Maritimnews, Jakarta – Diresmikannya kereta cepat pada pertengahan Januari lalu menjadi kontroversi yang cukup besar di berbagai kalangan. Salah satunya, tanggapan datang dari Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). Berdasarkan hasil kajian internalnya, organisasi yang dimotori oleh ketua umumnya Reynaldi Bahri Tambunan dan Sekjen Ahlan Zulfakhri itu mempertanyakan mana yang jadi prioritas berdasarkan janji kampanye pemerintah.

“Mengapa harus dibangun kembali kereta cepat, bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas? Saya ingin menanyakan kembali janji kampanye Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Ahlan ketika ditemui Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Selanjutnya lulusan Perkapalan Undip itu juga mempersoalkan bagaimana nasib pembangunan pelabuhan dan galangan kapal di timur Indonesia. “Apakah kereta cepat lebih urgent dibanding pembangunan infrastruktur di daerah timur? Saya rasa tidak,” tandasnya.

Pasalnya proyek pembangunan kereta cepat itu telah menghabiskan dana sebesar Rp70 triliyun. Anggaran itu merupakan hasil pinjaman dari China yang kemudian akan menjadi beban bangsa Indonesia di kemudian hari. Sontak dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat merealisasikan tol laut yang merupakan janji kampanyenya.

Padahal, tambah Ahlan keterbutuhan sudah cukup untuk transportasi di Pulau Jawa. “Jakarta-Bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang dan juga jalan tol. Sudah tidak terlalu urgent kemudian ditambah biaya pembangunan meminjam dari China, apa kata dunia jika Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki utang cukup besar untuk bangun kereta cepat,” selorohnya.

Masih kata Ahlan, hal itu perlu sekali untuk adanya evaluasi bagi perjalanan pemerintahannya. Tentunya untuk benar-benar dalam rangka perwujudan poros maritim dunia.

“Ini evaluasi besar bagi visi poros maritim dunia, dilihat dari berbagai sisi. Perlu kita ingat sekali lagi poros maritim dunia membutuhkan pelabuhan, kapal, dan galangan kapal secara infrastruktur. Kemudian secara kesejahteraan nelayan yang menjadi ujung tombak sekaligus parameter keberhasilan visi itu juga harus dilakukan,” tegasnya.

“Pak Jokowi musti diingatkan jangan sampai maritim hanya menjadi bualan kampanye. Saya yakin di tim Pak Jokowi banyak orang-orang hebat dan ahli, coba kembali kita buka bagaimana program Nawacita itu jadi prioritas,” tambahnya.

Meskipun dalam peresmian proyek itu, Jokowi menyangkal tidak menggunakan APBN, tetapi lebih kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan China tetap saja itu bukan hal yang prioritas. Karena APBN tahun-tahun yang akan datang harus digunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Ahlan berasumsi bahwa dana APBN yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur luar Jawa dan tol laut tetap akan berkurang karena harus membayar cicilan utang plus bunganya.

“Bisa jadi dana APBN untuk membangun infrastruktur maritim masih belum cukup, seharusnya kalau ingin meminjam lebih baik digunakan untuk back up pembangunan tol laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan dengan membangun kereta cepat,” pungkasnya.