jika seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil.

“Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas itu berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” ujar Ahlan menambahkan.

“Ini menjadi penting, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi namun secara bisnis ternyata tidak masuk. Alhasil ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Saat diresmikan dan tiba pertama kali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kapal tidak terisi penuh, hanya membawa 353 sapi atau setara hampir 70% dari total kapasitas. Kapasitas kapal ternak mampu membawa 500 ekor.

Namun, pada pelayaran kedua, kondisi berbalik. Kapal ternak pertama di Indonesia tidak membawa muatan sapi alias kosong. Kapal ternak ini berlayar membawa ternak dari sentra sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke pusat konsumsi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta selama 2 kali dalam 1 bulan.

Meski kosong, kapal tetap berangkat sesuai jadwal. Kini, kapal bersandar di Cirebon dan tidak berlanjut ke Jakarta karena tak ada muatan. Kapal masih bersandar menunggu jadwal keberangkatan kembali ke NTT dan NTB.

Biarpun kosong, Pelni tetap berangkat karena telah memperoleh subsidi dari pemerintah Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak Rp 930juta. Kemenhub menanggung biaya 1 kali perjalanan (voyage) Rp770 juta, sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak.

“Kalau dari tinjauan teknis tentunya akan mengikuti aspek bisnis bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin serta daya angkut karena sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat,” tuturnya

Di akhir pemaparannya, Ahlan mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama memikirkan kondisi itu agar tidak ada kemacetan pengiriman yang berdampak pada naiknya harga daging.

“Ini menjadi evaluasi bersama agar kedepan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.18

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut te...

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil mengangkut satu pun sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, menilai, perencanaan hulu-hilir industri maritim sangatlah penting.

“Tidak matangnya perencanaan pembuatan kapal mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pedagang. Ini menunjukkan industri maritim belum mampu berjalan dari hulu ke hilir,” ujar Ahlan, Senin (25/1/2016), di Jakarta.

Ia mengimbau pemerintah untuk segera meninjau kerugian ini. Apabila tidak dievaluasi, pembuatan dan pengadaan kapal hanya mengacu pada aspek hulu industri maritim, yakni pembuatan dan fungsi kapal, tetapi tidak melihat lebih jauh, aspek hilir kapal, yakni efek terhadap penggunaan kapal.

“Ke depan, dalam pembuatan dan pengadaan kapal harus mampu mempertimbangkan seluruh efek yang terjadi dari hadirnya kapal tersebut. Perlu kita ingat bersama, ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 3540 kapal. Jangan sampai mengalami hal serupa, seperti kasus kapal sapi,” tuturnya.

Pemerintah, sambung Ahlan, seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu, sebelum membangun kapal ternak, mulai dari aspek bisnis hingga aspek teknis. Aspek bisnis, yakni bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut, agar jangan sampai merugi.

“Hal ini tentunya tidak sederhana. Seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan, mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil. Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” paparnya.

Hal ini menjadi penting. Ahlan menilai, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi, namun secara bisnis, ternyata tidak masuk. Alhasil, ada pihak yang dirugikan.

“Kalau dari tinjauan teknis, tentunya akan mengikuti aspek bisnis, bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin, serta daya angkut. Karena, sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat. Ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya.

Bermaksud Kendalikan Harga

Selasa (10/11/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kapal khusus pengangkut ternak KM Camara 1, Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 56, dan Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 55, di Galangan Kapal PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia (ALSSI), Kabupaten Bangkalan.

Presiden berharap, dengan peresmian kapal khusus pengangkut ternak, pelayanan angkutan untuk rakyat maupun untuk ternak akan bisa terpenuhi dengan baik. Akhirnya nanti, distribusi logistik nasional akan berjalan dengan baik, sehingga harga-harga bisa turun, karena angkutannya memakai angkutan laut yang murah.

“Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan, tahun ini 200 kapal, tahun depan 160 kapal lagi, tahun depannya, tahun tambahannya seperti ini 160, 200, 160, 200,” ungkap Presiden, dirilis Sekretariat Kabinet.

Presiden berharap, nantinya arus barang, arus ternak dari lokasi-lokasi provinsi yang ternaknya banyak bisa dipasarkan ke kota-kota yang membutuhkan, dan dengan persediaan angkutan yang murah sehingga bisa bersaing dengan sapi-sapi dari negara yang lain.

“Kita kalahnya di transportasi dari provinsi ke provinsi yang masih sangat mahal. Ini yang kita targetkan agar satu per satu bisa kita selesaikan,” harapnya optimis.

Sumber : http://maritimeobserver.com/

berita - 19.04

Ahlan Zulfakhri: Hindari Kerugian, Perlu Perencanaan Hulu-Hilir Industri Maritim

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil...

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal ikan dapat menjadi awal kesejahteraan nelayan dan menumbuhkan pengusaha baru dalam bidang perkapalan. Ia juga berharap, pengawasan harus intens dilakukan.

“Dana yang cukup besar tentunya menjadi sasaran empuk semua kalangan. Tidak terkecuali para pemain yang minim informasi dan kemampuan, namun ingin ikut terlibat dalam pembangunan 3540 kapal. Hal ini tentunya harus mampu diminimalisasi oleh seluruh stakeholder yang akan terlibat,” ujarya di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Ia berpandangan, pengusaha jangan sampai dirugikan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka yang di dalam kementerian perlu diberi tanggung jawab untuk bersama mengawal pembangunan kapal tersebut dengan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah memanfaatkannya,” saran Ahlan.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, harus memberikan pengawasan ekstra-ketat, baik secara kementerian atau mereka yang akan terlibat dalam pembangunan kapal ikan. Verifikasi galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal harus mampu memenuhi standar dan terdata dengan jelas.

“Dalam hal ini, organisasi legal yang menaungi galangan kapal, Iperindo, harus mampu berkolaborasi dengan kementerian dan menjalankan fungsi verifikasi pengusaha untuk mendukung suksesnya pembangunan 3540 kapal ikan,” tegasnya.

Ahlan menilai, semangat membangun Indonesia melalui sektor kemaritiman harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan.

“Ini adalah momentum kebangkitan. Mengambil keuntungan dari momentum, hal yang wajar. Namun, jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri Susi dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” ucapnya.

Kontroversi Kereta Cepat

Ahlan juga memberi pandangan seputar pembangunan kereta cepat yang menghabiskan dana Rp75 triliun. Menurutnya, biaya sebesar itu cukup untuk membangun fasilitas transportasi di Pulau Jawa.

“Jakarta-bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang, dan juga jalan tol. Lantas mengapa harus dibangun kembali kereta cepat? Bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke atas?” tanyanya.

Ia mempertanyakan nasib pelabuhan, galangan kapal, infrastruktur di Indonesia Timur.

“Belum lagi bicara mengenai proses pembangunannya yang meminjam dana dari Tiongkok. Ini akan menjadi tangunggan negara pastinya,” ungkap Ahlan.
sumber: http://maritimeobserver.com/

berita - 00.33

Pembangunan 3540 Kapal Ikan Potensial Tumbuhkan Wirausaha Perkapalan

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal...

PemudaMaritim-Pembangunan maritim indonesia menjadi topik yang hangat dibicarakan. Mulai dari konsepsi Tol Laut sampai kesangupan Indonesia menjadi poros Maritim dunia lima tahun mendatang. Sayangnya opini yang disampaikan berbagai pihak tidak berorientasi pembangunan maritim yang substansial, melainkan memiliki latar belakang politik. Meskipun tidak bisa dihindari politik merupakan alat untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Maritim sesaat menjadi primadona baik dari pemberitaan maupun opini. Media beramai-ramai mengangkat berita maritim, dari penembakan kapal asing sampai kasus pelindo II. Ketika opini diangkat oleh tokoh-tokoh nasional, lantas bagaimana pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan maritim? Apakah turut masuk dalam pusaran politik praktis prokontra atau membentuk poros sendiri menggunakan gagasannya?

Dari latar belakang tersebut terbitnya buku 28 Gagasan Pemuda Maritim. Mengisi kekosongan gagasan dan menjadi pemantik pemuda dalam berperan membangun maritim Indonesia. Melihat dari sudut pandang pesismis memang pemuda belum memiliki pengalaman yang cukup, bahkan tidak sedikit yang hanya menggunakan asumsi atau bahkan teks book yang terkadang jauh dengan kenyataan. Namun, yang perlu dingat bahwa pemuda memiliki kemurnian gagasan dalam menyampaikan pendapat.

28 Gagasan Pemuda Maritim yang di gagasan oleh APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia) menjadi sebuah contoh masih adanya ruang bergerak pemuda untuk membangun maritim Indonesia. Pemuda memiliki semangat dan idealisme yang sampai saat ini menjadi kelebihan pemuda. Inilah yang ingin ditunjukan oleh APMI bahwa dengan dikumpulkannya gagasan kemudian di dokumentasikan menjadi sebuah referensi untuk membangun maritim indonesia.

Pemuda merupakan kelompok yang minim materi namun, kaya ide dan gagasan. Substansi ini yang ingin diberikan secara umum kepada para pemuda untuk dapat berkarya dengan bentuk sederhana namun, tetap bermanfaat. Semoga tindakan positif ini mendapatkan ruang bagi masyarakat untuk tetap memiliki harapan terhadap pemuda indonesia.

gagasan - 21.00

Buku 28 Gagasan Pemuda Maritim, Mengisi Kekosongan Gagasan Maritim

PemudaMaritim -Pembangunan maritim indonesia menjadi topik yang hangat dibicarakan. Mulai dari konsepsi Tol Laut sampai kesangupan Indo...

10 November merupakan hari yang sangat bersejarah bagi indonesia. Merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa yang terjadi diKota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.
Jika melihat sejarah Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.
Namun, perkiraan yang diprediksikan oleh belanda salah karena munculnya tokoh pelopor muda seperti bung tomo yang mengerakan masyarakat serta pemuda untuk melawan belanda. Sikap petriot bung tomo menjadi salah satu pemacu semangat seluruh masyarakat suraba yang mana jika sampai saat ini kita dengar pidatonya masih tetap terasa bagaimana semangat juang pada waktu itu. Meskipun pada akhirnya Surabaya jatuh pada ditangan pihak inggris, namun perjungan itu perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi.
Menyambut hari pahlawan hiruk pikuk media memperingati hari pahlawan dengan berbagai peringatan seremonial. Namun sayangnya tidak sedikit yang hilang substansi kepahlawanan. Ditengah geliat poros maritim yang sedang digadang-gadang oleh presiden muncul berbagai permaslahan yang urung usai. Mulai dari kasus pelindo II sampai kurikulum maritim yang belum juga dirampungkan.
Tentunya ini menjadi ironi geliat visi besar maritim, sekaligus harapan masyarakat namun, sayang belum juga muncul entitas yang mampu mendorong untuk terwujudnya poros maritim. Sudah cukup rasanya jika saat ini kita bicara mengenai potensi maritim indonesia. Luas wilayah indonesia dan potensi sumberdaya alam yang terkandung didalamny mulai dari ikan, trumbu karang, minyak gas, dan lain sebagainya. Perlu dirasa memiliki sosok sekelas bung tomo saat memimpin pasukan Surabaya, atau keberanian Ir H. Juanda saat melakukan diplomasi kenegaraan mengenai batas wilayah maritim Indonesia di PBB.
Parameter mereka jelas hasilnya pun ada dan nyata, sumbangsih untuk negeri. Inilah yang diperlukan oleh maritim indonesia. Sosok patriot yang mampu membuka mata dunia mengenai kemaritiman Indonesia. Sosok yang mampu menjadi pionir gagasan besar baik secara wacana maupun kerja. Memang saat ini sulit mencari pribadi sekelas Soekarno disaat kapitalisme yang terus mengeliat. Seolah memaksa bahwa parameter kekayaan diukur dari materi. Banyak mereka yang takut berkarya karena biaya yang menghimpit. Inilah fenomena yang terjadi pada bangsa besar dengan kekayaan maritim yang mencapai US$ 24 triliun.
Tidak bisa dipandang sebelah mata ketika sosok Susi memimpin kementrian perikanan dan kelautan melakukan banyak trobosan yang cukup mencegangkan. Mulai dari pengeboman kapal sampai pelarangan cantrang bagi nelayan. Susi membawa hawa baru bagi kelautan dan perikanan indonesia, dengan gaya yang cukup nyeleneh dan kebijakannya yang kadang cukup kontroversial. Terkadang kita memang harus mampu objektif dalam melihat hal ini, meskipun dalam berbagai sudut pandang masih banyak keurangan dibanyak sisi. Namun Susi perlu diapresiasi dengan kinerjanya yang cukup baik.
Luas wilayah indonesia dan konsepsi poros maritim tidak cukup jika hanya muncul seorang sosok sekelas susi. Substansi poros maritim dunia dan tol laut memiliki titik tekan pada konektivitas dan alur pelayaran yang mampu beroperasi secara optimal. Pelabuhan dan kapal menjadi ujung tombak dalam hal ini. Perlu orang-orang yang memiliki integritas dan kapasitas yang cukup mumpuni dalam menangi hal ini. Tidak mudah memang mengatur konektivitas yang memang sudah sempat terputus hampir lima dekade dengan hilangnya struktur pemerintahan maritim didalam cabinet. Namun, juga bukan hal yang sulit jika niatan pemerintah memang benar ingin melakukan penyetaraan harga untuk semua wilayah indonesia.
Permasalahan pelayaran indonesia dari tahun ketahun adalah kosongnya muatan dari wilayah indonesia timur. Inilah yang secara kasat mata dapat dilihat oleh orang awam meskipun jika kita melihat bagaimana pemerintah sudah mengupayakan berbagai strategi. Tidak cukup rasanya hanya dengan strategi yang rigid untuk melaksanakan hal ini. Political will pemerintah sudah cukup baik, namun apakah hal tersebut memiliki persepsi yang sama dalam tataran pemerintahan provinsi ataupun kota dan kabupaten ini perlu ditinjau kembali. Perlunya sebuah kebijakan yang terintegrasi secara structural maupun secara kultural yang dilakukan pemerintah pusat kepada provinsi dan daerah.
Selain itu bukan hanya pemerintah yang bertangung jawab terhadap terwujudnya poros maritim dunia. Melainkan juga seluruh elemen bangsa ini untuk mampu mewujudkan gagasan besar tersebut. Sosok pahlawan maritim disini sangat diperlukan untuk mampu membangun entitas yang produktif dalam mendorong masyarakat untuk bisa sadar maritim. Hal ini sangat penting akan percuma jika tidak ada third party yang berperan dalam upaya mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. Perlu dipertimbangkan untuk sistem pengkaderan maritim agar kedepan mampu menciptakan generasi yang mempunyai visi maritim kuat baik secara wacana maupun aksi. Selanjutnya entitas pemuda menjadi salah satu yang paling penting dalam upaya tersebut karena kedepan mereka yang saat ini berumur dibawah tiga puluh tahun sudah dipastikan merupakan pemimpin masa depan yang perlu dipersiapkan.
Maritim merupakan sebuah asa untuk indonesia sejahtera. Pahlawan, mereka yang siap berkorban dari segala hal. Indonesia membutuhkan mereka yang siap menjadi pahlawan maritim, untuk siap berkontribusi dan memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan masyarakat indonesia. Selamat hari pahlawan!

gagasan - 17.01

Mencari Pahlawan Maritim

10 November merupakan hari yang sangat bersejarah bagi indonesia. Merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan p...

Perwujudan pembangunan maritim indonesia seharusnya mampu dilaksanakan oleh seluruh stekholder yang berkaitan dengan maritim. Menuju kearah tersebut perlunya pemerintah mendorong tumbuhnya pengusaha dibidang maritim. Pembangunan maritim akan sangat sulit jika ditumpukan hanya kepada pemerintah, untuk itu perlunya sektor swasta dalam menyokong pembangunan tersebut.

Di tengah kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi sebuah momentum untuk pemerintah mengalakan program kewirausahaan khsususnya dalam bidang maritim. Ditengah banyaknya PHK sejumlah perusahaan baik nasional maupun multinasional, pemerintah harus segera mencanangkan program kewirausahaan maritim. Program kewirausahaan maritim bukan hanya membuka harapan baru bagi masyarakat melainkan juga sebagai upaya mendorong sektor swasta berperan dalam membangun maritim Indonesia.

Jika kita melihat saat ini jumlah pengusaha indonesia hanya berjumlah 1,65 persen dari jumlah penduduk saat ini. Kita bisa melihat bagaimana dengan jumlah mereka yang mempunyai usaha dalam bidang maritim. Tentunya sangat kurang sekali, padahal idealnya paling tidak jumlah pengusaha sebesar 2% dari jumlah penduduk yang ada. Inilah yang seharusnya dapat dijadikan momentum oleh pemerintah ditengah kondisi rupiah yang terus merosot terhdap dolar.

Sebuah fenomena yang kita lihat bagaimana efek besar dari ojek online dan taksi online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian menegah di sejumlah kota besar. Walaupun tidak mampu menangani permasalahan kemacetan langsung, namun mampu menjadi solusi bagi mereka yang memiliki permasalahan ekonomi, khsususnya bagi mereka yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Inilah fenomena yang terjadi ketika swasta dapat berperan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada negara.

Tugas pemerintah dalam hal ini tentunya sebagai fasilitator sekaligus memberikan kebijakan untuk menumbuhkan minat dari masyarakat untuk melakukan wirausaha, khsusunya dalam bidang maritim. Kita melihat bahwa banyak karya universitas maupun pemuda yang memberikan inovasi wirausaha dalam bidang kemaritiman. Inilah yang seharusnya mampu didukung oleh pemerintah agar karya-karya inovatif tersebut dapat menjadi salah satu pendukung visi maritim pemerintah yang digalakan.

Mengalakan maritimepreneurship kepada masyarakat khsususnya para pemuda untuk mampu membuka star up bisnis dibidang maritim adalah sebuah solusi yang tepat saat ini. Berbagai pelatihan dan lomba inovasi harapannya mampu di tumbuhkan oleh pemerintahan. Selain itu peran para komunitas bisnis seperti HIPMI dan KADIN sangat di buthkan sebagai patner pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam mengeluti usaha khususnya dibidang kemaritiman.

gagasan - 23.55

Maritimepreneurship Perlu Digalakan untuk Wujudkan Visi Maritim

Perwujudan pembangunan maritim indonesia seharusnya mampu dilaksanakan oleh seluruh stekholder yang berkaitan dengan maritim. Menuju kearah...

Kapal merupakan ujung tombak identitas maritim. Di saat visi maritim menjadi ujung tombak kesejahteraan bangsa seharusnya alat transportasi laut yakni kapal mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan visi kemaritiman sampai saat ini terletak pada sulitnya mendefinisikan substansi poros maritim. Konsepsi Tol laut yang menjadi ujung tombak perwujudan poros maritim memang sedang digalakan namun kenyataan lapangan masih jauh pangang dari api jika belum mampu menemukan format yang tepat bagi implementasi visi maritim.

Kapal merupakan nadi dari poros maritim, hal tersebut disampaikan oleh pakar maritim rodhial huda dalam sebuah seminar. Laut itu tidak terbatas mereka yang menguasasi laut adalah mereka yng memiliki armada. Ini konsepsi poros maritim seutuhnya. Artinya konsep penguasaan laut tergantung dari siapa yang menguasai laut baik secara the facto maupun the jure. Mustahil kita mampu menguasai laut, jika sampai saat ini kita belum mampu mempunyai armada kapal laut yang mumpuni.

Jika saat ini kita melihat kapal-kapal nelayan yang berlayar di Indonesia sampai saat ini bisa dipastikan hampir seluruhnya jauh dari kata layak dan laik layar. Potret tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya standarisasi model kapal nelayan untuk setiap lokasi pelayaran. Padahal yang perlu kita cermati tidak semua kapal dapat digunkan untuk lokasi pelayaran. Perlu ada beberapa pertimbangan penggunaan kapal sebelum menentukan design dan ukuran kapal. Sayangnya hal ini belum menjadi prioritas pemerintah untuk menyiapkan standarisasi kapal nelayan yang akan digunakan. Alhasil setiap tender kapal pemerintah hanya mengacu terhadap kondisi kapal yang sudah digunakan. Ini yang terkadang membuat kapal-kapal bantuan pemerintah jarang yang akhirnya digunakan oleh nelayan.

Jika kita melihat standarisasi IMO maka hanya kapal nelayan yang berukuran lebih dari 24 m yang ada. Artinya untuk kapal nelayan yang berada dibawah itu belum ada standart yang jelas. Ini menjadi pertanyaan bagaimana selama ini standarisasi keselamatan para nelayan indonesia. Padahal dalam peraturan IMO untuk kapal ikan diharuskan untuk disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Standarisasi kapal sangat berkaitan dengan faktor keselamatan inilah yag seharusnya menjadi konsen bagi para pengabil kebijakan.

Disamping itu kita juga melihat bagaimana kondisi pengadaan kapal diwilayah indonesia timur. Perlu diketahui bahwa kondisi geografis indonesia timur tidak bisa disamakan dengan kondisi indonesia barat. Ini yang menjadi koreksi besar jika ternyata ketika tender dilakukan pemerintah menerapkan sistem sister ship, atau kapal dengan satu design di gunakan di tempat berbeda. Padahal kita indonesia memiliki banyak pakar dan ahli teknologi perkapalan yang seharusnya mampu mengoreksi hal ini.

Dalam melakukan perancangan kapal perlunya sebuah parameter mulai dari fungsi kapal, keadaan ombak diwilayah pelayaran, kondisi pelabuhan sandar pendukung dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini menjadi ironi ditengah hingar bingar visi poros maritim indonesia, pemangku kebijakan tidak mampu mengambil tindakan mendasar yakni melakukan standarisasi kapal. Ini menjadi sebuah evaluasi besar bagi kita semua terutama para stekholder maritim khususnya dibidang perkapalan.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret terhadap kondisi ini. Pertama perlunya pemerintah menentukan standarisasi design kapal untuk nelayan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan, jangan hanya fokus hanya kepada penggunaan alat tangkap. Kedua dalam perancangan kapal perintis pemerintah perlu melakukan standariasasi kapal terutama untuk wilayah pelayaran indonesia timur karena kondisi geografis wilayah indonesia timur sangat berbeda dengan kondisi indonesia barat.

Sebuah harapan besar visi poros maritim indonesia menjadi upaya seluruh stekholder maritim mampu mengambil peran untuk berbagai perbaikan maritim yang signifikan bagi kebijakan maritim indonesia. Jangan sampai poros maritim hanya menjadi kampanye dan gagasan bagi dunia luar namun, kita masih kropos di dalam terutama dalam berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

gagasan - 23.49

Indonesia Butuh Standarisasi Kapal Non Klas

Kapal merupakan ujung tombak identitas maritim. Di saat visi maritim menjadi ujung tombak kesejahteraan bangsa seharusnya alat transporta...

Pergerakan pemuda membubuhkan sejarah dalam pembangunan bangsa indonesia. Dimulai semenjak Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi pelopor lahirnya organisasi Boedi Oetomo. Pada 1905 ketika perlawanan SI (Serikat Islam) yang kemudian diubah menjadi SDI (Serikat Dagang Islam) pada 1912. Diprakarsai oleh H Samanhudi kemudian H.O.S Tjokroaminoto menjadikan indonesia melakukan perlawanan secara sistematis terhadap penjajah. Kolonialisme dan imperialisme yang berkuasa saat itu menjadi musuh utam. Para tokoh pendahulu membuat kita sadar bahwa sebuah perjuangan dimulai dan prakarsai oleh kaum muda.

Dari SDI kita belajar bahwa pergerakan pemuda pada waktu itu mampu menjadi ujung tombak kebangkitan Indonesia. Kemampuan analisa yang tajam di dukung oleh penyampaian argumen yang sistematis, membuat serangan terhadap penjajah bukan hanya melalui perang fisik melainkan juga perang secara ideologi, pemikiran dan gagasan. Dibentuknya beberapa media sebagai corong berpendapat mampu mengeser opini masyarakat indonesia yang tadinya merasa terjajah menjadi masyarakat yang memiliki jiwa merdeka.

Perlawanan SDI menjadi wadah lahirnya pergerakan besar indonesia. Sebut saja nama besar Muso, Soekarno, Agus Salim, Semaun, Tan Malaka dll. Menjadi awal peletak ideologi dasar negara indonesia. Berbagai paham yang digulirkan dari para tokoh pendahulu bangsa menjadi acuan sistem tata pemerintah, dan kebijakan indonesia sampai saat ini.

Perjuangan dilanjutkan dengan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 bertempat di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia. Lagi-lagi pemuda mengambil peran yang cukup berpengaruh bagi perkembangan kemerdekaan indonesia. Sampai akhirnya pada masa kemerdekaan Indonesia 1945 juga diprakarsai oleh pemuda. Sejarah mencatat bahwa pemuda mempunyai peran cukup signifikan dalam melakukan perlawanan dan memerdekakan bangsa indonesia.

Pasca kemerdekaan ketika pelbagai konflik terjadi mengahampiri para pemimpin bangsa. Lahirnya gerakan mahasiswa menjadi awal perlawanan kepada pemimpin yang diangap menyimpang dari cita-cita awal bangsa. Perlawanan pasca kemerdekaan dimulai pada periode 1966 yang melibatkan gerakan kepemudaan pada waktu itu. Alhasil pemuda mendukung pemerintahan orde baru untuk memipin Indonesia dengan diangkatkatnya presiden Soeharto.

Terbentuknya KNPI pada tahun 1973 menjadi awal masuknya kontrol pemerintah terhadap gerakan kepemudaan. Ditanda tanganinya kebijakan NKK-BKK oleh Mentri Pendidikan Daoed Joesoef pada tahun 1978 yang membatasi kegiatan mahasiswa hanya pada kegiatan akademis kampus, menjadi awal perlawanan pemerintah terhadap gerakan kepemudaan. Sulitnya bergerak membuat konsolidasi gerakan pemuda semakin tersandera akibat peraturan pemerintah yang mengekang segala aktivitas yang berhubungan dengan politik.

Krisi moneter 98 menjadi puncak orde baru menguasai Indonesia. Setelah 32 tahun akhirnya

kepemimpinan soeharto turun dan indonesia membuka era baru yakni demokrasi. Demokrasi yang diharapkan mampu menjadi sebuah solusi kemerosotan bangsa menjadi awal dibukanya era baru pertarungan politik terbuka. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural bukan substansial. Alhasil ongkos politik semakin mahal dan membuat pragmatisme mengampiri pada generasi penerus.

Sejarah mencatat bahwa peran aktivis mempunyai fungsi signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasca peristiwa 98 seolah menjadi akhir dari gerakan mahasiswa secara substansial. Hal tersebut bisa terlihat dengan hilangnya berbagai gagasan dan pemikiran tentang bangsa para generasi muda. Konsep kebangsaan yang ada hanyalah symbol Pancasila yang menjadi pemersatu indonesia sebagai sebuah bangsa. Amat disayangkan ketika konsepsi negara sistem pemerintahan gagasan kebangsaan hilang dari para pemuda.

Munculnya harapan baru terhadap kapitalisme membuat aktivis mati tanpa gagasan dan pemikiran mengenai bangsa. Menjadi ironi tersendiri ditengah kondisi negara yang semakin terpuruk akibat belum selesainya perjuangan demokrasi. Perjuangan demokrasi hanya mengahancurkan pintu rejim pada saat itu. Namun, setelah itu substansinya diharapkan mampu dijalankan pasca reformasi, sayangnya hegemoni politik demokrasi membuat para aktivis tercebur kedalam sistem yang dibentuknya sendiri. Alhasil pengusaha gerakan dan aksi menjadi subur karena berbagai kepentingan yang dibutuhkan.

Hilangnya substansi aktivis dan gerakan karbitan membuat bangsa ini jauh melenceng dalam menyampaikan gagasanya. Aktivis yang identik dengan para pemuda, gagasan kebangsaan dan pemikiran baru mengenai konsep pelengkap demokrasi, akhirnya berguguran satu persatu. Merasa aktivis ketika turun kejalan, menyampaikan gagasan di berbagai media tanpa tau substansi dan latar belakan sebuah gagasan. Yang tersisa hanyalah symbol aktivis yang menempel pada jaket mahasiswa yang kadang dilengkapi dengan lambang bendera indonesia.

Pukulan telak sebuah sistem membuat subatansi aktivis hilang tanpa tersisa. Sistem yang sangat sitemastis membuat ruang diskusi dimatikan secara terstruktur bukan dengan cara pelarangan undang-undang melainkan dengan hegemoni kapitalisme yang mengeluti kehidupan sehari-hari. Munculnya agenda-agenda kewirausahaan menjadi awal terbentuknya pandangan kapitalisme terstruktur. Munculnya pengusaha muda membuat orientasi terhadap kebangsaan hilang dan digantikan dengan rupiah yang menjadi parameter. Strategi jitu memang entah siapa yang sedang melakukan operasi terstruktur bangsa ini. Bukan lagi besi panas yang menembus dada para aktivis melainkan jamuan makan yang menjadi kebangaan para pemakai symbol gerakan mahasiswa.

Hasilnya dapat dilihat lokus diskusi hilang digantikan dengan bisnis coaching. Esensi gerakan yang senang jika ada pemikiran dan ideologi bersebrangan, bukan malah takut hilang kekuasaan akibat hegemoni sistem terstruktur. Alhasil tidak ada lagi esensi aktivis dengan perdebatan substansial mengenai gagasan kebangsan, tidak ada lagi tulisan-tulisan pedas bagi pemerintah yang sudah salah jalan. Entah sebuah kemunduran atau memang negara ini sedang mengalami transformasi yang cukup besar mengenai esensi kebangsaan dan dan negara.

Matinya negara karena aktivisnya hilang substansi tidak ada lagi diskusi massif mengenai pembangunan bangsa. Hilangnya karya besar dari gagasan para pemuda membuat substansi aktivis memudar. Jika kita melihat karya-karya besar Isalam dan Sosialisme, Madilog Tan Malaka, Di Bawah bendera Revolusi, tulisan Pramoedya Ananta Toerdan, Wiji Tukul masih banyak lagi membuat kita sadar bahwa esensi sebuah bagsa merupakan sebuah perjuagan yang sangat penting. Perjuangan heroic memerdekakan negara dan perjungan memepertahankan gagasan dan nilai kebangsaan bukan sebuah hal mudah. Karya tersebut digantikan dengan hadirnya banyak buku motivasi, pengembangan diri dan bisnis menjadikan para pemuda mati secara substansi gerakan.

Inilah yang harus segera diselamatkan oleh para generasi penerus sebelum gerbong lokomotif demokrasi membawa arus kapitalisme membumi hanguskan jiwa-jiwa aktivis yang resah dan merdeka. Kembalikan lokus-lokus diskusi kebangsaan, keluarkanlah gagasan dan ide kebangsaan. Jadikan semua itu tulisan-tulisan yang menandakan masih hidupnya sisa-sisa aktivis pasca 98. Tulisan yang menandakan bahwa puing-puing tersebut menandakan aktivis belum mati. Sekaligus sebagai informasi bagi kaum kapitalis bahwa sistem mereka tidak akan lama lagi runtuh dari bumi indonesia.

gagasan - 21.06

Matinya Negara Karena Aktivis Hilang Substansi

Pergerakan pemuda membubuhkan sejarah dalam pembangunan bangsa indonesia. Dimulai semenjak Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tang...

12 Agustus merupakan peringatan International Youth Day yakni hari pemuda internasional. Tentunya hari besar internasional tidak diadakan jika ternyata peringatan tersebut tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk keadaan dunia. Pemuda merupakan entitas yang memiliki harapan paling besar didunia untuk dapat melanjutkan perkembangan dan pembangunan. Fenomena pemuda di berbagai negara muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan dunia. Diantaranya adalah pemiliki facebook Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg menunjukan bahwa partisipasi pemuda sangat berpengaruh dalam pembangunan

dunia. Dengan facebook yang dibuatnya Mark mampu menjadikan facebook sebagai media penghubung manusia di berbagai dunia melalui internet. Mark menunjukkan inovasi pemuda yang cukup signifikan dalam melakukan perubahan.

Tema PBB dalam agenda International Youth Day adalah “Youth Civic Engagement” . tema tersebut mengajak pemuda untuk dapat terlibat dan berpasrtisipasi dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dari tema tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan semangat pemuda di dunia sangat nanti oleh dunia. Partisipasi dan peran aktif dalam membangun dunia diberbagai bidang sangat dinanti. Pemuda diharapkan mampu menjadi bagian dari perkembangan dunia dengan berbagai inovasi yang dimilikinya.

Jika kita melihat indonesia perkembangan pemudanya cukup signifikan dengan berbagai inovasi yang diciptakan. Hadirnya “Gojek” menjadi salah satu hasil karya pemuda indonesia yang mampu menjadi salah satu solusi permasalahan transportasi di kota Jakarta. Gagasan dari Nadiem Makarim merupakan contoh inovasi pemuda untuk mampu mengatasi permaslaahan di Indonesia. Nadiem mampu merubah tukang ojek yang tadinya mencari penumpang dengan aplikasinya saat ini penumpang yang mencari tukang ojek.

Hadirnya peran pemuda dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia maupun bangsa menjadi salah satu elemen yang mampu mendatangkan perubahan. Pemuda yang identik dengan inovasi dan kreatifitas harapannya terus mampu mengeluarkan ide-ide brilian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Berkaryalah karena dengan karya pemuda mampu menorehkan sejarah bagi perjalanan hidupnya dan memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Karena dunia dan bangsa mengaharapkan karya-karya dari para pemuda.

gagasan - 01.03

International Youth Day Peringatan Pemuda Sebagai Harapan Dunia

12 Agustus merupakan peringatan International Youth Day yakni hari pemuda internasional. Tentunya hari besar internasional tidak diad...

Sudah hampir satu tahun gagasan indonesia sebagai poros maritim dunia digaungkan. Semenjak dilantiknya presiden terpilih pada 20 oktober 2014 lalu. Upaya perencanaan pembangunan dilaksanakan guna mendukung gagasan indonesia menjadi poros maritim dunia. Didukung dengan program tol laut harapannya menjadi sebuah harapan maritim mampu menjadikan indonesia menajdi negara yang disegani dengan.

Perwujudan indonesia sebagai poros maritim dunia tentu saja bukan hanya tugas kementrian kordinator kemaritiman beserta kementrian yang berada dibawah kordinasinya. Melainkan, juga merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh kementrian guna mewujudakan gagasan besar indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.

Pembangunan poros maritim yang sampai saat ini mengacu kepada pembangunan makro merupakan permasalahan yang cukup krusial, jika tidak didukung dengan pembangunan maritim secara mikro. Jika kita melihat perencanaan pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia mengacu kepada pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal yang menghabiskan dana 96,8 triliun merupakan angka yang cukup besar dalam mewujudkan tol laut, namun semua itu akan percuma jika tidak didukung oleh potensi daerah setempat untuk mampu mewujudkan tol laut dengan optimal.

Mengacu kepada tupoksi mendagri yakni “perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah” dan “pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah”. Mendagri mempunyai peran yang strategis untuk mampu berkoordinasi dengan daerah guna mendukung program tol laut. Posisi mendagri cukup strategis untuk mampu berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mampu mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain itu pembangunan secara mikro juga mampu dipastikan oleh kemendagri agar keberlangsungan program tol laut mampu dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan 24 pelabuhan dilaksanakan dari sabang sampai merauke. Jika pemerintah pusat hanya melakukan pembangunan secara infrastruktur tanpa mampu berkordinasi dengan baik dan tentunya didukung oleh pemerintahan setempat program tol laut hanya mampu dirasakan oleh pemerintah pusat, namun tidak mampu mendapatkan dukungan dari daerah. Inilah yang menjadi substansi pembangunan tol laut masyarakat daerah mampu merasakan kebijkanan pusat.

Dalam menangapi hal tersebut mendagri diharapkan mampu mengambil sikap sebagai kementrian yang mempunyai wewenang untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. Tentunya agar kedepan berjalannya program tol laut guna mendukung indonesia sebagai poros maritim dunia dapat berjalan secara efektif baik dari pusat maupun daerah.

gagasan - 20.14

Daerah Ujung Tombak Poros Maritim

Sudah hampir satu tahun gagasan indonesia sebagai poros maritim dunia digaungkan. Semenjak dilantiknya presiden terpilih pada 20 oktober ...

Indonesia merupakkan Negara dengan potensi maritim yang sangat besar. Panjang garuis pantai yang mencapai 95.181 km merupakkan sebuah potensi sekaligus ancaman. Pertahanan merupakkan sebuah identitas Negara yang tidak bisa ditolerir, tentunya dengan demikian seharusnya Alusista dengan teknologi canggih merupakkan komponen terpenting dalam menjaga pertahanan laut indonesia.

Berita terakhir tentang laporan febuari lalu menunjukkan Angkatan Laut Australia enam kali melanggar perairan teritorial Indonesia, saat melaksanakan Operasi Perbatasan. Mereka berdalih, pelanggaran terjadi karena salah perhitungan dalam menghitung batas maritim Indonesia merupakkan kasus terbaru pelanggaran wilayah batas maritim. Tentunya dalam menanggapi hal demikian indonesia harus bergegas melakukan rekonstruksi Alusista khususnya bidang kemaritiman tentunya dengan teknologi canggih yang dapat menjadi teguran bagi Negara sekitar bahwa pertahanan indonesia sangat kuat.

The Protector merupakan kendaraan tanpa awak untuk surface (USV) yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Systems Pertahanan Israel dalam menanggapi ancaman teroris yang muncul terhadap aset maritim. Dengan ukuran sebesar 9 meter dan dilapisi oleh karet membuat Protector buatan Rafael menjadi penangkal keamanan yang mampu terhindar dari radar. Low profile struktur atas kapal aerodinamis, desain modular platform memungkinkan untuk dikonfigurasi ulang untuk memenuhi perubahan kebutuhan misi, seperti perlindungan kekuatan, anti-teror, pengawasan dan pengintaian, tambang dan peperangan elektronik. Lambung monohull berbentuk V dalam perencanaan lambung dilengkapi dengan sebuah mesin diesel tunggal drive jet air, yang mampu mencapai kecepatan 50 knot. (92,6 km / jam; 57,5 mph).

Protector mampu meningkatkan pengawasan, identifikasi dan intersepsi kemampuan. Hal ini dilengkapi dengan Mini-Topan stabil sistem senjata, sebuah TOPLITE elektro-optik pengawasan dan sistem penargetan dengan siang dan malam menargetkan kemampuan melalui penggunaan ke depan inframerah, perangkat charge-coupled dan pengukur jarak laser, serta sistem alamat yang terintegrasi.

Selian itu Protector juga mampu dikendalikan dari jarak jauh hal tersebut memungkinkan untuk memberikan peringatan pertama, memeriksa kapal yang menarik sedangkan personil dan aset modal diadakan di jarak yang aman.

Sampai saat ini Negara-negara yang telah menggunakkan protector antara lain adalah Israel, Singapura, dan Mexico. Pada tahun 2006, BAE Systems, Lockheed Martin dan Rafael menunjukkan kemampuan perlindungan kekuatan Protector untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, Amerika Serikat Coast Guard dan badan keamanan maritim lainnya di Amerika Serikat Komando Operasi Khusus pameran dagang di Tampa Bay, Florida, sebagai bagian dari kapal tempur pesisir dan program program Sistem Deepwater Terpadu. Ini merupakkan sebuah konsep teknologi yang seharusnya mampu menjadi salah satu patrol indonesia. Hal tersbut dikarenakkan lautan indonesia yang sangat luas serta mampu mengurangi fungsi personil dalam penggunannya. Sebuah harapan besar teknologi canggih pertahanan maritim mampu menjadi jajaran kekuatan perbatasan Indonesia.

Length: 9 metres (29 ft 6.3 in)
Engine: Diesel
Propulsion: Water jet
Speed: 50 knots (92.6 km/h; 57.5 mph)
Navigation: Radar, GPS and INS
Sensors: TOPLITE electro-optic surveillance and targeting system (incorporating FLIR, Digital CCD surveillance camera and laser rangefinders)
Armament: Mini-Typhoon stabilized weapon system

gagasan - 20.12

Protector Rafael Teknologi Canggih Pertahanan Maritim

Indonesia merupakkan Negara dengan potensi maritim yang sangat besar. Panjang garuis pantai yang mencapai 95.181 km merupakkan sebuah po...

Pages