Sudah hampir satu tahun gagasan indonesia sebagai poros maritim dunia digaungkan. Semenjak dilantiknya presiden terpilih pada 20 oktober 2014 lalu. Upaya perencanaan pembangunan dilaksanakan guna mendukung gagasan indonesia menjadi poros maritim dunia. Didukung dengan program tol laut harapannya menjadi sebuah harapan maritim mampu menjadikan indonesia menajdi negara yang disegani dengan.

Perwujudan indonesia sebagai poros maritim dunia tentu saja bukan hanya tugas kementrian kordinator kemaritiman beserta kementrian yang berada dibawah kordinasinya. Melainkan, juga merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh kementrian guna mewujudakan gagasan besar indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.

Pembangunan poros maritim yang sampai saat ini mengacu kepada pembangunan makro merupakan permasalahan yang cukup krusial, jika tidak didukung dengan pembangunan maritim secara mikro. Jika kita melihat perencanaan pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia mengacu kepada pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal  yang menghabiskan dana 96,8 triliun merupakan angka yang cukup besar dalam mewujudkan tol laut, namun semua itu akan percuma jika tidak didukung oleh potensi daerah setempat untuk mampu mewujudkan tol laut dengan optimal.

Mengacu kepada tupoksi mendagri yakni “perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan,  pembinaan pemerintahan  desa,  pembinaan urusan  pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah” dan “pelaksanaan   kegiatan   teknis   dari   pusat  sampai  ke daerah”. Mendagri mempunyai peran yang strategis untuk mampu berkoordinasi dengan daerah guna mendukung program tol laut. Posisi mendagri cukup strategis untuk mampu berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mampu mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain itu pembangunan secara mikro juga mampu dipastikan oleh kemendagri agar keberlangsungan program tol laut mampu dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan 24 pelabuhan dilaksanakan dari sabang sampai merauke. Jika pemerintah pusat hanya melakukan pembangunan secara infrastruktur tanpa mampu berkordinasi dengan baik dan tentunya didukung oleh pemerintahan setempat program tol laut hanya mampu dirasakan oleh pemerintah pusat, namun tidak mampu mendapatkan dukungan dari daerah. Inilah yang menjadi substansi pembangunan tol laut masyarakat daerah mampu merasakan kebijkanan pusat.

Dalam menangapi hal tersebut mendagri diharapkan mampu mengambil sikap sebagai kementrian yang mempunyai wewenang untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. Tentunya agar kedepan berjalannya program tol laut guna mendukung indonesia sebagai poros maritim dunia dapat berjalan secara efektif baik dari pusat maupun daerah.