Geliat kemaritiman terus meningkat setelah Mentri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan penenggelaman kapal-kapal asing. Menghentak seluruh Negara tetangga yang biasa memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Indonesia mulai tumbuh dan bangkit menjadi Negara yang punya komitmen untuk menjaga kedaulatan maritim. Namun apakah itu cukup untuk menjadi awal kebangkitan maritim Indonesia? Perjalanan panjang akan ditempuh Indonesia untuk mewujudakan diri sebagai Negara maritim, namun bukan berarti tidak mungkin. Sejarah Amanna Gappa menerangkan bahwa sebenarnya hukum laut dunia berasal dari nusantara. Nampaknya menjadi sebuah latar belakang yang sangat kuat bahwa Indonesia mampu bangkit melalui maritim. Tentunya dalam proses menuju kebangkitan Indonesia menjadi Negara maritim, kedepan pemerintahan dilaut menjadi sebuah dasar untuk mewujudkan hal tersebut. Tanpa adanya pemerintahan laut yang terstruktur dan terintegrasi kebangkitan maritim indonesia hanya sebatas sebuah konseptual.

Berangkat dari sebuah perkataan bungkarno 1953

“ … Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya…, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan! tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” (Amanat Presiden RI Sukarno pada peresmian Institut Angkatan Laut, 1953).

Kutipan tentang sebuah pesan bahwa indonesia harus menjadi bangsa pelaut. Menjadi sebuah bangsa yang memilki kekuatan dilaut dan melaksanakan segala aktifitas dilaut. Kondisi geografis indonesia yang 2/3nya adalah lautan merupakan sebuah anugerah yang di berikan tuhan agar indonesia mampu memanfaatkannya. Dalam memanfaatkan hal tersebut sudah tentu indonesia harus memilki kejelasan dalam mengatur pemerintahan dilaut. Pemerintahan dilaut yang dimaksud adalah konsep pertahanan, kemanan, dan keselamatan dilaut. Sebuah konsep kedaulatan yang memberikan sebuah batasan terhadap segala peraturan yang berlaku dilaut. Konsepsi laut sangat jauh berbeda dengan daratan yang setiap wilayah mampu memilki pagar dan batas yang jelas, sedangkan laut terbentang luas, tanpa batasan yang jelas.

Management dilaut dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk melakukan pengaturan terhadap semua tindakkan dilaut. Saat ini jika kita melihat sepintas dalam mengatasi permasalahan kedaulatan laut, Indonesia memiliki polisi, TNI AL, dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Namun sayangnya setiap instansi seolah tumpang tindih dalam menegakkan kedaulatan laut di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa dalam menjaga kedaulatan bangsa, Indonesia belum memilki kesatuan visi dalam membangun kedaulatan.

Jika kita berkaca kepada negara tetangga Malaysia memiliki The Malaysia Maritime Enforcement Agency adalah badan pemerintah utama yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban dan mengkoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan di Maritim Zona Malaysia dan di laut lepas. Hal ini berlaku penjaga pantai Malaysia. Badan ini bukan bagian dari juga tidak ada rencana untuk itu diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Malaysia. Badan dan anggotanya merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil Malaysia dan melapor langsung ke Departemen Perdana Menteri. Artinya mengacu kepada peraturan maritime dunia perlu sebuah badan yang mampu menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Badan yang mengintegrasikan keamanan, keselamatan serta menjaga kemanan laut. Dalam upaya membentuk pemerintahan dilaut diperlukan sebuah kesatuan visi dari berbagai elemen pemerintahan.

Management dilaut merupakan sebuah dasar untuk terciptanya kekuatan maritime Indonesia. Kedaulatan laut Indonesia akan sulit dilindungi bilamana sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih kebijakkan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Harapan besar bergulirnya isu Indonesia Poros Maritim Dunia dapat berawal dari pembenahan instansi yang akan menjaga kemanan, keselamatan, dan kedaulatan dilaut Indonesia.