Maritimnews, Jakarta – Terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan, maka ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mendorong agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal diprioritaskan. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak banyak oknum yang bermain sehingga, kapal justru tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Pasalnya proyek yang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 2 trilun itu harus menguntungkan para pengusaha mikro agar lebih merata dalam peningkatan kesejahteraannya. Sebaliknya jangan menguntungkan oknum yang tidak ahli di bidangnya.

“Beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” ungkap Anggawira.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Opus Maritim Nusantara itu mewanti-wanti agar KKP melakukan pengawasan ekstra ketat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga visi besar presiden dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diukur dari kesejahteraan nelayan menjadi sebuah keniscayaan.

Gambar: Javaneseboat
Gambar: Rancangan Kapal ikan Javaneseboat
Selanjutnya, Anggawira juga menegaskan bahwa proyek ini sebagai ajang pembuktian produksi lokal, yang menurutnya tidak kalah baik dengan produk impor. Di mana dalam pembelian produk impor tentu pihak yang diuntungkan hanyalah para importir dan calo saja.

“Momentum ini harus dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” tegasnya.


Senada dengan Ketua BPP HIPMI, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri turut angkat bicara mengenai usulan pengusaha lokal sebagai prioritas dalam proyek ini. Menurutnya, proyek ini akan menumbuhkan dan mempersiapkan pengusaha muda menjadi lebih matang yang ke depannya akan menjadi pengusaha besar.

“Kita harus ingat prosentase pengusaha di Indonesia hanya 2 %, lalu bagaimana dengan jumlah pengusaha maritim? Sehingga momentum ini harus mampu kita manfaatkan seoptimal mungkin bukan malah membuka peluang untuk bermain api dari para oknum,” ujar Ahlan yang kini aktif berkarya dalam perusahaan galangan kapal Korea Selatan itu.

Harapannya, HIPMI mampu mendorong upaya tersebut sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mewujudkan visi poros maritim dunia. Dirinya juga menilai bahwa di HIPMI lah tempat penggodokan para pengusaha muda.

“HIPMI merupakan incubator dari pengusaha muda untuk dapat bersaing pada kancah yang tinggi lagi seperti keterlibatan Indonesia dalam MEA,” tandas Ahlan.

Dari upaya itu paling tidak prosentase jumlah pengusaha dapat mencapai 2 % termasuk yang bergerak di bidang maritim. Sehingga besar kemungkinannya jika pertumbuhan itu meningkat maka akan berjalan simultan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyek ini hanya merupakan bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang diukur dari pengembangan usaha lokalnya dan kesejahteraan para nelayannya,” pungkasnya.

sumber: http://maritimnews.com/