Gagasan untuk Maritim Indonesia: gagasan

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, menuju Pelabuhan Siwa, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan manifes, jumlah penumpang sebanyak 118 orang, yang terdiri 106 penumpang umum, 10 anak buah kapal, dan dua penjaga kantin kapal.

KM Marina Baru 2B adalah jenis kapal cepat berbahan fiber. Kapal tenggelam pada posisi 12 mil dari Pelabuhan Lasusua setelah mengalami cuaca buruk dengan tinggi gelombang mencapai lima meter. Menurut informasi sementara yang berhasil dihimpun Redaksi, kapal mengalami kebocoran pada lambung.

Tanpa bermaksud mendahului investigasi oleh KNKT, Redaksi mewawancarai beberapa pihak untuk memprediksi apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang menewaskan puluhan orang tersebut.

Bahan Fiber, Cuaca dan Syahbandar

Dalam sebuah kecelakaan kapal, syahbandar dan nakhoda adalah dua pihak yang paling bertanggungjawab. Faktor penting lainnya adalah cuaca.

Kesesuaian material atau bahan kapal (dalam kasus ini bahan Fiber) dengan batasan pengoperasiannya sebenarnya sudah diatur oleh IMO dalam HSC Code dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota IMO.

Bahkan BKI, klas milik Indonesia sudah memiliki regulasi yang disebut Rules Fibreglass Reinforced Plastic Vessels. Aturan tersebut meliputi masalah konstruksi, seperti material, cara penyambungan, konstruksi sekat kedap, tangki, geladak, kekuatan kapal, permesinan, kelistrikan, dan lain-lain.

Siswanto Rusdi dari NAMARIN berpendapat kapal cepat dengan material fiber seharusnya mengikuti HSC Code. Jenis High Speed Craft seperti KM Marina Baru 2B yang karam tersebut seharusnya dilarang beroperasi di laut lepas atau laut dengan karakteristik gelombang tinggi seperti Teluk Bone.

“Selain itu, sesuai HSC Code, kapal cepat fiber hanya diperbolehkan melaut paling lama empat jam, ini karena bahan fiber tidak sekuat baja”. jelas Rusdi.

Sementara Achmad Fadjar dari PORMAR-ITS, lebih mencurigai faktor cuaca menjadi penyebab utama. Menurut Fadjar, KM Marina Baru 2B sebenarnya cuma menyeberang Teluk Bone, tidak melalui laut terbuka seperti Laut Jawa.

Fadjar mengakui bahwa cuaca di Teluk Bone tergolong ekstrim. Perubahan cuaca bisa berlangsung dengan cepat. Selain itu, nampaknya tidak ada data yang memadai tentang arus dan ombak di Teluk Bone.

“Jika benar saat itu gelombang setinggi lima meter, saya kira kapal dengan jenis material apapun akan bermasalah”. ungkap Fadjar.

Namun menurut Fadjar, syahbandar setempat dan Nahkoda seharusnya memahami karakteristik alur pelayaran di Teluk Bone, sehingga dapat membuat prediksi dan mengambil keputusan yang tepat.

Konstruksi atas kapal juga berpengaruh pada saat terjadi kecelakaan. Namun menurut Fadjar, jika alat keselamatan lengkap dan disosialisasikan sesuai standar SOLAS, seharusnya korban jiwa tidak sebanyak ini.

“Saya menduga ada masalah pada akses keluar dari kabin penumpang sehingga menyebabkan banyak penumpang terjebak pada saat kapal mulai tenggelam”. jelas Fadjar.

Ahlan Zulfakhri, sekjen APMI menjelaskan bahwa pertimbangan pemilihan bahan sebuah kapal umumnya dilatarbelakangi oleh fungsi kapal tersebut.

“Saya kira syahbandar dan Hubla (Ditjen Perhubungan Laut – Kemenhub) sudah mengetahui tentang itu. Pada SOLAS atau Peraturan BKI Volume II tentang konstruksi kapal juga diterangkan soal hal tersebut”, jelas Ahlan.

Untuk itu, Ahlan mendesak pemerintah, cq Kemenhub untuk menegaskan implementasi peraturan mengenai penggunaan bahan kapal sesuai dengan fungsi kapal dan alur pelayaran yang diperbolehkan untuk jenis kapal tersebut.

Walau masih menunggu hasil investigasi KNKT, ketiga narasumber sependapat bahwa syahbandar sepatutnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas karamnya KM Marina Baru 2B tersebut.

Tidak sedikit kapal cepat penumpang (high speed passenger vessel) berbahan non ferros (bukan baja) yang kini beroperasi di perairan Indonesia. Sudah saatnya Kemenhub sebagai otoritas keselamatan pelayaran untuk memastikan terpenuhinya HSC Code secara menyeluruh, dari hulu (desain dan pembangunan) hingga pengoperasian.

Ingatlah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.56

Menduga Sebab KM Marina Baru 2B Karam

JMOL. Seperti kita ketahui, KM Marina Baru 2B tenggelam di perairan Teluk Bone pada Sabtu (19/12) sekitar pukul 13.00 Wita. Kapal tersebu...

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah geliat poros maritim yang sedang digalakkan oleh presiden, kapal yang menjadi simbol kekuatan maritim kerap tenggelam di perairan yurisdiksi kita.

Kapal KW Wihan Sejahtera yang beroperasi dengan rute Surabaya-Labuan Bajo-Ende (NTT) tenggelam di perairan dekat Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang yang memiliki berat 9.786 GT itu memiliki panjang 120,6 meter dan lebar 23,12 meter.

Kapal yang dioperasikan oleh PT Trimitra Samudera itu merupakan buatan tahun 1995 dengan tipe Ro-ro/ Passenger ship. Kapal ini dapat memuat penumpang sebanyak 153 orang dengan muatan terdiri dari Truk besar 43 unit, Truk kecil 8 unit, Mobil 7 unit dan Sepeda Motor 2 unit.

Tentunya dengan tenggelamnya kapal KM Wihana Sejahtera menjadi sebuah perhatian bagi masyarakat bahwa maritim Indonesia perlu masih banyak pembenahan. Jika kita lihat dari teori yang berlaku bahwa kapal memiliki dua perizinan secara umum yakni dari segi kelaikan kapal dan dari segi kelayakan kapal, maka ironis bila masih kerap terjadi kapal kandas di tengah laut. Kordinator Bidang Penelitian Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa dua syarat itu mutlak harus dilakukan secara benar agar meminimalisir kecelakaan di laut.

“Kelaikan kapal biasanya mengacu terhadap kelengkapan dokumen yang ada di atas kapal mulai dari muatan sampai sertifikasi ABK kapal, yang memiliki tangung jawab penuh terhadap kelaikan kapal adalah pihak Syahbandar Pelabuhan,” ujar Iqbal biasa akrab disapa.

Hal itu sebagaimana diatur dalam PM 34 tahun 2012 Pasal 3, yang menyebutkan fungsi Syahbandar salah satunya sebagai pelaksanaan, pengawasan dan pemenuhan kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

Selanjutnya sambung Iqbal, untuk kelayakan kapal biasanya dilakukan oleh pihak klasifikasi yang berhubungan dengan teknis kondisi kapal mulai dari konstruksi, plat, sampai permesinan. “Jika melihat klasifikasi kapal KM Wihan Sejahtera tertulis BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) artinya klasifikasi yang melakukan pengecekan secara teknis kapal adalah BKI,”, tambah Iqbal.

Di samping itu pihak operator kapal terutama leashing perlu dilihat bagaimana kronologis pemasangannya, karena jika melihat kejadian kapal tenggelam dari mulai benturan sampai tenggelam memakan waktu yang cukup singkat. Artinya ketika kapal bocor dan kemudian terjadi kemiringan, leashing tidak diikat dengan baik secara otomatis menjadi pemicu kapal cepat tenggelam.

Karena beban muatan kapal yang yang secara ekstrem akan sangat mempengaruhi gaya tekan kapal untuk bisa segera tenggelam. Memang masih asumsi, namun perlu kita kaji lebh dalam mengenai proses tenggelamnya kapal yang begitu singkat pasca terjadi benturan. Kami berharap manifest bisa menjawab penyebab tenggelamnya kapal baik teknis maupun non teknis,” tandasnya.

Masih menurut APMI, melalui Sekjen-nya, Ahlan Zulfakhri, satu-satunya organisasi pemuda maritim yang eksis ini menyampaikan upaya pembangunan poros maritim dunia tidak lepas dengan perbaikan internal yang ada pada pemerintahan kita sendiri. Tenggelamnya kapal KM Wihana tentunya menjadi pelajaran bagi semua stakeholder maritim bahwa ternyata sampai saat ini maritim Indonesia memang perlu pembenahan yang cukup signifikan.

“Untuk itu perlunya keseriusan pemerintah secara kebijakan maupun teknis di lapangan, karena pembangunan maritim Indonesia tidak akan mampu berjalan optimal jika hanya sampai tataran kebijakan,” ulas Ahlan.

Peninjauan teknis inilah yang membutuhkan perhatian lebih terutama di tataran pelaksana, karena hal tersebut mengartikan sudah sejauh mana visi maritim presiden dapat diintegrasikan oleh masyarakat.

“Dari sini kita dapat melihat duduk permasalahan pihak-pihak mana saja yang secara hukum bertangung jawab terhadap tenggelamnya KM Wihan Sejahtera,” selorohnya.

Tentunya kecelakaan laut seperti ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar ke depan pemerintah mampu mengintegrasikan visi presiden sekalipun dalam tataran teknis, karena kecelakaan kapal merupakan peristiwa besar yang mampu mencoreng nama indonesia di tingkat organisasi maritim dunia.

”Harapannya ini dapat menjadi perhatian pemerintah secara serius jika visi poros maritim dunia benar-benar ingin terwujud,” tutup Ahlan.

Sumber: http://jurnalmaritim.com/

berita - 18.53

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

JMOL – Tenggelamnya kapal KM Wihan Sejahtera dan DJBC beberapa waktu lalu tentunya menyentak perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Di t...

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan negara untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal itulah yang disoroti oleh organisasi maritim seperti Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dalam memandang media maritim.
Selama lebih dari setahun organisasi ini eksis dalam belantika kemaritiman Indonesia dengan menggunakan peranan media massa. Baik melalui website internal maupun kepada berbagai media online, gagasan organisasi yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan ini menyebar luas ke seantero penjuru negeri.
Tentunya, gagasan itu merupakan langkah-langkah bagaimana membangun kemaritiman Indonesia sesuai visi presiden sekaligus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan.
Dalam kesempatan itu, Sekjen APMI Ahlan Zulfakhri saat ditemui maritimnews.com di daerah Jakarta Selatan menuturkan bahwa dalam konteks maritim, pers maritim jangan hanya mengangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saja, tetapi peran swasta sebagai pilar dalam membangun maritim Indonesia juga perlu diapresiasi.
“Kebangkitan maritim merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang dicanangkan dalam visi presiden. untuk itu maritim perlu dibangun dan diangkat secara substansial. Media harus mampu men-drive isu-isu maritim mengenai teknologi perkembangan sains dan lain sebagainya,” ulasnya.
Lulusan Perkapalan Undip ini mencontohkan isu-isu seperti pembangunan kapal, energi ombak sebagai energi alternatif, dan pemeliharaan terumbu karang juga harus kerap disuarakan ke publik agar mereka mengenal maritim itu bukan hanya isu politik ketika Pilpres saja.
Oleh karena itu besar harapannya dalam momentum Hari Pers Nasional ini, peran media dalam mem-blow up agenda-agenda maritim dapat berjalan dengan maksimal.
“Isu-isu dari sains hingga kesejahteraan masyarakat pesisir harus terangkum semua oleh media maritim ke depannya,” pungkasnya.
Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.42

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

Maritimnews, Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang jatuh pada hari ini, peranan pers maritim sangat diperlukan ...

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan, maka ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendorong agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal diprioritaskan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak banyak oknum yang bermain sehingga, kapal justru tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Pasalnya proyek yang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 trilun itu harus menguntungkan para pengusaha mikro agar lebih merata dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebaliknya jangan menguntungkan oknum yang tidak ahli di bidangnya.

“Beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” ungkap Anggawira.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Opus Maritim Nusantara itu mewanti-wanti agar KKP melakukan pengawasan ekstra ketat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga visi besar presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diukur dari kesejahteraan nelayan menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar: Javaneseboat
Gambar: Rancangan Kapal ikan Javaneseboat
Selanjutnya, Anggawira juga menegaskan bahwa proyek ini sebagai ajang pembuktian produksi lokal, yang menurutnya tidak kalah baik dengan produk impor. Di mana dalam pembelian produk impor tentu pihak yang diuntungkan hanyalah para importir dan calo saja.

“Momentum ini harus dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” tegasnya.

Senada dengan Ketua BPP HIPMI, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri turut angkat bicara mengenai usulan pengusaha lokal sebagai prioritas dalam proyek ini. Menurutnya, proyek ini akan menumbuhkan dan mempersiapkan pengusaha muda menjadi lebih matang yang ke depannya akan menjadi pengusaha besar.

“Kita harus ingat prosentase pengusaha di Indonesia hanya 2 %, lalu bagaimana dengan jumlah pengusaha maritim? Sehingga momentum ini harus mampu kita manfaatkan seoptimal mungkin bukan malah membuka peluang untuk bermain api dari para oknum,” ujar Ahlan yang kini aktif berkarya dalam perusahaan galangan kapal Korea Selatan itu.

Harapannya, HIPMI mampu mendorong upaya tersebut sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mewujudkan visi poros maritim dunia. Dirinya juga menilai bahwa di HIPMI lah tempat penggodokan para pengusaha muda.

“HIPMI merupakan incubator dari pengusaha muda untuk dapat bersaing pada kancah yang tinggi lagi seperti keterlibatan Indonesia dalam MEA,” tandas Ahlan.

Dari upaya itu paling tidak prosentase jumlah pengusaha dapat mencapai 2 % termasuk yang bergerak di bidang maritim. Sehingga besar kemungkinannya jika pertumbuhan itu meningkat maka akan berjalan simultan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyek ini hanya merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang diukur dari pengembangan usaha lokalnya dan kesejahteraan para nelayannya,” pungkasnya.

sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.39

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untu...

Oleh: Ahlan Zulfakhri
Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentunya dalam upaya mewujudakan visi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh stekholder kemaritiman yang ada. Konsepsi negara maritim mengacu kepada empat hal yakni a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasional dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Negara yang merdeka seutuhnya merupakan negara yang berdaulat atas seluruh pengelolaan dan pengolahan sumberdaya yang dimiliki, inilah sebuah konsepsi dasar pembangunan maritim. Maka dari itu diperlukan sebuah konsep dan platform yang jelas dalam pembangunan maritim jadi bagian paling mendasar guna mewujudkan upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi domestik Indonesia yang cukup besar menjadi kekuatan internal yang seharusnya mampu menjadi ujung tombak pembangunan maritim Indonesia.

Pelibatan stakeholder kemaritiman menjadi elemen penting sebagai upaya pembangunan maritim Indonesia. Salah satunya adalah universitas sebagai sebuah basis sekaligus incubator gagasan keilmuan yang ada di sebuah negara. Universitas memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan maritim Indonesia. Dengan latar belakang akademisi dan kajian yang cukup kuat, menjadikan universitas sebagai ujung tombak yang mampu mengakomodir dua kepentingan. Pertama, adalah kepentingan gagasan dan inovasi pembangunan maritim. Kedua adalah kepentingan regenerasi gagasan pembangunan maritim Indonesia.

Sebagai kawah candradimuka, universitas memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan maritim Indonesia. Kita coba lihat berapa jumlah fakultas, jurusan, program studi yang mempunyai latar belakang kemaritiman. Lebih dari ribuan nampaknya yang saat ini ada di Indonesia, mulai dari PTN, PTS, Sekolah Tinggi dan Akademi, dan mulai dari keilmuan nautika, perkapalan, pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan jumlah guru besar dan ahli kemaritiman dari berbagai bidang tersebut. Tidak jarang para ahli kemaritiman Indonesia memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kemaritiman dunia internasional. Inilah potensi SDM terbesar yang dimiliki Indonesia dan seharusnya mampu dioptimalkan.

Revitalisasi Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi menjadi sebuah acuan untuk civitas akamdemi mengambil peran mampu mengembangkan konsepsi maritim. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi acuan untuk civitas akademi mampu bergerak untuk membangun kemaritiman. Sebagai sebuah incubator, universitas memiliki peran untuk mampu mendukung pemerintah dalam pembangunan maritim.

Setiap tahunnya, gagasan dan inovasi mengenai maritim datang dari universitas mulai dari tugas akhir, tesis, dan disertasi. Sayangnya terkadang semua hasil karya tersebut berhenti dalam tataran penelitian tanpa follow up yang jelas. Ini yang menjadi kelemahan pembangunan maritim. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan antara penelitian dengan keterbutuhan sektor riil kemaritiman. Sebuah harapan besar bahwa peran signifikan universitas dalam pembangunan maritim menjadi kekuatan utama Indonesia untuk mampu menjadi negara maritim yang berdaulat.

Nawacita sebagai landasan sekaligus gagasan besar pembangunan maritim didukung dengan sembilan agenda prioritas yang menjadi arahan pembangunan maritim Indonesia. Pembangunan maritim yang sangat kompleks membuat pemerintah perlu menentukan peran pembangunan maritim. Sehingga, sebagai pemangku kebijakan, pemerintah perlu menentukan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang sistemik agar pembangunan Indonesia dapat dilakukan secara simultan.

Sistem cluster dalam melibatkan seluruh universitas menjadi salah satu gagasan yang relevan untuk melibatkan semua stakeholder terutama elemen akademisi dalam membangun maritim Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah upaya pembangunan maritim yang terintegrasi. Bukan hanya mengacu kepada hasil dari sebuah pembangunan melainkan juga upaya mempersiapkan generasi penerus dalam mengonsep maritim.

Latar belakang potensi alam didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang cukup mumpuni menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi kemaritimannya. Permodalan memang menjadi kendala dengan adanya utang yang dimiliki oleh Indonesia, namun posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi alam yang cukup besar nampaknya menjadi pertimbangan asing untuk memberikan bantuan modal. Peminjaman modal asing tentunya harus juga didukung dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan menjadi ujung tombak pembangunan maritim di kemudian hari.

Sudah sepatutnya, Perguruan Tinggi sebagai think tank konsep maritim harus digalakan kembali. Baik secara dunia akademisi maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tumbuh subur dalam lingkungan kampus. Ribuan konsep dan ribuan pemikir maritim akan terlahir dalam wadah sakral yang bernama Perguruan Tinggi tersebut.

*Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI),
sumber: http://maritimnews.com/

berita - 18.35

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

Oleh: Ahlan Zulfakhri Pembangunan maritim Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentu...

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan. Salah satunya, tanggapan datang dari Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). Berdasarkan hasil kajian internalnya, organisasi yang dimotori oleh ketua umumnya Reynaldi Bahri Tambunan dan Sekjen Ahlan Zulfakhri itu mempertanyakan mana yang jadi prioritas berdasarkan janji kampanye pemerintah.

“Mengapa harus dibangun kembali kereta cepat, bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas? Saya ingin menanyakan kembali janji kampanye Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ahlan ketika ditemui Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Selanjutnya lulusan Perkapalan Undip itu juga mempersoalkan bagaimana nasib pembangunan pelabuhan dan galangan kapal di timur Indonesia. “Apakah kereta cepat lebih urgent dibanding pembangunan infrastruktur di daerah timur? Saya rasa tidak,” tandasnya.

Pasalnya proyek pembangunan kereta cepat itu telah menghabiskan dana sebesar Rp70 triliyun. Anggaran itu merupakan hasil pinjaman dari China yang kemudian akan menjadi beban bangsa Indonesia di kemudian hari. Sontak dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat merealisasikan tol laut yang merupakan janji kampanyenya.

Padahal, tambah Ahlan keterbutuhan sudah cukup untuk transportasi di Pulau Jawa. “Jakarta-Bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang dan juga jalan tol. Sudah tidak terlalu urgent kemudian ditambah biaya pembangunan meminjam dari China, apa kata dunia jika Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki utang cukup besar untuk bangun kereta cepat,” selorohnya.

Masih kata Ahlan, hal itu perlu sekali untuk adanya evaluasi bagi perjalanan pemerintahannya. Tentunya untuk benar-benar dalam rangka perwujudan poros maritim dunia.

“Ini evaluasi besar bagi visi poros maritim dunia, dilihat dari berbagai sisi. Perlu kita ingat sekali lagi poros maritim dunia membutuhkan pelabuhan, kapal, dan galangan kapal secara infrastruktur. Kemudian secara kesejahteraan nelayan yang menjadi ujung tombak sekaligus parameter keberhasilan visi itu juga harus dilakukan,” tegasnya.

“Pak Jokowi musti diingatkan jangan sampai maritim hanya menjadi bualan kampanye. Saya yakin di tim Pak Jokowi banyak orang-orang hebat dan ahli, coba kembali kita buka bagaimana program Nawacita itu jadi prioritas,” tambahnya.

Meskipun dalam peresmian proyek itu, Jokowi menyangkal tidak menggunakan APBN, tetapi lebih kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China tetap saja itu bukan hal yang prioritas. Karena APBN tahun-tahun yang akan datang harus digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Ahlan berasumsi bahwa dana APBN yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur luar Jawa dan tol laut tetap akan berkurang karena harus membayar cicilan utang plus bunganya.

“Bisa jadi dana APBN untuk membangun infrastruktur maritim masih belum cukup, seharusnya kalau ingin meminjam lebih baik digunakan untuk back up pembangunan tol laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan dengan membangun kereta cepat,” pungkasnya.

berita - 18.32

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan...

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat diperlukan pengawasan ketat dari seluruh stakeholder dalam berjalannya proyek tersebut. Pasalnya beberapa oknum sudah memanfaatkan momentum ini hanya untuk keuntungan pribadi semata.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri sudah mengingatkan agar kita semua harus mengawal proyek tersebut. Dengan tegas lulusan Perkapalan Undip itu menyerukan agar jangan jadikan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas dan merugikan pihak lainnya.

“Sangat wajar bila ada pihak yang mengharapkan keuntungan dari proyek itu. Namun yang harus diperhatikan agar jangan merugikan banyak pihak, termasuk terbengkalainya program ini di kemudian hari,” tandasnya.

Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan dana mencapai Rp2 triliun dalam proyek itu. Lebih parahnya lagi menurut Ahlan, dikhawatirkan orang-orang yang memainkan proyek itu justru bukan orang-orang yang expert di bidangnya.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Kalau itu terjadi, menurut saya itu sangat fatal,” tegasnya.

Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Karena banyaknya orang-orang yang bermental demikian sehingga pembangunan kapal tidak memenuhi beberapa persyaratan, yang kahirnya justru mengancam keselamatan para penggunanya.

Dirinya mengusulkan agar pembangunan kapal itu dipegang oleh satu lembaga, seperti Nasdec (National Ship Design and Engineering Center-red) misalnya.”Nasdec sebagai lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang perkapalan harus dilibatkan agar pengawasannya semakin mudah,” ulasnya.

Hal itu dimaksudkan agar tidak banyak oknum pengejar rente dan tanpa kemampuan berkeliaran di sekitar hulu hilir proyek tersebut.

Fenomena itu pun dibenarkan pula oleh Direktur Utama SSBoatyard Satria Patriosiando mengenai pembangunan tersebut. Baru-baru ini dirinya telah didatangi orang yang mengaku-ngaku internal KKP terkait proyek tersebut.

“Anggota galangan kapal fiber banyak didatangi oleh calo-calo proyek yang mengaku atas nama internal KKP, menurut saya itu disebabkan karena ketidak jelasan info dan sosialisasi program ini. Saya berharap pada pemerintah mohon ditertibkan yang seperti itu,” ungkap Rio biasa disapa.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Industri Galangan Kapal Fiberglas itu mengutarakan kalau kondisinya demikian maka banyak pengusaha yang mengeluh dan mengadu akan hal tersebut. Bahkan ada yang sudah mengucurkan ratusan juta rupiah untuk realisasi program tersebut.

“Saya harus sampaikan pengaduan ini agar pihak terkait harus tegas dalam menertibkan yang demikian, demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Pembangunan 3540 kapal ikan itu menjadi proyek pemerintah tahun 2016 dalam hal ini KKP. Perlu diketahui, bentuk desain kapal yang akan dibuat harus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Indonesia agar mudah dikenali dengan kapal ikan negara tetangga. Nantinya kapal itu pun akan membantu operasi keamanan sebagai mata dan telinga aparat dalam menjaga perairan NKRI.

berita - 18.29

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Terkait program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membangun 3540 kapal ikan untuk nelayan sangat dipe...

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak menyedot anggaran sehingga visi poros maritim terabaikan membuat beberapa kalangan dari para penggiat maritim memberikan simpati. Pasalnya masih banyak agenda kemaritiman yang belum dijalankan oleh pemerintah namun pembangunan di sektor lain yang kurang prioritas dilakukan.

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri salah satu aktivis yang mendukung penuh kritikan Fahri Hamzah itu dalam sebuah diskusi publik di Operation Room Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Ahlan, setelah sekian lama DPR bisu terhadap masalah maritim, baru kali ini ada gebrakan yang langsung dilontarkan oleh wakil ketuanya. Kendati demikian, Ahlan juga mengingatkan agar statement itu jangan dinilai sebagai sebuah statement politis dari kubu oposisi, melainkan lebih kepada ranah positif untuk membangun kemaritiman Indonesia berdasarkan visi poros maritim dunia.

“Hal ini patut diapresiasi, karena selama ini nampaknya jarang DPR memberikan pandangan langsung terhadap pembangunan maritim,” ujar Ahlan.

Lebih lanjut, menurut lulusan Perkapalan Undip itu bahwa dengan adanya teguran dari legislator itu sebenarnya untuk kebaikan bagi Presiden Jokowi juga mengingat janji kampanyenya yang akan memprioritaskan maritim dalam setiap lini pembangunannya. “Sudah jelas visi maritim Jokowi sekaligus nawacita menunjukan bahwa maritim menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia,” tambahnya.

Di beberapa kesempatan, sebelum Fahri Hamzah melakukan kritikan ini, Ahlan bersama APMI berdasarkan kajian internalnya juga sudah kerap melontarkan kritikan ini. Dirinya menganggap pembangunan kereta cepat menjadi 2 mata koin yang saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, yaitu banyak pihak yang menyadari pembangunan maritim sangat penting dan mengacu kepada perbandingan yang dilakukan terhadap pembangunan kereta cepat. Kedua, kereta cepat mampu menyedot perhatian publik bahwa pembangunan infrastruktur itu haruslah berbasis keterbutuhan. “Kembali lagi di sini kereta cepat menjadi momentum membuka mata para petinggi untuk menjadikan maritim sebagai prioritas dalam upaya mensejahterakan Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, belum lagi dikaitkan dengan utang luar negeri yang akan menjadi beban kepada generasi mendatang. Meskipun di lain sisi, pemerintah menyangkal tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.

Pernyataan Fahri Hamzah mengenai kritikan itu pun kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai jejaring sosial. Memang sudah menjadi hal biasa bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS itu ketika pernyataannya selalu mendapat rating tinggi dalam pembahasan di Media sosial.

Tentunya bagi para pejuang maritim, pernyataan itu harus dipandang sebagai suatu yang objektif dan dalam skala prioritas percepatan program yang dicanangkan. “Poros maritim merupakan visi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan dari segenap rakyat Indonesia yang merindukan akan kejayaan maritimnya,” pungkas Ahlan.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.27

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

Maritimnews, Jakarta – Menanggapi kritikan keras Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ...

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai ukuran yang akan dilaksanakan di tahun 2016 ini. Desain Kapal Pelat Datar ini dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kapal nelayan menggunakan material pelat baja. Pelat baja banyak tersedia di pasaran dan sudah diproduksi didalam negeri, tidak perlu import.

Bentuk haluan kapal seperti “Mata Kampak“ dapat berfungsi memecah gelombang secara effektif, bentuk dasar kapal yang “Semi Trimaran“ direncanakan untuk menghadapi cuaca yang “menantang“ pada waktu musim tertentu di Indonesia.

Bentuk desain kapal seperti ini akan menjadi identitas kapal Indonesia yang dengan mudah dapat dibedakan dari kapal Negara Tetangga. Bangunan atas kapal dapat disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing dan alat tangkap yang akan digunakan. Tidak kalah penting adalah koordinasi dengan TNI, dimana kapal nelayan bantuan pemerintah ini dapat ikut menjaga keamanan NKRI.

Namun di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menegaskan pembangunan itu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Nelayan tersebut menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Itu tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan terlibat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat tindakan beberapa pihak,” ungkap Ahlan.

Selain itu, tambahnya, pihak KKP dan Kementerian terkait perlu menjalankan program tersebut dengan rasa tangung jawab dan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah menungganginya untuk kepentingan sesaat.

”isu maritim adalah momentum untuk membangun Indonesia, jangan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas, jangan bermain api dalam pembangunan 3540 kapal,” tandas Ahlan.

Sarjana Perkapalan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap galangan kapal dan tenaga ahlinya.

“Menteri KKP harus memberikan pengawasan ekstra ketat, baik secara kementerian ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan. Verifikasi terhadap galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal tentunya harus memenuhi standar dan pastinya terdata dengan jelas,” ujarnya.

Sambung Ahlan, asosiasi menaungi galangan kapal seperti Iperindo harus mau membantu KKP dalam proses verifikasi terhadap galangan kapal. Hal itu dikarenakan program ini membutuhkan banyak sumbangsih dari berbagai kalangan.

“Semangat membangun Indonesia melalui maritim harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan. Ini adalah momentum kebangkitan, mengambil keuntungan dari momentum hal yang wajar, namun jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri KKP dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” pungkasnya.

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.20

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai u...

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut ternak sapi menuai berbagai pandangan dari para ahli perkapalan lantaran mengalami kekosongan muatan yang berdampak justru pada tingginya cost. Salah satunya, lulusan Perkapalan Undip yang saat ini bekerja di Perusahaan galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Ahlan Zulfakhri.

Ditemui maritimnews.com di Jakarta beberapa hari lalu, Ahlan mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan kapal sapi. Mulai dari aspek bisnis sampai aspek teknisnya.

Menurutnya, proses hulu hilir itu harus clear terlebih dahulu apabila ingin membuat suatu kebijakan, seperti misalnya kapal angkut sapi ini.

“Aspek bisnis tentunya bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut agar jangan sampai merugi,” kata Ahlan.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) itu menjelaskan tidak mudah jika seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil.

“Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas itu berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” ujar Ahlan menambahkan.

“Ini menjadi penting, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi namun secara bisnis ternyata tidak masuk. Alhasil ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Saat diresmikan dan tiba pertama kali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kapal tidak terisi penuh, hanya membawa 353 sapi atau setara hampir 70% dari total kapasitas. Kapasitas kapal ternak mampu membawa 500 ekor.

Namun, pada pelayaran kedua, kondisi berbalik. Kapal ternak pertama di Indonesia tidak membawa muatan sapi alias kosong. Kapal ternak ini berlayar membawa ternak dari sentra sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke pusat konsumsi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Cirebon dan Jakarta selama 2 kali dalam 1 bulan.

Meski kosong, kapal tetap berangkat sesuai jadwal. Kini, kapal bersandar di Cirebon dan tidak berlanjut ke Jakarta karena tak ada muatan. Kapal masih bersandar menunggu jadwal keberangkatan kembali ke NTT dan NTB.

Biarpun kosong, Pelni tetap berangkat karena telah memperoleh subsidi dari pemerintah Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak Rp 930juta. Kemenhub menanggung biaya 1 kali perjalanan (voyage) Rp770 juta, sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak.

“Kalau dari tinjauan teknis tentunya akan mengikuti aspek bisnis bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin serta daya angkut karena sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat,” tuturnya

Di akhir pemaparannya, Ahlan mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk sama-sama memikirkan kondisi itu agar tidak ada kemacetan pengiriman yang berdampak pada naiknya harga daging.

“Ini menjadi evaluasi bersama agar kedepan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya

Sumber: http://maritimnews.com/

berita - 19.18

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Maritimnews, Jakarta – KM Camara Nusantara 1 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai kapal angkut te...

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil mengangkut satu pun sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, menilai, perencanaan hulu-hilir industri maritim sangatlah penting.

“Tidak matangnya perencanaan pembuatan kapal mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pedagang. Ini menunjukkan industri maritim belum mampu berjalan dari hulu ke hilir,” ujar Ahlan, Senin (25/1/2016), di Jakarta.

Ia mengimbau pemerintah untuk segera meninjau kerugian ini. Apabila tidak dievaluasi, pembuatan dan pengadaan kapal hanya mengacu pada aspek hulu industri maritim, yakni pembuatan dan fungsi kapal, tetapi tidak melihat lebih jauh, aspek hilir kapal, yakni efek terhadap penggunaan kapal.

“Ke depan, dalam pembuatan dan pengadaan kapal harus mampu mempertimbangkan seluruh efek yang terjadi dari hadirnya kapal tersebut. Perlu kita ingat bersama, ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 3540 kapal. Jangan sampai mengalami hal serupa, seperti kasus kapal sapi,” tuturnya.

Pemerintah, sambung Ahlan, seharusnya dapat melakukan peninjauan terlebih dahulu, sebelum membangun kapal ternak, mulai dari aspek bisnis hingga aspek teknis. Aspek bisnis, yakni bagaimana pengembalian modal dalam pembuatan kapal tersebut, agar jangan sampai merugi.

“Hal ini tentunya tidak sederhana. Seluruh stakeholder dalam bisnis tersebut harus dilibatkan, mulai dari pedagang besar sampai pedagang kecil. Jangan sampai adanya sebuah sarana atau fasilitas berhenti hanya pada aspek keterbutuhan, namun tidak melihat bagaimana proses pengembalian modal dan lain sebagainya,” paparnya.

Hal ini menjadi penting. Ahlan menilai, jangan sampai secara keterbutuhan terpenuhi, namun secara bisnis, ternyata tidak masuk. Alhasil, ada pihak yang dirugikan.

“Kalau dari tinjauan teknis, tentunya akan mengikuti aspek bisnis, bagaimana sebuah kapal dilihat dari mulai ukuran, kapasitas mesin, serta daya angkut. Karena, sangat berpengaruh terhadap wilayah pelayaran dan juga bongkar muat. Ini menjadi evaluasi bersama agar ke depan kematangan perencanaan dapat ditinjau dengan baik,” pungkasnya.

Bermaksud Kendalikan Harga

Selasa (10/11/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kapal khusus pengangkut ternak KM Camara 1, Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 56, dan Kapal Perintis Tipe 750 DWT KM Sabuk Nusantara 55, di Galangan Kapal PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia (ALSSI), Kabupaten Bangkalan.

Presiden berharap, dengan peresmian kapal khusus pengangkut ternak, pelayanan angkutan untuk rakyat maupun untuk ternak akan bisa terpenuhi dengan baik. Akhirnya nanti, distribusi logistik nasional akan berjalan dengan baik, sehingga harga-harga bisa turun, karena angkutannya memakai angkutan laut yang murah.

“Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan, tahun ini 200 kapal, tahun depan 160 kapal lagi, tahun depannya, tahun tambahannya seperti ini 160, 200, 160, 200,” ungkap Presiden, dirilis Sekretariat Kabinet.

Presiden berharap, nantinya arus barang, arus ternak dari lokasi-lokasi provinsi yang ternaknya banyak bisa dipasarkan ke kota-kota yang membutuhkan, dan dengan persediaan angkutan yang murah sehingga bisa bersaing dengan sapi-sapi dari negara yang lain.

“Kita kalahnya di transportasi dari provinsi ke provinsi yang masih sangat mahal. Ini yang kita targetkan agar satu per satu bisa kita selesaikan,” harapnya optimis.

Sumber : http://maritimeobserver.com/

berita - 19.04

Ahlan Zulfakhri: Hindari Kerugian, Perlu Perencanaan Hulu-Hilir Industri Maritim

Jakarta, MAROBS ** Beberapa waktu lalu, karena berbagai sebab, kapal pengangkut ternak Kapal Motor (KM) Camara Nusantara 1 tidak berhasil...

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal ikan dapat menjadi awal kesejahteraan nelayan dan menumbuhkan pengusaha baru dalam bidang perkapalan. Ia juga berharap, pengawasan harus intens dilakukan.

“Dana yang cukup besar tentunya menjadi sasaran empuk semua kalangan. Tidak terkecuali para pemain yang minim informasi dan kemampuan, namun ingin ikut terlibat dalam pembangunan 3540 kapal. Hal ini tentunya harus mampu diminimalisasi oleh seluruh stakeholder yang akan terlibat,” ujarya di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Ia berpandangan, pengusaha jangan sampai dirugikan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka yang di dalam kementerian perlu diberi tanggung jawab untuk bersama mengawal pembangunan kapal tersebut dengan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah memanfaatkannya,” saran Ahlan.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, harus memberikan pengawasan ekstra-ketat, baik secara kementerian atau mereka yang akan terlibat dalam pembangunan kapal ikan. Verifikasi galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal harus mampu memenuhi standar dan terdata dengan jelas.

“Dalam hal ini, organisasi legal yang menaungi galangan kapal, Iperindo, harus mampu berkolaborasi dengan kementerian dan menjalankan fungsi verifikasi pengusaha untuk mendukung suksesnya pembangunan 3540 kapal ikan,” tegasnya.

Ahlan menilai, semangat membangun Indonesia melalui sektor kemaritiman harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan.

“Ini adalah momentum kebangkitan. Mengambil keuntungan dari momentum, hal yang wajar. Namun, jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri Susi dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” ucapnya.

Kontroversi Kereta Cepat

Ahlan juga memberi pandangan seputar pembangunan kereta cepat yang menghabiskan dana Rp75 triliun. Menurutnya, biaya sebesar itu cukup untuk membangun fasilitas transportasi di Pulau Jawa.

“Jakarta-bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang, dan juga jalan tol. Lantas mengapa harus dibangun kembali kereta cepat? Bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke atas?” tanyanya.

Ia mempertanyakan nasib pelabuhan, galangan kapal, infrastruktur di Indonesia Timur.

“Belum lagi bicara mengenai proses pembangunannya yang meminjam dana dari Tiongkok. Ini akan menjadi tangunggan negara pastinya,” ungkap Ahlan.
sumber: http://maritimeobserver.com/

berita - 00.33

Pembangunan 3540 Kapal Ikan Potensial Tumbuhkan Wirausaha Perkapalan

Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal...

Pages

Menduga Sebab KM Marina Baru 2B Karam

Menyoroti Fenomena Kapal kandas di Tengah Visi Poros Maritim

Peringatan HPN 2016: Menyongsong Peran Media Maritim

HIPMI dan APMI Dorong Prioritas UMKM dan Pengusaha Lokal dalam Proyek Pembangunan Kapal Ikan

Revitalisasi Peran Perguruan Tinggi sebagai Think Tank Konsep Maritim

APMI: Pembangunan Kereta Cepat Jangan Abaikan Visi Maritim

Waspada, Mafia Pembangunan 3540 Kapal Ikan

APMI Apresiasi DPR RI Terkait Kepedulian pada Poros Maritim

APMI Dorong Pengawasan Ekstra Pembangunan 3540 Kapal Ikan

APMI Angkat Bicara Soal Kekosongan Muatan Kapal Sapi

Ahlan Zulfakhri: Hindari Kerugian, Perlu Perencanaan Hulu-Hilir Industri Maritim

Pembangunan 3540 Kapal Ikan Potensial Tumbuhkan Wirausaha Perkapalan

Labels

Profil Ahlan Zulfakhri

Karya

recent posts

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Popular Posts