Semarang, JMOL ** Meraih kesadaran publik untuk melek maritim akan sangat sulit apabila hany dibangun secara struktural pemerintahan. Diperlu kan elemen lain di luar pemerintahan untuk mewujudkannya.

“Jangan sampai maritim hanya menjadi isu dan kegalauan sebagian orang, melainkan harus mampu menjadi permasalahan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia,” ujar Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI), Ahlan Zulfakhri, kepada JMOL, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, kebangkitan kemaritiman memang sedikit terlihat, dengan dibentuknya Menko Maritim.

“Pembentukan Menko Maritim membawa angin segar, jika kita bicara tatanan struktural negara yang sudah ada upaya baik untuk memprioritaskan laut sebagai sebuah fondasi pembangunan bangsa. Namun, pembangunan kemaritiman tidak serta merta hanya menjadi tangung jawab Kemenko Maritim, terang Ahlan.

Kemenko Maritim merupakan kementerian koordinator yang baru. Ahlan menilai, ditilik dari permasalahan anggaran kebijakan serta rencana ke depan, Kemenko Maritim belum memiliki kapasitas cukup untuk memajukan Indonesia dalam bidang maritim.

“Indonesia yang sangat luas serta mempunyai permasalahan yang sangat kompleks, pesimis rasanya jika Kemenko Maritim hanya bekerja sendiri,” tegasnya.

Ahlan memaparkan, sejak Deklarasi Djuanda, membutuhkan waktu 46 tahun hingga terbentuk kementerian yang fokus pada kemaritiman Indonesia, yakni era Presiden Abdurrahman Wahid. Dari masa itu menuju era Presiden Jokowi, membutuhkan waktu 15 tahun, sampai akhirnya lahir Menko Maritim.

“Dari sejumlah data tentang perjalanan struktural bangsa Indonesia, ada jangka waktu cukup lama mewujudkan kebijakan maritim di tingkat pemerintahan. Jadi, wajar saja jika selama ini pembangunan di darat lebih diprioritaskan,” ucap Ahlan.

Ia menandaskan, diperlukan sebuah rencana besar Kemenko Maritim yang mengintegrasikan berbagai elemen kebijakan struktural. Pemerintah harus mengajak masyarakat untuk turut serta mambangun kemaritiman.

“Maritim bukan hanya persalahan Kemenko Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Permasalahan laut bukan hanya mencangkup ikan, terumbu karang, pesisir, dan perkapalan. Maritim menjadi bagaian pembangunan yang tidak terpisahkan dari tata-ruang di Indonesia, kesejahteraan masyarakat, industri, bahkan sampai pendidikan. Mewujudkan Bangsa Maritim yang tangguh memang bukan hal mudah. Namun, bukan pekerjaan sulit jika seluruh elemen bangsa Indonesia menyambut dicanangkannya visi maritim untuk kebangkitan Indonesia,” pungkasnya.

sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/11/sekjen-apmi-melek-maritim-akan-sulit-bila-bergantung-pada-pemerintah/