Gagasan untuk Maritim Indonesia: berita

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, menuju Pelabuhan Siwa, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan manifes, jumlah penumpang sebanyak 118 orang, yang terdiri 106 penumpang umum, 10 anak buah kapal, dan dua penjaga kantin kapal.

KM Marina Baru 2B adalah jenis kapal cepat berbahan fiber. Kapal tenggelam pada posisi 12 mil dari Pelabuhan Lasusua setelah mengalami cuaca buruk dengan tinggi gelombang mencapai lima meter. Menurut informasi sementara yang berhasil dihimpun Redaksi, kapal mengalami kebocoran pada lambung.

Tanpa bermaksud mendahului investigasi oleh KNKT, Redaksi mewawancarai beberapa pihak untuk memprediksi apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang menewaskan puluhan orang tersebut.

Bahan Fiber, Cuaca dan Syahbandar

Dalam sebuah kecelakaan kapal, syahbandar dan nakhoda adalah dua pihak yang paling bertanggungjawab. Faktor penting lainnya adalah cuaca.

Kesesuaian material atau bahan kapal (dalam kasus ini bahan Fiber) dengan batasan pengoperasiannya sebenarnya sudah diatur oleh IMO dalam HSC Code dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota IMO.

Bahkan BKI, klas milik Indonesia sudah memiliki regulasi yang disebut Rules Fibreglass Reinforced Plastic Vessels. Aturan tersebut meliputi masalah konstruksi, seperti material, cara penyambungan, konstruksi sekat kedap, tangki, geladak, kekuatan kapal, permesinan, kelistrikan, dan lain-lain.

Siswanto Rusdi dari NAMARIN berpendapat kapal cepat dengan material fiber seharusnya mengikuti HSC Code. Jenis High Speed Craft seperti KM Marina Baru 2B yang karam tersebut seharusnya dilarang beroperasi di laut lepas atau laut dengan karakteristik gelombang tinggi seperti Teluk Bone.

“Selain itu, sesuai HSC Code, kapal cepat fiber hanya diperbolehkan melaut paling lama empat jam, ini karena bahan fiber tidak sekuat baja”. jelas Rusdi.

Sementara Achmad Fadjar dari PORMAR-ITS, lebih mencurigai faktor cuaca menjadi penyebab utama. Menurut Fadjar, KM Marina Baru 2B sebenarnya cuma menyeberang Teluk Bone, tidak melalui laut terbuka seperti Laut Jawa.

Fadjar mengakui bahwa cuaca di Teluk Bone tergolong ekstrim. Perubahan cuaca bisa berlangsung dengan cepat. Selain itu, nampaknya tidak ada data yang memadai tentang arus dan ombak di Teluk Bone.

“Jika benar saat itu gelombang setinggi lima meter, saya kira kapal dengan jenis material apapun akan bermasalah”. ungkap Fadjar.

Namun menurut Fadjar, syahbandar setempat dan Nahkoda seharusnya memahami karakteristik alur pelayaran di Teluk Bone, sehingga dapat membuat prediksi dan mengambil keputusan yang tepat.

Konstruksi atas kapal juga berpengaruh pada saat terjadi kecelakaan. Namun menurut Fadjar, jika alat keselamatan lengkap dan disosialisasikan sesuai standar SOLAS, seharusnya korban jiwa tidak sebanyak ini.

“Saya menduga ada masalah pada akses keluar dari kabin penumpang sehingga menyebabkan banyak penumpang terjebak pada saat kapal mulai tenggelam”. jelas Fadjar.

Ahlan Zulfakhri, sekjen APMI menjelaskan bahwa pertimbangan pemilihan bahan sebuah kapal umumnya dilatarbelakangi oleh fungsi kapal tersebut.

“Saya kira syahbandar dan Hubla (Ditjen Perhubungan Laut – Kemenhub) sudah mengetahui tentang itu. Pada SOLAS atau Peraturan BKI Volume II tentang konstruksi kapal juga diterangkan soal hal tersebut”, jelas Ahlan.

Untuk itu, Ahlan mendesak pemerintah, cq Kemenhub untuk menegaskan implementasi peraturan mengenai penggunaan bahan kapal sesuai dengan fungsi kapal dan alur pelayaran yang diperbolehkan untuk jenis kapal tersebut.

Walau masih menunggu hasil investigasi KNKT, ketiga narasumber sependapat bahwa syahbandar sepatutnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas karamnya KM Marina Baru 2B tersebut.

Tidak sedikit kapal cepat penumpang (high speed passenger vessel) berbahan non ferros (bukan baja) yang kini beroperasi di perairan Indonesia. Sudah saatnya Kemenhub sebagai otoritas keselamatan pelayaran untuk memastikan terpenuhinya HSC Code secara menyeluruh, dari hulu (desain dan pembangunan) hingga pengoperasian.

Ingatlah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.56

Menduga Sebab KM Marina Baru 2B Karam

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebu...

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah geliat poros maritim yang sedang digalakkan oleh presiden, kapal yang menjadi simbol kekuatan maritim kerap tenggelam di perairan yurisdiksi kita.

Kapal KW Wihan Sejahtera yang beroperasi dengan rute Surabaya-Labuan Bajo-Ende (NTT) tenggelam di perairan dekat Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang yang memiliki berat 9.786 GT itu memiliki panjang 120,6 meter dan lebar 23,12 meter.

Kapal yang dioperasikan oleh PT Trimitra Samudera itu merupakan buatan tahun 1995 dengan tipe Ro-ro/ Passenger ship. Kapal ini dapat memuat penumpang sebanyak 153 orang dengan muatan terdiri dari Truk besar 43 unit, Truk kecil 8 unit, Mobil 7 unit dan Sepeda Motor 2 unit.

Tentunya dengan tenggelamnya kapal KM Wihana Sejahtera menjadi sebuah perhatian bagi masyarakat bahwa maritim Indonesia perlu masih banyak pembenahan. Jika kita lihat dari teori yang berlaku bahwa kapal memiliki dua perizinan secara umum yakni dari segi kelaikan kapal dan dari segi kelayakan kapal, maka ironis bila masih kerap terjadi kapal kandas di tengah laut. Kordinator Bidang Penelitian Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa dua syarat itu mutlak harus dilakukan secara benar agar meminimalisir kecelakaan di laut.

“Kelaikan kapal biasanya mengacu terhadap kelengkapan dokumen yang ada di atas kapal mulai dari muatan sampai sertifikasi ABK kapal, yang memiliki tangung jawab penuh terhadap kelaikan kapal adalah pihak Syahbandar Pelabuhan,” ujar Iqbal biasa akrab disapa.

Hal itu sebagaimana diatur dalam PM 34 tahun 2012 Pasal 3, yang menyebutkan fungsi Syahbandar salah satunya sebagai pelaksanaan, pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

Selanjutnya sambung Iqbal, untuk kelayakan kapal biasanya dilakukan oleh pihak klasifikasi yang berhubungan dengan teknis kondisi kapal mulai dari konstruksi, plat, sampai permesinan. “Jika melihat klasifikasi kapal KM Wihan Sejahtera tertulis BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) artinya klasifikasi yang melakukan pengecekan secara teknis kapal adalah BKI,”, tambah Iqbal.

Di samping itu pihak operator kapal terutama leashing perlu dilihat bagaimana kronologis pemasangannya, karena jika melihat kejadian kapal tenggelam dari mulai benturan sampai tenggelam memakan waktu yang cukup singkat. Artinya ketika kapal bocor dan kemudian terjadi kemiringan, leashing tidak diikat dengan baik secara otomatis menjadi pemicu kapal cepat tenggelam.

Karena beban muatan kapal yang yang secara ekstrem akan sangat mempengaruhi gaya tekan kapal untuk bisa segera tenggelam. Memang masih asumsi, namun perlu kita kaji lebh dalam mengenai proses tenggelamnya kapal yang begitu singkat pasca terjadi benturan. Kami berharap manifest bisa menjawab penyebab tenggelamnya kapal baik teknis maupun non teknis,” tandasnya.

Masih menurut APMI, melalui Sekjen-nya, Ahlan Zulfakhri, satu-satunya organisasi pemuda maritim yang eksis ini menyampaikan upaya pembangunan poros maritim dunia tidak lepas dengan perbaikan internal yang ada pada pemerintahan kita sendiri. Tenggelamnya kapal KM Wihana tentunya menjadi pelajaran bagi semua stakeholder maritim bahwa ternyata sampai saat ini maritim Indonesia memang perlu pembenahan yang cukup signifikan.

“Untuk itu perlunya keseriusan pemerintah secara kebijakan maupun teknis di lapangan, karena pembangunan maritim Indonesia tidak akan mampu berjalan optimal jika hanya sampai tataran kebijakan,” ulas Ahlan.

Peninjauan teknis inilah yang membutuhkan perhatian lebih terutama di tataran pelaksana, karena hal tersebut mengartikan sudah sejauh mana visi maritim presiden dapat diintegrasikan oleh masyarakat.

“Dari sini kita dapat melihat duduk permasalahan pihak-pihak mana saja yang secara hukum bertangung jawab terhadap tenggelamnya KM Wihan Sejahtera,” selorohnya.

Tentunya kecelakaan laut seperti ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar ke depan pemerintah mampu mengintegrasikan visi presiden sekalipun dalam tataran teknis, karena kecelakaan kapal merupakan peristiwa besar yang mampu mencoreng nama indonesia di tingkat organisasi maritim dunia.

”Harapannya ini dapat menjadi perhatian pemerintah secara serius jika visi poros maritim dunia benar-benar ingin terwujud,” tutup Ahlan.

Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.53

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di t...

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan negara untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal itulah yang disoroti oleh organisasi maritim seperti Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dalam memandang media maritim.
Selama lebih dari setahun organisasi ini eksis dalam belantika kemaritiman Indonesia dengan menggunakan peranan media massa. Baik melalui website internal maupun kepada berbagai media online, gagasan organisasi yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan ini menyebar luas ke seantero penjuru negeri.
Tentunya, gagasan itu merupakan langkah-langkah bagaimana membangun kemaritiman Indonesia sesuai visi presiden sekaligus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan.
Dalam kesempatan itu, Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri saat ditemui maritimnews.com di daerah Jakarta Selatan menuturkan bahwa dalam konteks maritim, pers maritim jangan hanya mengangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saja, tetapi peran swasta sebagai pilar dalam membangun maritim Indonesia juga perlu diapresiasi.
“Kebangkitan maritim merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang dicanangkan dalam visi presiden. untuk itu maritim perlu dibangun dan diangkat secara substansial. Media harus mampu men-drive isu-isu maritim mengenai teknologi perkembangan sains dan lain sebagainya,” ulasnya.
Lulusan Perkapalan Undip ini mencontohkan isu-isu seperti pembangunan kapal, energi ombak sebagai energi alternatif, dan pemeliharaan terumbu karang juga harus kerap disuarakan ke publik agar mereka mengenal maritim itu bukan hanya isu politik ketika Pilpres saja.
Oleh karena itu besar harapannya dalam momentum Hari Pers Nasional ini, peran media dalam mem-blow up agenda-agenda maritim dapat berjalan dengan maksimal.
“Isu-isu dari sains hingga kesejahteraan masyarakat pesisir harus terangkum semua oleh media maritim ke depannya,” pungkasnya.
Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.42

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan ...

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan, maka ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendorong agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal diprioritaskan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak banyak oknum yang bermain sehingga, kapal justru tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Pasalnya proyek yang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 trilun itu harus menguntungkan para pengusaha mikro agar lebih merata dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebaliknya jangan menguntungkan oknum yang tidak ahli di bidangnya.

“Beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” ungkap Anggawira.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Opus Maritim Nusantara itu mewanti-wanti agar KKP melakukan pengawasan ekstra ketat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga visi besar presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diukur dari kesejahteraan nelayan menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar: Javaneseboat
Gambar: Rancangan Kapal ikan Javaneseboat
Selanjutnya, Anggawira juga menegaskan bahwa proyek ini sebagai ajang pembuktian produksi lokal, yang menurutnya tidak kalah baik dengan produk impor. Di mana dalam pembelian produk impor tentu pihak yang diuntungkan hanyalah para importir dan calo saja.

“Momentum ini harus dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” tegasnya.

Senada dengan Ketua BPP HIPMI, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri turut angkat bicara mengenai usulan pengusaha lokal sebagai prioritas dalam proyek ini. Menurutnya, proyek ini akan menumbuhkan dan mempersiapkan pengusaha muda menjadi lebih matang yang ke depannya akan menjadi pengusaha besar.

“Kita harus ingat prosentase pengusaha di Indonesia hanya 2 %, lalu bagaimana dengan jumlah pengusaha maritim? Sehingga momentum ini harus mampu kita manfaatkan seoptimal mungkin bukan malah membuka peluang untuk bermain api dari para oknum,” ujar Ahlan yang kini aktif berkarya dalam perusahaan galangan kapal Korea Selatan itu.

Harapannya, HIPMI mampu mendorong upaya tersebut sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mewujudkan visi poros maritim dunia. Dirinya juga menilai bahwa di HIPMI lah tempat penggodokan para pengusaha muda.

“HIPMI merupakan incubator dari pengusaha muda untuk dapat bersaing pada kancah yang tinggi lagi seperti keterlibatan Indonesia dalam MEA,” tandas Ahlan.

Dari upaya itu paling tidak prosentase jumlah pengusaha dapat mencapai 2 % termasuk yang bergerak di bidang maritim. Sehingga besar kemungkinannya jika pertumbuhan itu meningkat maka akan berjalan simultan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyek ini hanya merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang diukur dari pengembangan usaha lokalnya dan kesejahteraan para nelayannya,” pungkasnya.

sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.39

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untu...

Oleh: Ahlan Zulfakhri
Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentunya dalam upaya mewujudakan visi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh stekholder kemaritiman yang ada. Konsepsi negara maritim mengacu kepada empat hal yakni a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasional dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Negara yang merdeka seutuhnya merupakan negara yang berdaulat atas seluruh pengelolaan dan pengolahan sumberdaya yang dimiliki, inilah sebuah konsepsi dasar pembangunan maritim. Maka dari itu diperlukan sebuah konsep dan platform yang jelas dalam pembangunan maritim jadi bagian paling mendasar guna mewujudkan upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi domestik Indonesia yang cukup besar menjadi kekuatan internal yang seharusnya mampu menjadi ujung tombak pembangunan maritim Indonesia.

Pelibatan stakeholder kemaritiman menjadi elemen penting sebagai upaya pembangunan maritim Indonesia. Salah satunya adalah universitas sebagai sebuah basis sekaligus incubator gagasan keilmuan yang ada di sebuah negara. Universitas memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan maritim Indonesia. Dengan latar belakang akademisi dan kajian yang cukup kuat, menjadikan universitas sebagai ujung tombak yang mampu mengakomodir dua kepentingan. Pertama, adalah kepentingan gagasan dan inovasi pembangunan maritim. Kedua adalah kepentingan regenerasi gagasan pembangunan maritim Indonesia.

Sebagai kawah candradimuka, universitas memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan maritim Indonesia. Kita coba lihat berapa jumlah fakultas, jurusan, program studi yang mempunyai latar belakang kemaritiman. Lebih dari ribuan nampaknya yang saat ini ada di Indonesia, mulai dari PTN, PTS, Sekolah Tinggi dan Akademi, dan mulai dari keilmuan nautika, perkapalan, pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan jumlah guru besar dan ahli kemaritiman dari berbagai bidang tersebut. Tidak jarang para ahli kemaritiman Indonesia memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kemaritiman dunia internasional. Inilah potensi SDM terbesar yang dimiliki Indonesia dan seharusnya mampu dioptimalkan.

Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi menjadi sebuah acuan untuk civitas akamdemi mengambil peran mampu mengembangkan konsepsi maritim. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi acuan untuk civitas akademi mampu bergerak untuk membangun kemaritiman. Sebagai sebuah incubator, universitas memiliki peran untuk mampu mendukung pemerintah dalam pembangunan maritim.

Setiap tahunnya, gagasan dan inovasi mengenai maritim datang dari universitas mulai dari tugas akhir, tesis, dan disertasi. Sayangnya terkadang semua hasil karya tersebut berhenti dalam tataran penelitian tanpa follow up yang jelas. Ini yang menjadi kelemahan pembangunan maritim. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan antara penelitian dengan keterbutuhan sektor riil kemaritiman. Sebuah harapan besar bahwa peran signifikan universitas dalam pembangunan maritim menjadi kekuatan utama Indonesia untuk mampu menjadi negara maritim yang berdaulat.

Nawacita sebagai landasan sekaligus gagasan besar pembangunan maritim didukung dengan sembilan agenda prioritas yang menjadi arahan pembangunan maritim Indonesia. Pembangunan maritim yang sangat kompleks membuat pemerintah perlu menentukan peran pembangunan maritim. Sehingga, sebagai pemangku kebijakan, pemerintah perlu menentukan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang sistemik agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan secara simultan.

Sistem cluster dalam melibatkan seluruh universitas menjadi salah satu gagasan yang relevan untuk melibatkan semua stakeholder terutama elemen akademisi dalam membangun maritim Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah upaya pembangunan maritim yang terintegrasi. Bukan hanya mengacu kepada hasil dari sebuah pembangunan melainkan juga upaya mempersiapkan generasi penerus dalam mengonsep maritim.

Latar belakang potensi alam didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang cukup mumpuni menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi kemaritimannya. Permodalan memang menjadi kendala dengan adanya utang yang dimiliki oleh Indonesia, namun posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi alam yang cukup besar nampaknya menjadi pertimbangan asing untuk memberikan bantuan modal. Peminjaman modal asing tentunya harus juga didukung dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan menjadi ujung tombak pembangunan maritim di kemudian hari.

Sudah sepatutnya, Perguruan Tinggi sebagai think tank konsep maritim harus digalakan kembali. Baik secara dunia akademisi maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tumbuh subur dalam lingkungan kampus. Ribuan konsep dan ribuan pemikir maritim akan terlahir dalam wadah sakral yang bernama Perguruan Tinggi tersebut.

*Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI),
sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.35

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

Oleh: Ahlan Zulfakhri Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentu...

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan. Salah satunya, tanggapan datang dari Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). Berdasarkan hasil kajian internalnya, organisasi yang dimotori oleh ketua umumnya Reynaldi Bahri Tambunan dan Sekjen Ahlan Zulfakhri itu mempertanyakan mana yang jadi prioritas berdasarkan janji kampanye pemerintah.

“Mengapa harus dibangun kembali kereta cepat, bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas? Saya ingin menanyakan kembali janji kampanye Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ahlan ketika ditemui Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Selanjutnya lulusan Perkapalan Undip itu juga mempersoalkan bagaimana nasib pembangunan pelabuhan dan galangan kapal di timur Indonesia. “Apakah kereta cepat lebih urgent dibanding pembangunan infrastruktur di daerah timur? Saya rasa tidak,” tandasnya.

Pasalnya proyek pembangunan kereta cepat itu telah menghabiskan dana sebesar Rp70 triliyun. Anggaran itu merupakan hasil pinjaman dari China yang kemudian akan menjadi beban bangsa Indonesia di kemudian hari. Sontak dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat merealisasikan tol laut yang merupakan janji kampanyenya.

Padahal, tambah Ahlan keterbutuhan sudah cukup untuk transportasi di Pulau Jawa. “Jakarta-Bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang dan juga jalan tol. Sudah tidak terlalu urgent kemudian ditambah biaya pembangunan meminjam dari China, apa kata dunia jika Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki utang cukup besar untuk bangun kereta cepat,” selorohnya.

Masih kata Ahlan, hal itu perlu sekali untuk adanya evaluasi bagi perjalanan pemerintahannya. Tentunya untuk benar-benar dalam rangka perwujudan poros maritim dunia.

“Ini evaluasi besar bagi visi poros maritim dunia, dilihat dari berbagai sisi. Perlu kita ingat sekali lagi poros maritim dunia membutuhkan pelabuhan, kapal, dan galangan kapal secara infrastruktur. Kemudian secara kesejahteraan nelayan yang menjadi ujung tombak sekaligus parameter keberhasilan visi itu juga harus dilakukan,” tegasnya.

“Pak Jokowi musti diingatkan jangan sampai maritim hanya menjadi bualan kampanye. Saya yakin di tim Pak Jokowi banyak orang-orang hebat dan ahli, coba kembali kita buka bagaimana program Nawacita itu jadi prioritas,” tambahnya.

Meskipun dalam peresmian proyek itu, Jokowi menyangkal tidak menggunakan APBN, tetapi lebih kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China tetap saja itu bukan hal yang prioritas. Karena APBN tahun-tahun yang akan datang harus digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Ahlan berasumsi bahwa dana APBN yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur luar Jawa dan tol laut tetap akan berkurang karena harus membayar cicilan utang plus bunganya.

“Bisa jadi dana APBN untuk membangun infrastruktur maritim masih belum cukup, seharusnya kalau ingin meminjam lebih baik digunakan untuk back up pembangunan tol laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan dengan membangun kereta cepat,” pungkasnya.

berita - 18.32

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan...

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat diperlukan pengawasan ketat dari seluruh stakeholder dalam berjalannya proyek tersebut. Pasalnya beberapa oknum sudah memanfaatkan momentum ini hanya untuk keuntungan pribadi semata.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri sudah mengingatkan agar kita semua harus mengawal proyek tersebut. Dengan tegas lulusan Perkapalan Undip itu menyerukan agar jangan jadikan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas dan merugikan pihak lainnya.

“Sangat wajar bila ada pihak yang mengharapkan keuntungan dari proyek itu. Namun yang harus diperhatikan agar jangan merugikan banyak pihak, termasuk terbengkalainya program ini di kemudian hari,” tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan dana mencapai Rp2 triliun dalam proyek itu. Lebih parahnya lagi menurut Ahlan, dikhawatirkan orang-orang yang memainkan proyek itu justru bukan orang-orang yang expert di bidangnya.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Kalau itu terjadi, menurut saya itu sangat fatal,” tegasnya.

Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Karena banyaknya orang-orang yang bermental demikian sehingga pembangunan kapal tidak memenuhi beberapa persyaratan, yang kahirnya justru mengancam keselamatan para penggunanya.

Dirinya mengusulkan agar pembangunan kapal itu dipegang oleh satu lembaga, seperti Nasdec (National Ship Design and Engineering Center-red) misalnya.”Nasdec sebagai lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang perkapalan harus dilibatkan agar pengawasannya semakin mudah,” ulasnya.

Hal itu dimaksudkan agar tidak banyak oknum pengejar rente dan tanpa kemampuan berkeliaran di sekitar hulu hilir proyek tersebut.

Fenomena itu pun dibenarkan pula oleh Direktur Utama SSBoatyard Satria Patriosiando mengenai pembangunan tersebut. Baru-baru ini dirinya telah didatangi orang yang mengaku-ngaku internal KKP terkait proyek tersebut.

“Anggota galangan kapal fiber banyak didatangi oleh calo-calo proyek yang mengaku atas nama internal KKP, menurut saya itu disebabkan karena ketidak jelasan info dan sosialisasi program ini. Saya berharap pada pemerintah mohon ditertibkan yang seperti itu,” ungkap Rio biasa disapa.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Industri Galangan Kapal Fiberglas itu mengutarakan kalau kondisinya demikian maka banyak pengusaha yang mengeluh dan mengadu akan hal tersebut. Bahkan ada yang sudah mengucurkan ratusan juta rupiah untuk realisasi program tersebut.

“Saya harus sampaikan pengaduan ini agar pihak terkait harus tegas dalam menertibkan yang demikian, demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Pembangunan 3540 kapal ikan itu menjadi proyek pemerintah tahun 2016 dalam hal ini KKP. Perlu diketahui, bentuk desain kapal yang akan dibuat harus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Indonesia agar mudah dikenali dengan kapal ikan negara tetangga. Nantinya kapal itu pun akan membantu operasi keamanan sebagai mata dan telinga aparat dalam menjaga perairan NKRI.

berita - 18.29

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat dipe...

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak menyedot anggaran sehingga visi poros maritim terabaikan membuat beberapa kalangan dari para penggiat maritim memberikan simpati. Pasalnya masih banyak agenda kemaritiman yang belum dijalankan oleh pemerintah namun pembangunan di sektor lain yang kurang prioritas dilakukan.

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri salah satu aktivis yang mendukung penuh kritikan Fahri Hamzah itu dalam sebuah diskusi publik di Operation Room Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Ahlan, setelah sekian lama DPR bisu terhadap masalah maritim, baru kali ini ada gebrakan yang langsung dilontarkan oleh wakil ketuanya. Kendati demikian, Ahlan juga mengingatkan agar statement itu jangan dinilai sebagai sebuah statement politis dari kubu oposisi, melainkan lebih kepada ranah positif untuk membangun kemaritiman Indonesia berdasarkan visi poros maritim dunia.

“Hal ini patut diapresiasi, karena selama ini nampaknya jarang DPR memberikan pandangan langsung terhadap pembangunan maritim,” ujar Ahlan.

Lebih lanjut, menurut lulusan Perkapalan Undip itu bahwa dengan adanya teguran dari legislator itu sebenarnya untuk kebaikan bagi Presiden Jokowi juga mengingat janji kampanyenya yang akan memprioritaskan maritim dalam setiap lini pembangunannya. “Sudah jelas visi maritim Jokowi sekaligus nawacita menunjukan bahwa maritim menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia,” tambahnya.

Di beberapa kesempatan, sebelum Fahri Hamzah melakukan kritikan ini, Ahlan bersama APMI berdasarkan kajian internalnya juga sudah kerap melontarkan kritikan ini. Dirinya menganggap pembangunan kereta cepat menjadi 2 mata koin yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, yaitu banyak pihak yang menyadari pembangunan maritim sangat penting dan mengacu kepada perbandingan yang dilakukan terhadap pembangunan kereta cepat. Kedua, kereta cepat mampu menyedot perhatian publik bahwa pembangunan infrastruktur itu haruslah berbasis keterbutuhan. “Kembali lagi di sini kereta cepat menjadi momentum membuka mata para petinggi untuk menjadikan maritim sebagai prioritas dalam upaya mensejahterakan Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, belum lagi dikaitkan dengan utang luar negeri yang akan menjadi beban kepada generasi mendatang. Meskipun di lain sisi, pemerintah menyangkal tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.

Pernyataan Fahri Hamzah mengenai kritikan itu pun kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai jejaring sosial. Memang sudah menjadi hal biasa bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS itu ketika pernyataannya selalu mendapat rating tinggi dalam pembahasan di Media sosial.

Tentunya bagi para pejuang maritim, pernyataan itu harus dipandang sebagai suatu yang objektif dan dalam skala prioritas percepatan program yang dicanangkan. “Poros maritim merupakan visi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan dari segenap rakyat Indonesia yang merindukan akan kejayaan maritimnya,” pungkas Ahlan.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.27

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ...

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai ukuran yang akan dilaksanakan di tahun 2016 ini. Desain Kapal Pelat Datar ini dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kapal nelayan menggunakan material pelat baja. Pelat baja banyak tersedia di pasaran dan sudah diproduksi didalam negeri, tidak perlu import.

Bentuk haluan kapal seperti “Mata Kampak“ dapat berfungsi memecah gelombang secara effektif, bentuk dasar kapal yang “Semi Trimaran“ direncanakan untuk menghadapi cuaca yang “menantang“ pada waktu musim tertentu di Indonesia.

Bentuk desain kapal seperti ini akan menjadi identitas kapal Indonesia yang dengan mudah dapat dibedakan dari kapal Negara Tetangga. Bangunan atas kapal dapat disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing dan alat tangkap yang akan digunakan. Tidak kalah penting adalah koordinasi dengan TNI, dimana kapal nelayan bantuan pemerintah ini dapat ikut menjaga keamanan NKRI.

Namun di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menegaskan pembangunan itu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Nelayan tersebut menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Itu tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan terlibat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat tindakan beberapa pihak,” ungkap Ahlan.

Selain itu, tambahnya, pihak KKP dan Kementerian terkait perlu menjalankan program tersebut dengan rasa tangung jawab dan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah menungganginya untuk kepentingan sesaat.

”isu maritim adalah momentum untuk membangun Indonesia, jangan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas, jangan bermain api dalam pembangunan 3540 kapal,” tandas Ahlan.

Sarjana Perkapalan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap galangan kapal dan tenaga ahlinya.

“Menteri KKP harus memberikan pengawasan ekstra ketat, baik secara kementerian ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan. Verifikasi terhadap galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal tentunya harus memenuhi standar dan pastinya terdata dengan jelas,” ujarnya.

Sambung Ahlan, asosiasi menaungi galangan kapal seperti Iperindo harus mau membantu KKP dalam proses verifikasi terhadap galangan kapal. Hal itu dikarenakan program ini membutuhkan banyak sumbangsih dari berbagai kalangan.

“Semangat membangun Indonesia melalui maritim harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan. Ini adalah momentum kebangkitan, mengambil keuntungan dari momentum hal yang wajar, namun jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri KKP dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” pungkasnya.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.20

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai u...

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut ternak sapi menuai berbagai pandangan dari para ahli perkapalan lantaran mengalami kekosongan muatan yang berdampak justru pada tingginya cost. Salah satunya, lulusan Perkapalan Undip yang saat ini bekerja di Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Ahlan Zulfakhri.

Ditemui maritimnews.com di Jakarta beberapa hari lalu, Ahlan mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan kapal sapi. Mulai dari aspek bisnis sampai aspek teknisnya.

Menurutnya, proses hulu hilir itu harus clear terlebih dahulu apabila ingin membuat suatu kebijakan, seperti misalnya kapal angkut sapi ini.

“Aspek bisnis tentunya bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut agar jangan sampai merugi,” kata Ahlan.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) itu menjelaskan tidak mudah jika seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil.

“Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas itu berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” ujar Ahlan menambahkan.

“Ini menjadi penting, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi namun secara bisnis ternyata tidak masuk. Alhasil ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Saat diresmikan dan tiba pertama kali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kapal tidak terisi penuh, hanya membawa 353 sapi atau setara hampir 70% dari total kapasitas. Kapasitas kapal ternak mampu membawa 500 ekor.

Namun, pada pelayaran kedua, kondisi berbalik. Kapal ternak pertama di Indonesia tidak membawa muatan sapi alias kosong. Kapal ternak ini berlayar membawa ternak dari sentra sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke pusat konsumsi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta selama 2 kali dalam 1 bulan.

Meski kosong, kapal tetap berangkat sesuai jadwal. Kini, kapal bersandar di Cirebon dan tidak berlanjut ke Jakarta karena tak ada muatan. Kapal masih bersandar menunggu jadwal keberangkatan kembali ke NTT dan NTB.

Biarpun kosong, Pelni tetap berangkat karena telah memperoleh subsidi dari pemerintah Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak Rp 930juta. Kemenhub menanggung biaya 1 kali perjalanan (voyage) Rp770 juta, sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak.

“Kalau dari tinjauan teknis tentunya akan mengikuti aspek bisnis bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin serta daya angkut karena sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat,” tuturnya

Di akhir pemaparannya, Ahlan mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama memikirkan kondisi itu agar tidak ada kemacetan pengiriman yang berdampak pada naiknya harga daging.

“Ini menjadi evaluasi bersama agar kedepan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.18

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut te...

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil mengangkut satu pun sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, menilai, perencanaan hulu-hilir industri maritim sangatlah penting.

“Tidak matangnya perencanaan pembuatan kapal mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pedagang. Ini menunjukkan industri maritim belum mampu berjalan dari hulu ke hilir,” ujar Ahlan, Senin (25/1/2016), di Jakarta.

Ia mengimbau pemerintah untuk segera meninjau kerugian ini. Apabila tidak dievaluasi, pembuatan dan pengadaan kapal hanya mengacu pada aspek hulu industri maritim, yakni pembuatan dan fungsi kapal, tetapi tidak melihat lebih jauh, aspek hilir kapal, yakni efek terhadap penggunaan kapal.

“Ke depan, dalam pembuatan dan pengadaan kapal harus mampu mempertimbangkan seluruh efek yang terjadi dari hadirnya kapal tersebut. Perlu kita ingat bersama, ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 3540 kapal. Jangan sampai mengalami hal serupa, seperti kasus kapal sapi,” tuturnya.

Pemerintah, sambung Ahlan, seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu, sebelum membangun kapal ternak, mulai dari aspek bisnis hingga aspek teknis. Aspek bisnis, yakni bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut, agar jangan sampai merugi.

“Hal ini tentunya tidak sederhana. Seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan, mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil. Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” paparnya.

Hal ini menjadi penting. Ahlan menilai, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi, namun secara bisnis, ternyata tidak masuk. Alhasil, ada pihak yang dirugikan.

“Kalau dari tinjauan teknis, tentunya akan mengikuti aspek bisnis, bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin, serta daya angkut. Karena, sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat. Ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya.

Bermaksud Kendalikan Harga

Selasa (10/11/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kapal khusus pengangkut ternak KM Camara 1, Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 56, dan Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 55, di Galangan Kapal PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia (ALSSI), Kabupaten Bangkalan.

Presiden berharap, dengan peresmian kapal khusus pengangkut ternak, pelayanan angkutan untuk rakyat maupun untuk ternak akan bisa terpenuhi dengan baik. Akhirnya nanti, distribusi logistik nasional akan berjalan dengan baik, sehingga harga-harga bisa turun, karena angkutannya memakai angkutan laut yang murah.

“Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan, tahun ini 200 kapal, tahun depan 160 kapal lagi, tahun depannya, tahun tambahannya seperti ini 160, 200, 160, 200,” ungkap Presiden, dirilis Sekretariat Kabinet.

Presiden berharap, nantinya arus barang, arus ternak dari lokasi-lokasi provinsi yang ternaknya banyak bisa dipasarkan ke kota-kota yang membutuhkan, dan dengan persediaan angkutan yang murah sehingga bisa bersaing dengan sapi-sapi dari negara yang lain.

“Kita kalahnya di transportasi dari provinsi ke provinsi yang masih sangat mahal. Ini yang kita targetkan agar satu per satu bisa kita selesaikan,” harapnya optimis.

Sumber : http://maritimeobserver.com/

berita - 19.04

Ahlan Zulfakhri: Hindari Kerugian, Perlu Perencanaan Hulu-Hilir Industri Maritim

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil...

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal ikan dapat menjadi awal kesejahteraan nelayan dan menumbuhkan pengusaha baru dalam bidang perkapalan. Ia juga berharap, pengawasan harus intens dilakukan.

“Dana yang cukup besar tentunya menjadi sasaran empuk semua kalangan. Tidak terkecuali para pemain yang minim informasi dan kemampuan, namun ingin ikut terlibat dalam pembangunan 3540 kapal. Hal ini tentunya harus mampu diminimalisasi oleh seluruh stakeholder yang akan terlibat,” ujarya di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Ia berpandangan, pengusaha jangan sampai dirugikan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka yang di dalam kementerian perlu diberi tanggung jawab untuk bersama mengawal pembangunan kapal tersebut dengan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah memanfaatkannya,” saran Ahlan.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, harus memberikan pengawasan ekstra-ketat, baik secara kementerian atau mereka yang akan terlibat dalam pembangunan kapal ikan. Verifikasi galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal harus mampu memenuhi standar dan terdata dengan jelas.

“Dalam hal ini, organisasi legal yang menaungi galangan kapal, Iperindo, harus mampu berkolaborasi dengan kementerian dan menjalankan fungsi verifikasi pengusaha untuk mendukung suksesnya pembangunan 3540 kapal ikan,” tegasnya.

Ahlan menilai, semangat membangun Indonesia melalui sektor kemaritiman harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan.

“Ini adalah momentum kebangkitan. Mengambil keuntungan dari momentum, hal yang wajar. Namun, jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri Susi dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” ucapnya.

Kontroversi Kereta Cepat

Ahlan juga memberi pandangan seputar pembangunan kereta cepat yang menghabiskan dana Rp75 triliun. Menurutnya, biaya sebesar itu cukup untuk membangun fasilitas transportasi di Pulau Jawa.

“Jakarta-bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang, dan juga jalan tol. Lantas mengapa harus dibangun kembali kereta cepat? Bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke atas?” tanyanya.

Ia mempertanyakan nasib pelabuhan, galangan kapal, infrastruktur di Indonesia Timur.

“Belum lagi bicara mengenai proses pembangunannya yang meminjam dana dari Tiongkok. Ini akan menjadi tangunggan negara pastinya,” ungkap Ahlan.
sumber: http://maritimeobserver.com/

berita - 00.33

Pembangunan 3540 Kapal Ikan Potensial Tumbuhkan Wirausaha Perkapalan

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal...

SEBAGAI sebuah Negara yang memilki potensi kemaritiman yang besar, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. Jika kita berbicara tentang kemampuan Indonesia untuk membangun kemaritiman, kapasitas yang saat ini dimilki belum sampai kepada tingkatan optimal.

Keuntungan geografis merupakan sebuah kekuatan dasar yang dimilki oleh Indonesia. Namun, sayangnya dalam beberapa hal, Indonesia memilki kekuatan yang selama ini belum mampu di optimalkan secara maksimal. Jika kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah selama hampir lima dekade tanpa kementerian khusus yang berbicara tentang maritim, ini merupakan kesalahan fatal bagi sebuah struktur pemerintahan yang mempunyai luas wilayah laut sebesar kurang lebih 3.257.483 km2.

Kementerian Maritim merupakan sebuah elemen penting bagi pengambil kebijakan negara yang berhubungan dengan kemaritiman. Pasalnya, persepsi maritim saat ini masih diterjemahkan ke dalam perspektif masing-masing bidang. Alhasil, penyampaian gagasan dan opini beberapa pihak masih dalam perspektif latar belakang keilmuan. Inilah tantangan yang seharusnya mampu diakomodir oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim, meluruskan perspektif tentang maritim.

Pemahaman dan latar belakang perspektif maritim merupakan sebuah permasalahan yang sangat krusial. Hal itu dikarenakan akan berimbas ke berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim. Membangun maritim Indonesia bukan perkara mudah, hal ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Persepsi tentang maritim masih berupa puzzle yang belum mampu tersusun secara baik. Berawal dari sini lah Kementerian Koordinator bidang Maritim mempunyai peran yang sangat signifikan.

Hadir seluruh stakeholder kemaritiman diharapkan mampu menjadi kekuatan penyangga kebijakan maritim. Stakeholder maritim merupakkan seluruh elemen yang berhubungan dengan isu kemaritiman. Mulai dari pengusaha, pemerintah, sampai institusi pendidikan. Ini merupakan hal penting mengingat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan saat ini belum mampu berkolaborasi secara optimal.

Jika kita melihat perencanaan tol laut yang membutuhkan 75 Kapal Perintis dengan 100 rute perintis, kemudian 59 pelabuhan, didukung dengan 24 pelabuhan strategis, dan dua hub port, merupakan perencanaan yang sangat kompleks. Hal ini baru berbicara tentang infrastuktur ke pelabuhan dan pelayaran. Belum ditambah dengan industri jasa maritim yang saat ini masih berjumlah 250 unit, namun belum berjalan optimal seluruhnya. Selain itu sektor keamanan laut yang berkutat dengan keadaulatan sampai illegal fishing.

Pembangunan maritim Indonesia sudah sangat mendesak dan dibaratkan sebuah tubuh berpenyakit maritim Indonesia berada pada titik kronis, akibatnya dibutuhkan operasi besar pada tubuh tersebut. Inilah yang diharapkan menjadi titik balik kebangkitan maritim Indonesia. Selain itu ketika kita berbicara maritim bukan hanya kebutuhan pelayaran, ke pelabuhan dan kedaulatan.

Migas, kesejahteraan masyarakat pesisir, budidaya ikan, dan potensi energi laut masih dalam cakupan kemaritiman. Hal inilah yang membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk dapat membangun maritim Indonesia. Peran dari masing-masing stakeholder seharusnya dapat ditentukan oleh Kemenko Maritim sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam pembangunan kemaritiman.

Pelibatan seluruh kementerian yang berhubungan dengan kemaritiman seharusnya dapat dilibatkan secara intensif. Lima tahun nampaknya bukan waktu yang cukup untuk memperbaiki keadaan kronis maritim Indonesia. Namun, secara perencanaan tentang maritim, bisa kita berikan apresiasi kepada pemerintah dalam upaya membangun kejayaan maritim.

Upaya menuju kepada kebangkitan maritim seharusnya mampu melibatkan institusi pendidikan secara intensif dengan integrasi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Pelibatan tersebut menempatkan institusi pendidikan sebagai subjek dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya menjadi objek dalam hal ini.

Inilah tindakkan yang mampu mendorong Kemenko Maritim untuk dapat bekerja dengan cepat. Pelibatan institusi pendidikan melalui konsep kajian kluster merupakan sebuah upaya mendorong institusi pendidikan untuk tumbuh dan berkembang bersama kebijakkan kemaritiman yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sebuah kunci untuk membentuk generasi maritim yang tangguh di kemudian hari.

Penelitian dan gagasan tentang kemaritiman seharusnya menjadi sebuah salah satu alternatif untuk memberikan masukkan dan inovasi bagi kebijkkan pemerintah. Pasalnya, jika kita berkaca kepada penelitian dan kajian yang berada di institusi pendidikan seolah berdiri sendiri tanpa ada tujuan dan arahan yang secara global. Alhasil masing-masing institusi pendidikan seolah berlomba melakukan hal yang sama tanpa tujuan jelas untuk membangun maritim Indonesia.

Kebijakan global pemerintah sehrusnya mampu didiferensiasikan kepada sebuah proses kajian intensif bagi seluruh institusi pendidikan yang berhubungan dengan maritim. Inilah yang menjadikan maritim Indonesia mampu mempunyai integrasi yang jelas satu sama lain. Jadi, tidak ada persaigan internal di dalam negeri. Hal ini sempat dilakukan oleh Korea Selatan ketika meminimalisir persaingan bisnis antar internal Negara.

Banyak perusahaan yang akhirnya di merger untuk bersama membangun Korea Selatan. Alhasil, saat ini Negeri Gingseng itu bukan hanya menjadi Negara yang mampu bicara banyak di industri maritim. Namun, juga mampu berbicara di industri elektronik dunia. Sebuah satu kesatuan antara kebijakan dan seluruh stakeholderyang akan mendukung kemajuan maritim Indonesia.

Sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa pemerintah, khususnya Kemenko Maritim diharapkan mampu melibatkan seluruh stakeholder maritim di Indonesia. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah institusi pendidikan sebagai ujung tombak sekaligus, sarana pembentukkan generasi maritim yang tangguh dikemudian hari.

Pembagian ranah kerja atau sistem kajian kluster menjadi sebuah satu kesatuan antara institusi pemerintah dengan instritusi pendidikan. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini perbandingan usia produktif dan pendidikan tidak berjalan secara seimbang, data komposisi usia produktif, dan kualitas angkatan kerja Indonesia 2013 KP3I memaparkan penduduk 317,27 juta jiwa (2045), dan 67 persen berusia produktif, namun kurang 32 persen yang menempuh pendidikan menengah tinggi (PT=7,2 persen).

Inilah tantangan secara keseluruhan tentang kependudukan indonesia yang harus dihadapi. Kemudian bagaimana dengan kesiapan SDM yang akan menyokong pembangunan maritim indonesia. Sebuah harapan besar kebijakan secara integral dan menyeluruh mampu mendorong angka tersebut untuk dapat menjadi penyokong kebijakan kemaritiman Indonesia.

Oleh

Ahlan Zulfakhri

Sekjen APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia)

sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/31/352258/kebijakan-maritim-baiknya-libatkan-seluruh-stakeholder

berita - 00.00

Kebijakan Maritim Baiknya Libatkan Seluruh Stakeholder

SEBAGAI sebuah Negara yang memilki potensi kemaritiman yang besar, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. ...

JAKARTA - Hiruk pikuk kompetisi robot tingkat perguruan tinggi tampaknya masih bergaung. Baru-baru ini, Universitas Diponegoro (Undip) meraih berbagai penghargaan dalam Roboboat Competition. Ajang ini merupakan kompetisi robot yang bisa dioperasikan di perairan.

Tingkat kesulitan pada kompetisi ini cukup tinggi. Namun, Undip mampu menempatkan tim robotnya di peringkat keenam sebagai The Best Design dalam kompetisi yang dihelat oleh Assosiation for UNAMED Vehicle System International (AUVSI) Foundation and ONR itu.

Pada lomba yang memasuki tahun keempat penyelenggaraannya ini, Undip diwakili oleh Ahlan Z (Teknik Perkapalan), Mohamad Ansori (Teknik Perkapalan), Tri Bagus susilo (Teknik Elektro), Ogi Tridho Maroghi (Teknik Perkapalan), Fatih Khamdani (Teknik Mesin), Andi pratama (Teknik Perkapalan) dan Yudis (Teknik Mesin).

Salah seorang anggota tim, Mohamad Ansori menyatakan, berbeda dengan robot yang menggunakan lintasan darat, membuat robot dengan lintasan air lebih sulit. "Sebab, air adalah fluida bergerak yang sulit diprediksi," kata Ansori seperti dikutip dari keterangan tertulis Undip, Kamis (16/6/2011).

Dia menjelaskan, perjuangan menuju final tidaklah mulus. Timnya mengalami kesulitan dana dan pengurusan visa. Selain itu, Ansori menambahkan, tim Roboboat Undip juga menggunaan berbagai bahan bekas untuk membangun robotnya.

“Sampai saat tim Indonesia mendapatkan penghargaan, pendanaan untuk keberangkatan belum bisa dipenuhi semuanya. Bahkan ketika sudah berada di Virginia mengikuti kompetisi tersebut, disamping kalah dari segi teknologi, anggota tim harus menghemat dana biaya hidup," tutur pria yang tidak bisa ikut ke Virginia karena ijin visanya belum keluar ini.

Rektor Undip, Sudharto P Hadi, berharap, prestasi yang telah menyejajarkan Undip dengan universitas kelas dunia ini mampu menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia. "Semoga prestasi ini menginspirasi semua mahasiswa Undip dan juga mahasiswa Indonesia lainnya untuk terus berkreasi kreatif sehingga menghasilkan inovasi spektakuler dan mengagumkan serta bermanfaat bagi masyarakat luas" kata Sudharto.

Kompetisi rbot air tahunan ini diikuti 15 Tim dari seluruh dunia antara lain University of Rhode Island, University of Central Florida, Virginia Tech, University of Michigan, dan Nasional Cheng Kung University.

Sebagai satu-satunya peserta dari Indonesia, Undip menorehkan prestasi sejajar dengan kampus-kampus kelas dunia tersebut. Juara 1 Roboboat Competition adalah Universitas Rhode Island, diikuti oleh University of Central Florida pada tenpat kedua, dan Sistem Georgia Tech Lab Aerospace di peringkat ketiga.

Juara keempat diraih Virginia Tech, disusul oleh Stevens Institute di posisi kelima dan Undip di peringkat keenam. Peringkat ketujuh diduduki Georgia Tech Savannah Robotika.

sumber: http://news.okezone.com/read/2011/06/16/373/469080/undip-berjaya-di-roboboat-competition

berita - 23.59

Undip Berjaya di Roboboat Competition

JAKARTA - Hiruk pikuk kompetisi robot tingkat perguruan tinggi tampaknya masih bergaung. Baru-baru ini, Universitas Diponegoro (Undip) me...

SEMARANG, KOMPAS.com - Setelah melalui perjuangan berat, Tim Roboboat Universitas Diponegoro Semarang, akhirnya berhasil meraih prestasi dalam ajang Roboboat Competition yang diselenggarakan Assosiation for Unamed Vehicle System International (AUVSI) Foundation and ONR's 4th International RoboBoat Competition di Virginia. Dalam ajang yang berlangsung tanggal 9-12 Juni 2011, Roboboat Undip menempati peringkat 6 sebagai The Best Design.

Kompetisi Roboboat ini adalah sebuah ajang perlombaan bagi mahasiswa dalam menunjukkan kemampuannya menciptakan robot yang bisa di jalankan secara otomatis didalam air dengan tingkat kesulitan yang tinggi perairan. Kegiatan ini diikuti 15 tim dari seluruh dunia antara lain adalah University of Rhode Island, University of Central Florida, Virginia Tech, University of Michigan, dan Nasional Cheng Kung University. Undip adalah satu-satunya peserta dari Indonesia dalam ajang tersebut.

Pemenang dalam kompetisi ini dimenangkan Universitas Rhode Island, disusul Juara 2 University of Central Florida, dan Sistem Georgia Tech Lab Aerospace (3), Virginia Tech (4), Stevens Institute (5) , Juara 6 Undip, Indonesia (6) dan Georgia Tech Savannah Robotika (7).

Selain mendapatkan prestasi tersebut tim yang terdiri dari Ahlan Z (Teknik Perkapalan), Mohamad Ansori (Teknik Perkapalan) Tri Bagus susilo (Teknik Elektro), Ogi Tridho Maroghi (Teknik Perkapalan), Fatih Khamdani (Teknik Mesin), Andi pratama (Teknik Perkapalan) dan Yudis (Teknik Mesin) , juga mendapat penghargaan tambahan dalam Inovation in Design and cost performance.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Humas Undip Semarang, Kamis (16/6/2011), Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD menyampaikan selamat, apresiasi dan kebanggaan atas prestasi yang diraih mahasiswa Undip.

"Prestasi ini sangat membanggakan dan mengesankan, tidak tanggung-tanggung Undip mampu berprestasi tingkat internasional, sejajar dengan Universitas terbaik dunia lainnya" tuturnya.

Ia berharap, prestasi tersebut menginspirasi seluruh mahasiswa Undip dan juga mahasiswa Indonesia lainnya untuk terus berkreasi kreatif , sehingga menghasilkan inovasi spektakuler dan mengagumkan serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Sudharto menambahkan saat ini, Undip dan Indonesia menunggu putra putra terbaiknya kembali ke Tanah Air.

Sementara itu, M. Ansori, salah satu anggota tim yang tidak sempat ikut ke Virginia, karena kesulitan mendapatkan visa, mengatakan, kompetisi robot yang lintasannya di darat berbeda dengan robot di air. Di air, robot memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.

"Perjuangan mengikuti final lomba ini cukup berat, mulai dari kesulitan pendanaan, kesulitan mendapatkan visa sampai penggunaan bahan bahan bekas yang dipakai untuk pembuatan Roboboat ini," tambahnya.

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/16/10385550/Undip.Raih.Peringkat.6.di.Roboboat.Competition

berita - 23.55

Undip Raih Peringkat 6 di Roboboat Competition

SEMARANG, KOMPAS.com - Setelah melalui perjuangan berat, Tim Roboboat Universitas Diponegoro Semarang, akhirnya berhasil meraih prestasi ...

Berawal dari sebuah informasi yang didapatkan dari AUVSI, Asosiasi Kendaraan Tanpa Awak Dunia, yang berpusat di Amerika Serikat, Tim Roboboat Universitas Diponegoro Semarang mengikuti International Roboboat Competition, perlombaan tingkat dunia yang sudah diadakan sejak tahun 2007.

Kompetisi yang diikuti berbagai universitas ternama di dunia itu bertujuan mengembangkan kendaraan tanpa awak khususnya di bidang keamanan laut. Kompetisi diadakan di Pusat Keamanan Laut Amerika Serikat di Virginia, AS.

Pertengahan April, Tim Roboboat Universitas Diponegoro Semarang mendapat surat dari Association for Unmaned Vehicle Systems International (AUVSI) dan Office Naval Research untuk mengikuti perlombaan bergengsi tersebut pada 9-12 Juni 2011 di Pantai Virginia, AS. Persiapan untuk melakukan perjalanan panjang dari Indonesia menuju ke AS berlangsung singkat.

Persiapan bukan melulu mengenai administrasi yang cukup sulit untuk bisa masuk ke AS. Persiapan desain robot kapal pun menggunakan teknologi seadanya karena ternyata teknologi yang digunakan adalah autonomous system (sistem otomatis) yang belum berkembang di Indonesia, khususnya di bidang perkapalan. Pendanaan pun menjadi kendala karena dukungan dari pihak swasta maupun pemerintah yang tak ada. Sampai saat keberangkatan, tim sama sekali tak memiliki dana. Alhasil, selain berupaya merogoh kocek masing-masing, pihak univeritas memberikan dana talangan Rp 90 juta untuk mendapat tiket.

Jangkar Bumi

Tim Roboboat Undip melakukan persiapan selama kurang lebih 1,5 bulan meliputi berbagai hal,

mulai persiapan administrasi hingga penyiapan robot yang akan dilombakan. Pokoknya, kami tetap bertekad terbang ke AS untuk mengikuti kompetisi tersebut.

Tim menyiapkan robot berukuran 80x50 sentimeter bernama ”Boat Jangkar Bumi”. Rangkaiannya memang amat sederhana, mulai dari fiber model kapal yang bermodalkan Rp 2,5 juta, dua kamera curt vision seharga Rp 600.000, dan sebagainya. Total biaya pembuatan robot sebesar Rp 15 juta.

Dengan kondisi itu, kami harus bertarung dengan tim-tim yang sangat tangguh bukan hanya dari segi teknologi, melainkan juga dukungan dari pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi yang memfasilitasi tim negara mereka. Terus terang kami sempat kurang percaya diri.

Kami harus bertemu dengan tim dari Virginia Tech, Rhode Island; National Cheng Kung University, University of Michigan Technology, dan lain sebagainya. Teknologi canggih serta dukungan pemerintah yang luar biasa mereka dapatkan. Bahkan, ada satu tim universitas yang menggunakan sensor berharga di atas Rp 30 juta.

Kami sempat dianggap sebelah mata sebelum menunjukkan kemampuan kami. Tim lain melihat kami hanya membawa robot kapal yang sebagian besar berbahan baku barang daur ulang. ”Kami sudah sampai di AS. Mau apa lagi? Kami tinggal berjuang secara maksimal. Menang kalah urusan belakang, yang penting kami mencoba sebaik mungkin,” pikir kami.

Tim Undip beranggotakan Ahlan Zulfakhri (Teknik Perkapalan), Tri Bagus Susilo (Teknik Elektro), Tri Adhi Yudistira (Teknik Mesin), Ogi Tri Dho Marogi (Teknik Perkapalan), Rahadian (Teknik Elektro), Ihsan (Teknik Elektro), Fatih Khamdani (Teknik Mesin), M Ansori (Teknik Perkapalan), Andi Pratama (Teknik Perkapalan).

Namun, kami hanya mampu memberangkatkan 5 orang karena keterbatasan biaya. Itu pun berawal dengan sangat pesimistis karena sampai sehari sebelum keberangkatan kami belum mendapatkan tiket serta dukungan dana. Tidak adanya pendanaan yang cukup juga menyebabkan para dosen pembimbing, yakni Eko Sasmito Hadi, Hartono Yudho, dan Imam Pudjo batal berangkat.

Inovasi

Perlombaan dilaksanakan dengan berbagai proses penilaian. Boat Jangkar Bumi mampu meraih posisi ke-12 dari 17 tim peserta lomba, memang bukan urutan yang maksimal. Namun, saat presentasi, banyak juri tertarik dengan desain kami karena simpel dan banyak inovasi.

Dengan hasil presentasi itu, tim mendapatkan kesempatan untuk melakukan misi berikutnya. Kemudian, kami mendapat kabar bahwa tim memasuki lima besar. Namun, kompetitor kami dari universitas kelas berat, seperti Michigan of University (juara 2010), Virginia Technology, Aerospace Design Lab Georgia Tech, dan National Cheng Kung University, tim yang sudah punya pengalaman di tahun lalu.

Memasuki final sama sekali di luar perkiraan kami. Berita gembira kami terima seusai makan siang. Ternyata, tim Univeritas Diponegoro Semarang dengan ”Boat Jangkar Bumi” memasuki putaran final. Tim hanya diberi waktu 20 menit untuk mempersiapkan semuanya.

Dengan waktu singkat kami berhasil melewati dua gate pada putaran final. Kami berhasil. Tim Undip mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dalam 4th International Roboboat”. Penghargaan itu adalah untuk Best Innovation Design, Cost Performance, serta tempat keenam untuk penyelesaian misi.

Terbukti dengan semangat tinggi semua keterbatasan sebelum berangkat tak menjadi kendala berarti. Kami mampu mendapatkan penghargaan yang berlipat.

Ahlan ZulfakhriMahasiswa FakultasTeknik Perkapalan/ Team Leader Roboboat Universitas Diponegoro Semarang

***

Menunggu Perhatian Pemerintah

Kegembiraan kami mendapatkan tiga penghargaan dalam International Roboboat Competition belum lega. Kami belum mendapatkan dana untuk melunasi talangan dari universitas sebesar Rp 90 juta. Hasil yang membanggakan Indonesia ternyata belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pihak swasta yang berjanji memberikan bantuan pun masih belum merealisasikannya.

Surat permohonan audiensi yang diajukan kepada Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pendidikan Nasional belum mendapat tanggapan.

Kami berharap pemerintah memberi perhatian karena begitu banyak anak Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat dunia, tetapi apresiasi pemerintah masih sedikit untuk hal ini.

Padahal, dengan segala keterbatasan yang ada, anak-anak Indonesia mampu berprestasi di tingkat dunia.

Tinggal bagaimana pemerintah dan swasta mampu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pengembangan teknologi dan prestasi bangsa.

sumber: http://regional.kompas.com/read/2011/07/19/04265841/Prestasi.yang.Minim.Atensi

berita - 23.50

Prestasi yang Minim Atensi

Berawal dari sebuah informasi yang didapatkan dari AUVSI, Asosiasi Kendaraan Tanpa Awak Dunia, yang berpusat di Amerika Serikat, Tim Robo...

Semarang, JMOL ** Meraih kesadaran publik untuk melek maritim akan sangat sulit apabila hany dibangun secara struktural pemerintahan. Diperlu kan elemen lain di luar pemerintahan untuk mewujudkannya.

“Jangan sampai maritim hanya menjadi isu dan kegalauan sebagian orang, melainkan harus mampu menjadi permasalahan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia,” ujar Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Ahlan Zulfakhri, kepada JMOL, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, kebangkitan kemaritiman memang sedikit terlihat, dengan dibentuknya Menko Maritim.

“Pembentukan Menko Maritim membawa angin segar, jika kita bicara tatanan struktural negara yang sudah ada upaya baik untuk memprioritaskan laut sebagai sebuah fondasi pembangunan bangsa. Namun, pembangunan kemaritiman tidak serta merta hanya menjadi tangung jawab Kemenko Maritim, terang Ahlan.

Kemenko Maritim merupakan kementerian koordinator yang baru. Ahlan menilai, ditilik dari permasalahan anggaran kebijakan serta rencana ke depan, Kemenko Maritim belum memiliki kapasitas cukup untuk memajukan Indonesia dalam bidang maritim.

“Indonesia yang sangat luas serta mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, pesimis rasanya jika Kemenko Maritim hanya bekerja sendiri,” tegasnya.

Ahlan memaparkan, sejak Deklarasi Djuanda, membutuhkan waktu 46 tahun hingga terbentuk kementerian yang fokus pada kemaritiman Indonesia, yakni era Presiden Abdurrahman Wahid. Dari masa itu menuju era Presiden Jokowi, membutuhkan waktu 15 tahun, sampai akhirnya lahir Menko Maritim.

“Dari sejumlah data tentang perjalanan struktural bangsa Indonesia, ada jangka waktu cukup lama mewujudkan kebijakan maritim di tingkat pemerintahan. Jadi, wajar saja jika selama ini pembangunan di darat lebih diprioritaskan,” ucap Ahlan.

Ia menandaskan, diperlukan sebuah rencana besar Kemenko Maritim yang mengintegrasikan berbagai elemen kebijakan struktural. Pemerintah harus mengajak masyarakat untuk turut serta mambangun kemaritiman.

“Maritim bukan hanya persalahan Kemenko Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Permasalahan laut bukan hanya mencangkup ikan, terumbu karang, pesisir, dan perkapalan. Maritim menjadi bagaian pembangunan yang tidak terpisahkan dari tata-ruang di Indonesia, kesejahteraan masyarakat, industri, bahkan sampai pendidikan. Mewujudkan Bangsa Maritim yang tangguh memang bukan hal mudah. Namun, bukan pekerjaan sulit jika seluruh elemen bangsa Indonesia menyambut dicanangkannya visi maritim untuk kebangkitan Indonesia,” pungkasnya.

sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/11/sekjen-apmi-melek-maritim-akan-sulit-bila-bergantung-pada-pemerintah/

berita - 23.46

Sekjen APMI: Melek Maritim Akan Sulit Bila Bergantung pada Pemerintah

Semarang, JMOL ** Meraih kesadaran publik untuk melek maritim akan sangat sulit apabila hany dibangun secara struktural pemerintahan. Dip...

Semarang, JMOL ** Selaras Poros Maritim Dunia, pertahanan maritim menjadi garda terdepan perlindungan potensi bahari Indonesia. Konsep pertahanan laut yang baik akan menghasilkan output yang baik pula.

“Dalam hal ini, tentunya pembagian wilayah untuk pertahanan Indonesia tampaknya perlu diterapkan. Jika negara-negara lain yang memilki laut tidak begitu luas menerapkan konsep manajemen pertahanan laut yang baik, seharusnya Indonesia mampu memilki konsep manajemen pertahanan yang lebih baik, mengingat potensi sumberdaya laut Indonesia yang begitu besar,” ujar Ahlan Zulfakhri, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), kepada JMOL, beberapa waktu lalu.

Di samping itu, sambungnya, pertahanan sebuah negara merupakan harga diri yang seharusnya dijalankan tanpa toleransi.

“Beberapa konsep pertahanan manajemen laut yang sudah dijalankan di beberapa negara besar adalah Brown Water Navy, Green Water Navy, dan Blue Water Navy. Bagaimana dengan Indonesia?” kata Ahlan.

Ia menjelaskan, Brown Water Navy adalah angkatan laut dengan kekuatan perlindungan serta pertahanan wilayah perairan di sekitar pantai yang dikenal sebagai zona litoral. Wilayah ini mencakup pesisir hingga laut lepas pantai berjarak ratusan mil, merupakan bagian terdalam dari wilayah kemaritiman suatu negara. Di sinilah terkonsentrasi hiruk-pikuk lalu-lintas lepas pantai serta kapal-kapal dari penegak hukum, seperti polisi perairan, bea-cukai, dan lainnya.

“Kekuatan Brown Water Navy umumnya terdiri atas kapal-kapal patroli dengan persenjataan defensif, seperti meriam untuk tugas mendasar yakni operasi pantai dan perlindungan kegiatan ekonomi di perairan. Belakangan, dalam perkembangannya, kapal-kapal patroli tersebut dilengkapi dengan rudal-rudal ofensif anti-kapal permukaan dan torpedo serta didukung oleh kapal kombatan yang didukung rudal-rudal dan torpedo untuk fungsi semacam itu. Kapal-kapal patroli cepat rudal atau torpedo sudah sangat memadai,” tuturnya.

Selanjutnya, Green Water Navy berada satu tingkat lebih tinggi di atas Brown Water Navy, yakni angkatan laut dengan proyeksi kekuatan hingga ke perairan antara batas terluar Brown Water hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan, dan pulau-pulau terluar dari suatu negara.

“Dimensi jangkauannya bisa mencapai ribuan mil. Kekuatannya berupa kapal cepat rudal dan torpedo yang mampu menjangkau jarak 2000 mil. Selain itu, juga memerlukan kapal jenis korvet dan fregat, atau yang lebih besar dari itu, termasuk kapal selam. Karena, kekuatan ini harus bisa diproyeksikan hingga perairan terluar dan perairan regional,” terang Ahlan.

Blue Water Navy

Sementara Blue Water Navy, lanjut Ahlan, adalah proyeksi kekuatan angkatan laut sebuah negara yang menjangkau samudera dan perairan antar-benua.

“Untuk menggambarkan kekuatannya, dapat merujuk pada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat memproyeksikan kehadiran kapal perangnya hingga ke seluruh penjuru dunia dengan gugus tugas kapal induk yang terdiri dari kapal induk sebagai inti, kapal jelajah, kapal selam, dan kapal pendukung. Dengan kekuatan Blue Water Navy, Amerika Serikat dapat menghadirkan negaranya di perairan sebagai fungsi diplomasi dan politik,” papar Ahlan.

Ia menambahkan, selain Amerika Serikat, beberapa negara besar, seperti Inggris, Prancis, dan Rusia, juga menghadirkan kekuatan lautnya, meski dengan kepentingan diplomasi yang berbeda. Inggris, yang pernah dikenal sebagai penguasa lautan, kini menghadirkan gugus operasionalnya dengan kapal induk yang lebih kecil, karena diarahkan untuk pertempuran anti-kapal selam. Sementara Rusia, sebagai inti dari Uni Soviet dulunya, lebih banyak menghadirkan kekuatan laut di penjuru dunia dengan kapal selam bertenaga nuklir.

sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/11/wujudkan-poros-maritim-dunia-dengan-blue-water-navy-mungkinkah/

berita - 23.45

Wujudkan Poros Maritim Dunia dengan Blue Water Navy, Mungkinkah?

Semarang, JMOL ** Selaras Poros Maritim Dunia, pertahanan maritim menjadi garda terdepan perlindungan potensi bahari Indonesia. Konsep pe...

Peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 jurusan Surabaya – Singapura di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah turut menjadi ajang unjuk teknologi mutakhir dari berbagai negara yang membantu evakuasi. Dari sekian banyak alutsista milik berbagai negara, USS Sampson, kapal Destryoer ukuran besar milik Amerika Serikat yang banyak menyedot perhatian.

Selain peranan dari SDM yang berkualitas yang dalam hal ini para Tim SAR dan masyarakat yang membantu, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri memaparkan peranan teknologi dalam operasi SAR ini.

“Berbagai teknologi digunakan untuk menemukan AirAsia, maka itu perlunya sebuah perhatian khusus bagi masyarakat peisisir untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyelamatan agar kedepan masyarakat dapat turut serta membantu pencarian,” ungkap Ahlan.

Kekagumannya pada USS Sampson yang berhasil menemukan 12 jenazah pada 2 Januari 2015, Ahlan memberikan pujian kepada kapal perang yang diambil dari nama pahlawan negeri Paman Sam ketika perang dengan Spanyol, Laksamana William T Sampson.

“Kapal ini menjadi ‘bintang’ dalam proses pencarian AirAsia QZ8501. Mereka bisa menemukan dan mengevakuasi total 12 jenazah pada Jumat 2 Januari 2015 dan USS Sampson merupakan salah satu jenis kapal perang penghancur yang dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat,” terangnya.

Kapal yang memiliki berat lebih dari 1.000 ton dan panjang hampir 100 meter ini dibangun di galangan Bath Iron Works, Amerika Serikat yang dipesan tahun 2002 dan selesai tahun 2005. Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 2007 dan pernah melakukan berbagai operasi seperti pencarian MH370 dan misi-misi kemanusiaan lainnya.

Selain itu kapal yang bermangkal di San Diego ini juga dilengkapi dengan teknologi mutakhir diantaranya system radar. “Sistem radar USS Sampsons disebut-sebut berteknologi 3 dimensi, fitur inilah yang dibutuhkan agar pencarian pesawat AirAsia QZ8501 berlangsung cepat,” sambungnya.

Sebelumnya, USS Sampson selepas dari Guam memang pernah singgah di Indonesia dalam kegiatan kunjungan antara Angkatan Laut di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, 22/12/14 lalu. Kini ketika terjadi kejadian pesawat jatuh, USS Sampson kembali ke Laut Jawa untuk misi kemanusiaan.

Kemampuan teknologi maritim yang mumpuni ternyata bukan hanya bermanfaat ketika peperangan berlangsung tetapi juga dari berbagai misi selain perang seperti misi pencarian korban AirAsia QZ8501 ini.

“Teknologi juga mampu dimanfaatkan dalam proses evakuasi bila terjadi kecelakaan di laut. Pemerintah diharapkan mampu menempatkan kebijakan teknologi kelautan menjadi perhatian khusus. Selain itu pentingnya sistem keamanan dan keselamatan di laut sangat diperlukan agar kedepan Indonesia mampu secara cepat mengatasi kecelakaan di laut,” tutupnya

sumber :http://jurnalmaritim.com/2015/01/uss-sampson-teknologi-mutakhir-pencarian-airasia-qz8501/

berita - 23.42

USS Sampson, Teknologi Mutakhir Operasi SAR AirAsia QZ8501

Peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 jurusan Surabaya – Singapura di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah turut menjadi ajang u...

Indonesia, Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku

Disanalah Aku Berdiri jadi Pandu Ibuku…

Petikan lirik lagu Indonesia Raya itu menyebutkan secara tersirat peranan wanita (ibu) bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Dalam memperingati Hari Ibu 22 Desember 2014 saat ini, kita perlu melihat sosok wanita-wanita pejuang maritim pada masa lalu maupun kini yang meneruskan perjuangan lintas generasi di bidang kemaritiman.

Adapun sejarah penetapan 22 Desember sebagai Hari Ibu karena adanya kongres wanita yang berlangsung di Yogyakarta, tanggal 22-25 Desember 1928. Kongres wanita itu merupakan kelanjutan dari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berisi bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Beberapa pendapat menyebutkan, istilah ‘Ibu Pertiwi’ muncul dari kongres wanita itu yang menyimbolkan tanah air dan tanah tumpah darah pada saat manusia lahir ke dunia melalui Rahim seorang Ibu.

Istilah laut sebagai pemersatu juga sudah dijelaskan meskipun belum secara terperinci dari dua momen penting bangsa Indonesia itu. Untuk mengenang jasa-jasa wanita pejuang maritim yang juga sebagai pejuang tanah air, diantaranya Ratu Kalinyamat dan Laksamana Malahayati, akan dipaparkan secara singkat profilnya dalam tulisan ini. Bukan bermaksud mengecilkan pejuang wanita lainnya yang tidak dicantumkan dalam konteks maritim ini, tetapi dengan maksud mengangkat karakter perjuangannya yang sangat bermanfaat bagi kita yang hidup di masa sekarang dan kurangnya referensi tentang pejuang maritim wanita lainnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat yang memiliki nama asli Retna Kencana menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia sejak pertengahan abad ke-16, terutama di Pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kepemimpinannya, dikenal di lingkungan keluarga Kerajaan Demak. Ia memegang peranan sentral dalam penyelesaian konflik perebutan kekuasaan di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat menjadi tumpuan bagi keluarga besar Kerajaan Demak. Setelah terbunuhnya suaminya, Pangeran Hadiri, ia dilantik menggantikan suaminya menjadi penguasa Jepara dengan gelar Candra Sengkala Trus Karya Tataning Bumi yang diperhitungkan sama dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 10 April 1549. Dari posisinya sebagai penguasa Jepara itu lah, Ratu Kalinyamat semakin populer.

Pemerintahan Ratu Kalinyamat lebih mengutamakan strategi pengembangan Jepara untuk memperkuat sektor perdagangan dan angkatan laut. Kedua bidang ini dapat berkembang dengan baik kalau dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa kerajaan maritim lainnya seperti Johor, Aceh, Maluku, Banten, dan Cirebon. Ini berarti bahwa Ratu Kalinyamat harus menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan kerajaan lain agar kedudukan Jepara sebagai pusat kekuasaan politik dan pusat perdagangan bisa kokoh.

Penguasaan aktivitas ekonomi dan perdagangan, menempatkan Ratu Kalinyamat memiliki angkatan laut yang cukup kuat untuk mendukung aktivitas pelayaran dan perdagangan seberang laut. Di bawah Ratu Kalinyamat, Jepara mencapai puncak kejayaannya. Strategi pengembangan Ratu Kalinyamat diarahkan pada penguatan sektor perdagangan dan angkatan laut telah berhasil menempatkan Jepara sebagai pusat perdagangan laut, pusat industri galangan kapal, dan pelabuhan internasional. Jepara kemudian berkembang menjadi bandar perdagangan dan bandar transito yang dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa dan suku bangsa.

Kekayaan Ratu Kalinyamat merupakan faktor pendukung utama bagi kekuatan politiknya. Berkat potensi itu, ia melakukan serangan terhadap Malaka yang saat itu diduduki Portugis pada tahun 1551 dan 1574. Serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap Kerajaan Johor dan Aceh, yang memintanya membantu mengusir Portugis dari Malaka. Permintaan kedua kerajaan itu memberikan gambaran bahwa secara politis Ratu Kalinyamat dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat dan namanya cukup termasyhur.

Laksamana Malahayati

Heroisme perjuangan putra-putri Aceh dalam melawan penjajah, menyebabkan Aceh sebagai daerah di Indonesia yang terakhir dikuasai oleh penjajah. Kegigihan pejuang Aceh melawan penjajah tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakat Aceh yang sangat religius.

Aceh terletak di daerah yang sangat strategis, yaitu di selat Malaka. Semua kapal-kapal Eropa yang bertujuan memasuki wilayah Indonesia terutama pulau Jawa harus melalui selat Malaka. Jalur selat Malaka ini sangat ramai, sering juga disebut jalur sutera dua. Para pedagang dari benua Eropa, China, Asia sering menggunakan jalur sutera dua ini untuk membeli rempah-rempah di kepulauan nusantara. Pada saat itu komoditi rempah-rempah sangat berharga.

Malahayati, adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nama aslinya adalah Keumalahayati. Ayah Keumalahayati bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539 M. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M), yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.

Malahayati kecil sering diajak berlayar oleh ayahnya. Hal ini menyebabkan Malahayati mencintai dunia bahari sejak dini. Dia kemudian bertekad untuk menjadi pelaut handal seperti ayahnya. Malahayati menempuh pendidikan di Akademi Militer Mahad Baitul Maqdis yang dimiliki kerajaan Aceh Darussalam saat itu.

Salah satu peristiwa yang akan selalu dikenang oleh sejarah adalah keberhasilannya mengusir armada-armada Belanda dibawah pimpinan De Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick de Houtman. Cornelis de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 dan berhasil menancapkan kuku imperialisme di Jawa.

Pada tahun 1599, De Houtman bersuadara melakukan kunjungan kedua ke Indonesia. Dalam kunjungan kedua ini de Houtman bersaudara bersandar di Aceh pada tanggal 21 Juni 1599. Mereka berniat untuk mengusai kerajaan Aceh karena letaknya yang sangat strategis sebagai gerbang kepulauan nusantara. Malahayati mengetahui niat busuk de Houtman bersaudara, dia bertekad akan bertempur habis-habisan mengusir penjajah terlaknat.

Malahayati mengerahkan seluruh pasukannya dan memegang komando tertinggi. Dalam pertempuran itu, Frederick de Houtman tertangkap kemudian dijadikan tawanan Kerajaan Aceh. Sedangkan Cornelis De Houtman berhasil dibunuh oleh Malahayati sendiri pada tanggal 11 September 1599. Pada awalnya Cornelis berniat menjebak Malahayati dalam suatu perjamuan makan malam untuk membicarakan gencatan senjata. Tetapi niat jahat tersebut tidak tercapai, Malahayati berhasil menyelamatkan diri bahkan berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertarungan duel satu lawan satu diatas geladak kapal. Atas jasanya memukul mundur armada Belanda, Malahayati dianugerahi gelar Laksamana oleh Kerajaan Aceh.

Nada Faza Soraya, Pejuang Wanita Maritim Masa Kini

Perjalanan Nada Faza Soraya dimulai pada 2001 di Batam, Kepri ketika terjadi konflik antara INSA dan ISAA. Berbagai gagasan yang muncul dan berkembang dirumuskan menjadi suatu konsep usulan pembenahan. Konsep tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam sepucuk surat tertanggal 14 September 2001 yang dikirimkan oleh Nada biasa akrab disapa selaku praktisi pelayaran dan fungsionaris Hubungan Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Bahari di Batam.

Dalam masa empat bulan berikutnya, berlangsung korespondensi di antara lembaga kepresidenan, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan Perikanan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bahari, Batam. Pada bulan Mei 2002 berlangsunglah audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat Bahari Batam dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia.

Seusai audeinsi, komunitas maritim Batam melakukan konsolidasi untuk penyatuan langkah dan gagasan, dalam berbagai diskusi, dan pertemuan informal di antara asosiasi kepelabuhanan Batam (APBMI, HNSI, INSA, ISAA, Gaveksi) dan Kadin Kota Batam. Salah satu hasil dari proses ini adalah kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan berskala nasional, dalam bentuk Pra Semiloka, Diskusi Panel, dan Lokakarya. Kesepakatan ini direalisasikan dengan menyelenggarakan Pra Semiloka Maritim Indonesia, pada tanggal 17-19 Januari 2003 di Batam dengan Kadin Kota Batam dan asosiasi kepelabuhanan Batam sebagai pelaksana.

Di dalam forum tersebut, sekali lagi, terlontar keprihatinan tentang kelemahan pembinaan sumberdaya manusia di bidang maritim. Padahal penerapan gagasan untuk memecahkan masalah maritim Indonesia hanya dapat dilakukan jika didukung dengan mutu sumberdaya yang baik. Maka terlontarlah gagasan pendirian Universitas Maritim Indonesia (UMI) sebagai lembaga pembinaan sumberdaya manusia maritim.

Perjalanan panjang selama hampir 15 tahun membawanya menjadi seorang aktivis wanita dunia maritim. Keteguhannya membawa konsep Universitas Maritim Indonesia menjadi sebuah harapan besar agar lahirnya generasi penerus bangsa yang kaya akan nilai dan ilmu maritim. Selain itu fungsi dari universitas Maritim ini sebagai sebuah upaya agar Indonesia mampu bicara maritim dalam skala kompleks. Yakni bukan lagi memisahkan puzzle keilmuan maritim dari hukum, budaya, sejarah, sains, teknologi, perikanan, dan pelayaran melainkan sebuah satu kesatuan yang kompleks dan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi permasalahan.

Perjuangan panjang telah membawanya menjadi Presidium Sekertariat Bersama Bangsa Maritim Nusantara (Sekber BMN), sebagai wadah untuk menyatukan perspektif maritim secara utuh. Berkumpulnya berbagai elemen maritim nasional menjadi sebuah harapan untuk terwujudnya kekuatan maritim Indonesia. Sekber BMN yang baru saja di deklarasikan di atas KRI Banda Aceh menunjukkan bahwa dukungan elemen nasional cukup besar untuk membangkitkan kemaritiman Indonesia. Disamping itu, dirinya juga menjadi pembina Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI).

Penulis : Ahlan Zulfakhri ( Sekjen APMI) dan Adityo Nugroho

sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/12/peringati-hari-ibu-berikut-sosok-para-wanita-pejuang-maritim-indonesia/

berita - 23.41

Peringati Hari Ibu, Berikut Sosok Para Wanita Pejuang Maritim Indonesia

Indonesia, Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Disanalah Aku Berdiri jadi Pandu Ibuku… Petikan lirik lagu Indonesia Raya itu menyebutkan...

Pages