Jakarta, MAROBS ** Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (Sekjen APMI), Ahlan Zulfakhri, berharap, pembangunan 3540 kapal ikan dapat menjadi awal kesejahteraan nelayan dan menumbuhkan pengusaha baru dalam bidang perkapalan. Ia juga berharap, pengawasan harus intens dilakukan.

“Dana yang cukup besar tentunya menjadi sasaran empuk semua kalangan. Tidak terkecuali para pemain yang minim informasi dan kemampuan, namun ingin ikut terlibat dalam pembangunan 3540 kapal. Hal ini tentunya harus mampu diminimalisasi oleh seluruh stakeholder yang akan terlibat,” ujarya di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Ia berpandangan, pengusaha jangan sampai dirugikan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka yang di dalam kementerian perlu diberi tanggung jawab untuk bersama mengawal pembangunan kapal tersebut dengan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah memanfaatkannya,” saran Ahlan.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, harus memberikan pengawasan ekstra-ketat, baik secara kementerian atau mereka yang akan terlibat dalam pembangunan kapal ikan. Verifikasi galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal harus mampu memenuhi standar dan terdata dengan jelas.

“Dalam hal ini, organisasi legal yang menaungi galangan kapal, Iperindo, harus mampu berkolaborasi dengan kementerian dan menjalankan fungsi verifikasi pengusaha untuk mendukung suksesnya pembangunan 3540 kapal ikan,” tegasnya.

Ahlan menilai, semangat membangun Indonesia melalui sektor kemaritiman harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan.

“Ini adalah momentum kebangkitan. Mengambil keuntungan dari momentum, hal yang wajar. Namun, jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri Susi dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” ucapnya.

Kontroversi Kereta Cepat

Ahlan juga memberi pandangan seputar pembangunan kereta cepat yang menghabiskan dana Rp75 triliun. Menurutnya, biaya sebesar itu cukup untuk membangun fasilitas transportasi di Pulau Jawa.

“Jakarta-bandung sudah ada kereta kemudian pesawat terbang, dan juga jalan tol. Lantas mengapa harus dibangun kembali kereta cepat? Bukankah arus transportasi Jakarta-Bandung hanya memfasilitasi mereka yang memiliki ekonomi menengah ke atas?” tanyanya.

Ia mempertanyakan nasib pelabuhan, galangan kapal, infrastruktur di Indonesia Timur.

“Belum lagi bicara mengenai proses pembangunannya yang meminjam dana dari Tiongkok. Ini akan menjadi tangunggan negara pastinya,” ungkap Ahlan.
sumber: http://maritimeobserver.com/