Maritimnews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan Pembangunan Kapal Perikanan 3540 kapal dari berbagai ukuran yang akan dilaksanakan di tahun 2016 ini. Desain Kapal Pelat Datar ini dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kapal nelayan menggunakan material pelat baja. Pelat baja banyak tersedia di pasaran dan sudah diproduksi didalam negeri, tidak perlu import.

Bentuk haluan kapal seperti “Mata Kampak“ dapat berfungsi memecah gelombang secara effektif, bentuk dasar kapal yang “Semi Trimaran“ direncanakan untuk menghadapi cuaca yang “menantang“ pada waktu musim tertentu di Indonesia.

Bentuk desain kapal seperti ini akan menjadi identitas kapal Indonesia yang dengan mudah dapat dibedakan dari kapal Negara Tetangga. Bangunan atas kapal dapat disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing dan alat tangkap yang akan digunakan. Tidak kalah penting adalah koordinasi dengan TNI, dimana kapal nelayan bantuan pemerintah ini dapat ikut menjaga keamanan NKRI.

Namun di sisi lain, Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menegaskan pembangunan itu membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Pasalnya, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Nelayan tersebut menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Proyek pengadaan ribuan kapal ikan ini cukup diminati banyak kalangan, termasuk mereka yang minim informasi dan kemampuan. Itu tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan terlibat, jangan sampai ada yang dirugikan akibat tindakan beberapa pihak,” ungkap Ahlan.

Selain itu, tambahnya, pihak KKP dan Kementerian terkait perlu menjalankan program tersebut dengan rasa tangung jawab dan semangat kemaritiman yang tinggi, bukan malah menungganginya untuk kepentingan sesaat.

”isu maritim adalah momentum untuk membangun Indonesia, jangan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang tidak pantas, jangan bermain api dalam pembangunan 3540 kapal,” tandas Ahlan.

Sarjana Perkapalan lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah melakukan verifikasi terhadap galangan kapal dan tenaga ahlinya.

“Menteri KKP harus memberikan pengawasan ekstra ketat, baik secara kementerian ataupun mereka yang akan terlibat dalam pembangunan. Verifikasi terhadap galangan, penyedia mesin dan perlengkapan kapal tentunya harus memenuhi standar dan pastinya terdata dengan jelas,” ujarnya.

Sambung Ahlan, asosiasi menaungi galangan kapal seperti Iperindo harus mau membantu KKP dalam proses verifikasi terhadap galangan kapal. Hal itu dikarenakan program ini membutuhkan banyak sumbangsih dari berbagai kalangan.

“Semangat membangun Indonesia melalui maritim harus mampu digelorakan oleh seluruh kalangan. Ini adalah momentum kebangkitan, mengambil keuntungan dari momentum hal yang wajar, namun jangan sampai merugikan pihak lain. Ini yang seharusnya ditegaskan oleh Menteri KKP dalam mengawal pembangunan 3540 kapal,” pungkasnya.

Sumber: http://maritimnews.com/